Daerah Tak Optimal Gunakan Anggaran
|
08.00 |
VIVAnews- Distribusi anggaran pusat ke daerah tahun 2012 mencapai Rp 437,1 triliun, meningkat 50 persen setiap tahunnya sejak tahun 2005.
Distribusi anggaran tersebut mencapai 83 persen dari total pendapatan daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, hanya 17 persen belanja daerah yang dibiayai dari pendapatan asli daerah (PAD).
Kemendagri mencatat, hanya 39 persen APBD yang terserap untuk belanja aparatur atau membayar gaji pegawai. “Saya tidak menyalahkan kepala daerah, tapi harus ada kajian kritis mengenai hal ini,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Padang, Rabu, 15 Juni 2011.
Kritikan tersebut diluncurkan Mendagri untuk mengukur sejauh mana desentralisasi mampu menyejahterakan masyarakat di daerah.“Mendagri sekarang memang agak kritis, maka banyak musuhnya,” ujar Mendagri.
Menurutnya dengan kewenangan besar yang diberikan pusat, daerah seharusnya mampu mengelola anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gamawan menilai capaian demokrasi di tanah air dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbedaan yang kontras. Padahal, anggaran yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah setiap tahunnya menignkat tajam sekitar 50 persen per tahun.
Kebijakan desentralisasi yang berjalan satu dekade belakangan belum mencapai hasil maksimal. Belum ada lompatan besar dari sisi kesejahteraan masyarakat. "Kalau boleh dibilang kita jalan di tempat,” ujar Mendagri.
Laporan: Eri Naldi | Padang
