Penyerapan Anggaran Perumahan Rakyat Minim
|
01.00 |
VIVAnews - Kementerian Perumahan Rakyat menyatakan penyerapan anggaran mengalami sejumlah kendala, sehingga baru terserap di bawah 40 persen.
Sementara itu, total anggaran Kemenpera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 tercatat sebesar Rp9,19 triliun yang terdiri atas Bagian Anggaran Kemenpera (BA-091) Rp2,48 triliun dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-999) senilai Rp6,7 triliun.
"Penyerapan anggaran Kemenpera tahun ini hingga September lalu mencapai 38,69 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz saat membuka seminar di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis 3 November 2011.
Djan Faridz menuturkan, dalam penyerapan anggaran kementerian banyak mengalami kendala seperti kesiapan lokasi hunian bagi masyarakat menengah bawah.
"Ke depan akan segera mengalami percepatan sesuai realisasi belanja modal, sejalan dengan pelaksanaan pembangunan rusunawa dan pra sarana umum yang secara bertahap melewati tahap pengadaan barang dan jasa serta mulai masuk ke dalam tahap pelaksanaan fisik lapangan," katanya.
Djan Faridz melanjutkan, percepatan realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejalan dengan pasokan rumah sejahtera yang dipasok pasar perumahan, karena sudah memasuki proses akad kredit.
"Prognosa penyerapan anggaran Kemenpera tahun ini menunjukkan bahwa pencapaian penyerapan anggaran per akhir Desember 2011 akan mencapai 92 persen," kata Djan Faridz.
Seperti diketahui, Kemenpera melanjutkan sasaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, termasuk program kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program itu dilaksanakan melalui pembangunan rusunawa 143 twin block, penyaluran FLPP untuk 184.100 unit rumah, serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman untuk 117.100 unit rumah.
Lalu, fasilitas perumahan swadaya untuk 12.500 unit rumah baru dan peningkatan kualitas 12.500 unit rumah yang didukung PSU, pembangunan 750 unit rumah, Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) seluas 100 hektare serta fasilitas pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi untuk 7.500 bidang tanah swadaya. (art)
