TPPI Sepakat Bayar Utang
|
22.00 |
VIVAnews - Kreditur pemerintah dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) akhirnya sepakat menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) yang akan menjadi payung untuk restrukturiasai komprehensif TPPI.
Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Boyke Mukijat menjelaskan, MRA ini merupakan kelanjutan dari dokumen prinsip MRA yang telah ditandatangani pada 20 Mei. "Tujuan restrukturisasi agar Tuban Petro melalui TPPI dapat beroperasi kembali dengan normal dan menggerakkan ekonomi nasional," katanya di Jakarta, Jumat 23 Desember 2011.
Ia berharap pada 75 hari mendatang seluruh condition presedence dan dokumen-dokumen yang merupakan turunan dari MRA dapat terpenuhi, sehingga pembayaran utang sudah dapat dibayarkan.
Seperti diketahui, TPPI saat ini memiliki masalah utang dalam status default dengan Pertamina dalam bentuk Product Delivery Instrument/PDI US$406 juta dan pokok open account US$169 juta serta kredit lain senilai US$1 miliar.
Dengan MRA ini, kreditur pemerintah akan mendapatkan pembayaran tunai dengan nilai US$400 juta yang terdiri dari sebagian tagihan Pertamina sebesar US$300 juta dan sebagian tagihan BP Migas sebesar US$100 juta. TPPI juga akan membayar tahihan PPA berupa Multi Year Bond sebesar Rp1 triliun.
Sisa tagihan Pertamina akan diselesaikan melalui instrumen Standby Letter of Credit (SBLC) pada saat closing date, serta skema jual beli migas untuk tagihan open account. Sisa tagihan BP Migas akan diselesaikan dengan instrumen SBLC dan sisa tagihan PPA akan diselesaikan dengan operasional cashflow PT Petro Oxo Nusantara dan PT Polytama Propindo.
"Utang ke BP Migas akan dibayar full 2012, PPA dibayar 2014 dan Pertamina lebih panjang, 10 tahun, karena tagihannya paling besar," katanya.
Direktur Utama TPPI Honggo Wendratno menjelaskan, TPPI mendapatkan komitmen pendanaan dari Deutsche Bank dan sponsor senilai US$1 miliar, namun pinjaman Deutsche Bank baru bisa turun setelah MRA ini dilaksanakan.
"Deutsche Bank sudah komitmen dan menghadap langsung Menko Perekonomian pada Maret lalu dan menyanggupi. Tapi hingga saat ini belum tanda tangan karena menunggu hari ini," paparnya.
Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan berharap dengan MRA ini tidak ada lagi utang yang default. Skema pembayaran utang dalam MRA ini sudah jauh lebih baik. "Pembahasan MRA ini sudah berjalan satu tahun dan berharap tidak ada lagi default, capai, banyak waktu direksi terbuang padahal bisa melakukan hal lain yang lebih efektif," katanya. (eh)
