Ini Temuan BPK Soal Keuangan Pemerintah

Ketua BPK Hadi Purnomo (kiri) (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp7,7 T
• BPK Tak Puas Kinerja Keuangan Pemerintah
• Alasan Skor Audit Keuangan Polri Tertinggi
• Temuan BPK Soal Kerugian Rp249 M Diabaikan
• Laporan Keuangan Daerah Tak Wajar Meningkat

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam temuan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2011 memberikan opini wajar dengan pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010.

Selain itu, badan tersebut turut memeriksa laporan keuangan tiap kementerian negara, lembaga negara, dan lembaga pemerintah non kementerian.

"BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 52 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 29 LKKL, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) terhadap dua LKKL tahun 2010," ungkap Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

BPK, menurut Hadi, juga memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010 pada 358 atau 69 persen dari 524 pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota dan LKPD tahun 2009 terhadap lima pemerintah daerah.

"BPK memberikan opini WTP atas 32 LKPD, opini WDP atas 271 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 12 LKPD, dan opini TMP atas 43 LKPD. Sedangkan terhadap lima LKPD tahun 2009, BPK memberikan opini TMP," ujarnya.

Dari keseluruhan, Hadi menambahkan,  pada semester pertama tahun ini BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas satu LKPP 2010 dan 83 LKKL 2010. (eh)