Kemenkeu: Kas Negara Masih Besar
|
12.00 |
VIVAnews - Pemerintah mengungkapkan posisi kas keuangan Indonesia hingga akhir tahun cukup besar. Melihat kondisi itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan lelang Surat Berharga Negara (SBN) pada 2011 yang masih tersisa Rp6,5 triliun. Lelang SBN rencananya akan dilakukan pada 6 Desember 2011.
"Saldo kas masih besar," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, dalam acara Investor Gathering di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis 1 Desember 2011.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada 2011, pemerintah merencanakan penerbitan Surat Berharga Negara bruto sebesar Rp211 triliun. Secara netto, penerbitan SBN direncanakan Rp126,65 triliun.
Dari jumlah rencana penerbitan ini, hingga 24 November 2011, pemerintah Indonesia telah menerbitkan SBN sebesar Rp171,3 triliun atau sekitar 81 persen.
Sementara itu, untuk 2012, pemerintah merencanakan penarikan utang sebesar Rp287,62 triliun. Sebagian besar akan ditutup melalui penerbitan berbagai varian Surat Berharga Negara dengan target bruto sebesar Rp240,32 triliun.
Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang, rencana defisit anggaran dalam RAPBN 2012 sebesar Rp125,62 triliun. Untuk menutup defisit sekaligus membayar utang, total pembiayaan yang dibutuhkan mencapai Rp296,44 triliun.
Kebutuhan pembiayaan itu akan ditutup melalui penerbitan obligasi negara Rp240,32 triliun, pinjaman program Rp16,85 triliun, pinjaman proyek Rp39,12 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp134 miliar.
Pembiayaan dalam negeri akan diprioritaskan pada tahun mendatang, terutama melalui penerbitan obligasi dengan beragam tenor. Untuk penerbitan obligasi berdenominasi valas, pemerintah mengagendakan penerbitan global bond dan Samurai Bond di pasar internasional.
Terkait strategi penjualan 2012, Rahmat menambahkan, tidak akan jauh berbeda dari 2011, yaitu masih akan menggunakan strategi front loading. "Penjualan akan lebih banyak di awal, walaupun belum ada kebutuhan," jelas Rahmat.
Dalam strategi penjualan, dia melanjutkan, pemerintah juga masih akan terus memperhatikan protokol manajemen krisis atau Crisis Management Protocol dan akan tetap memberlakukan kebijakan buyback dan debt switching.
"Kami akan tetap menjaga stabilisasi pasar di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini," tuturnya. (art)
