BI Perlu Dukung Terbitnya Surat Utang Syariah

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, Rahmat Waluyanto (doc.daylife)

BERITA TERKAIT

• Jatah Duit Tunai Daerah Diganti Obligasi
• Tutup Tahun, RI Tambah Utang Rp2 Triliun
• Utang Pemerintah Per Oktober Capai Rp1.664 T
• Pemerintah Jajaki Jual Obligasi ke China
• 2010, Obligasi Negara Tembus Rp1.000 Triliun

VIVAnews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) syariah. Bank Indonesia (BI) diminta mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung penerbitan tersebut.

"Apakah pasti akan terbitkan SPN Syariah, akan kami lihat. Tetapi kami minta persiapan infrastrukturnya dari BI," kata Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat waluyanto dalam Keterangan Pers di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Menurut Rahmat, persiapan infrastruktur penunjang penerbitan SPN Syariah tersebut diharapkan bisa selesai dalam kurun waktu sebulan.

Penambahan infrastruktur dibutuhkan karena selama ini sarana pendukung yang ada hanya ditujukan untuk SPN reguler.

Rahman mengakui, pemerintah yakin penerbitan SPN Syariah bakal memenuhi keinginan investor, terutama lembaga keuangan syariah yang memerlukan instrumen untuk pengelolaan dananya.

Apalagi, dia melanjutkan, belum lama ini BI sudah mengeluarkan kebijakan bahwa bank sentral hanya mengeluarkan instrumen Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) dengan tenor yang lebih panjang.

Di pihak lain, bank masih memerlukan instrumen investasi dengan tenor yang lebih pendek. (hs)