Terobosan Dahlan di Bidang Infrastruktur

Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Senin, 28 November 2011

Terobosan Dahlan di Bidang Infrastruktur

VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan melakukan sejumlah terobosan guna mengatasi kemacetan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Dengan berbagai terobosan itu, terbukti BUMN bisa mempercepat proses pembangunan infrastruktur," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin, usai memimpin rapat koordinasi BUMN Kedeputian Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik di Hotel Inna Putri Bali, Senin 28 November 2011.

Kandidat ketua umum Ikatan Alumni ITB ini mencontohkan, sejumlah terobosan yang dilakukan Kementerian BUMN di antaranya proyek jalan tol di Bali selatan.

Semula, kata dia, proyek itu akan dibangun swasta melalui jalur darat dengan rute Denpasar selatan-Serangan-Benoa-Nusa Dua, dengan total biaya Rp5,5 triliun. Namun, setelah dua kali tender dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership), proyek itu sepi peminat.

"Akhirnya, Jasa Marga bersama sejumlah BUMN lainnya membuat terobosan. Jalan tol tanpa tanah atau di tepi pantai dengan biaya hanya Rp2 triliun dan tidak membutuhkan anggaran pemerintah (APBN). Pemerintah akan mencari bilateral loan (Korea atau China). Pada 21 Desember nanti konstruksi akan dimulai," tutur Sumaryanto.

Selanjutnya, proyek rel kereta bandara. Proyek ini awalnya akan dibangun dengan rute Manggarai-Pluit-Bandara dengan investasi Rp10,7 triliun. Namun, tidak ada investor yang berminat membangun proyek tersebut. Akhirnya, BUMN melalui PT Kereta Api Indonesia membuat terobosan dengan memanfaatkan jalur yang sudah ada, Manggarai-Tangerang, ditambah jalur baru. "Nilai investasinya di bawah Rp2 triliun," tuturnya.

Selanjutnya, proyek double track atau rel kereta jalur ganda Pekalongan-Surabaya. Proyek ini dengan nilai investasi mencapai Rp9 triliun dan dikerjakan selama empat tahun. Namun, BUMN melalui PT KAI menghitung hanya membutuhkan biaya Rp5,6 triliun.

Bahkan, hanya diperlukan dana APBN Rp1 triliun dan bisa dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dalam bentuk ekuitas kepada PT KAI. Sisanya, didanai perbankan nasional dengan skema pembiayaan proyek. "Pemerintah malah tidak perlu keluar uang jika PT KAI diberi konsesi 25 tahun," ujap Sumaryanto.

Selain itu, dalam kerangka sinergisitas, BUMN telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa pihak. Di antaranya kerja sama peningkatan pelayanan pelanggan antara PT Garuda Indonesia Tbk dengan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Selanjutnya, kerja sama pengangkutan bijih nikel serta feronikel antara PT Aneka Tambang Tbk dan PT Djakarta Lloyd.

Kemudian, kerja sama pengangkutan bahan baku dan produk baja PT Krakatau Steel Tbk dengan PT Djakarta Lloyd. Termasuk, kerja sama pengelolaan jasa angkutan penyeberangan (feri) rute Merak-Bakauheni. (Laporan: Bobby Andalan l Bali, art)

Popular Posts