PKS Tolak Kenaikan TDL 2012
|
09.01 |
VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tetap menolak rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang akan diberlakukan mulai April 2012. Mereka meminta pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menghindari kenaikan tarif listrik tersebut.
“Meski anggaran subsidi dikurangi, tapi tetap ada alternatif kebijakan agar tarif listrik tidak naik,” kata anggota Komisi VII DPR dari PKS Sohibul Iman di Jakarta, Senin 31 Oktober 2011.
Sohibul Iman menawarkan dua solusi untuk menghindari kenaikan tarif dasar listrik tersebut. Yang pertama, dengan memasok gas untuk pembangkit listrik sebagaimana komitmen pemerintah. "Karena biaya membangkitkan listrik dengan menggunakan gas jauh lebih murah. Hanya sekitar Rp440/kwh, dibanding membangkitkan listrik dengan memakai bahan bakar minyak yang berkisar Rp2.200/kwh,” kata dia.
Solusi kedua, lanjut Sohibul, adalah konsistensi pemerintah dalam menyediakan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik, sesuai dengan harga acuan batubara (Indonesian Coal Index). “Bila harga batubara stabil, maka kebutuhan PLN akan batubara yang mencapai 57 juta ton ditahun 2012 nanti, akan terjadi penghematan sebesar Rp2 triliun,” jelasnya.
Dalam data yang dimiliki Doktor lulusan Japan Advanced Institute of Science and Technology (JIST), Ishikawa Jepang ini, selama tahun 2009 dan 2010, pasokan batubara untuk PLTU Percepatan 10.000 MW Tahap 1 mengalami kendala signifikan. Karena realisasi 3 pemasok batubara yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan LRC (Low Rank Coal) hanya sebesar 66% dari yang direncanakan (tahun 2009) dan 17% di tahun 2010.
Namun, di sisi lain, Sohibul Iman juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang justru mengekspor gas ke luar negeri. Sehingga kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit berbasis Dual Firing tidak terpenuhi. Akibatnya PLN harus mengoperasikan High Speed Diesel (HSD) yang menggunakan solar yang harganya jauh lebih mahal dari gas.
Efeknya, delapan unit pembangkit yang didesain berbasis Dual Firing tersebut, selama 2 tahun terakhir hanya mendapatkan kontrak pasokan gas sebanyak 49% dari kebutuhannya. “Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kerugian yang di derita akibat kekurangan pasokan gas ini sekitar Rp.17,9 Trilyun ditahun 2009 dan Rp.19,7 Trilyun ditahun 2010,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ini. (umi)
