DPR Surati Presiden Soal Kilang Arun
|
10.00 |
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memanfaatkan infrastruktur kilang gas alam cair Arun di Lhokseumawe, Aceh, untuk mencukupi kebutuhan industri di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Opsi ini dinilai lebih tepat dibandingkan membangun tangki apung atau floating storage di Belawan, Sumatera Utara.
Dalam salinan surat yang dikirim Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Presiden, tertanggal 13 Juni 2011, disebutkan investasi Kilang Arun lebih kecil 7,5 kali dibandingkan dengan pembangunan tangki apung di Belawan. "Ini karena Kilang Arun hanya melakukan perbaikan saja," kata Priyo dalam salinan surat itu, yang diperoleh VIVAnews.com dari seorang sumber.
Kilang LNG Arun telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Sumber pasokan kilang ini berasal dari gas-gas di wilayah Aceh. Namun sekitar 3-4 tahun lalu tak ada lagi gas yang diproduksi, sehingga kilang ini tak lagi aktif.
Meski tak aktif, kilang ini memiliki infrastruktur yang masih layak dimanfaatkan, seperti tangki-tangki raksasa yang bisa digunakan sebagai penyimpan gas.
Selain itu, kilang ini juga memiliki infrastruktur pipa yang terbentang dari Aceh hingga Sumatera Utara. "Bila pasokan gas sudah ada, di sepanjang jalur pipa ini juga bisa berkembang industri-industri lain."
Catatan DPR, aset negara yang berada di Kilang Arun antara lain tangki timbun, terminal, dan fasilitas penunjang operasi yang kapasitasnya lima kali lebih besar dari tangki apung di Belawan.
Rencananya, untuk mencukupi kebutuhan gas bagi para sejumlah perusahaan di Aceh dan Sumatera Utara, pemerintah akan memasok gas dari Lapangan Tangguh, Papua. Namun, hal ini belum terlaksana, mengingat belum ada penyimpan LNG.
Saat ini, menurut Priyo, beberapa perusahaan di Aceh nyaris bangkrut akibat kekurangan gas, seperti PT Asean Aceh Fertilizer, PT Kertas Kraft Aceh, industri aromatik, dan sejumlah pabrik lain. "Kecuali PT Pupuk Iskandar Muda, semuanya terancam bangkrut," katanya. "Ini pasti akan mengancam kesejahteraan rakyat Aceh." (umi)
