Dana Kontijensi Tak Cukup Bagi TKI
|
04.00 |
VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan dana kontijensi sebesar Rp95 miliar tersebar di seluruh perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Namun, terkadang dana tersebut tidak mencukupi untuk menanggungulangi berbagai keperluan Warga Negara Indonesia di mancanegara.
Sedangkan Dirjen Anggaran, Herry Purnomo mengungkapkan, anggaran bagi para TKI ada di dalam pagu Belanja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Di setiap kedutaan besar di luar negeri sudah tersedia dana untuk kontijensi masalah-masalah WNI, termasuk masalah TKI di luar negeri.
"Semestinya bisa (menggunakan anggaran Kemenlu), karena di situ kan untuk menanggulangi masalah-masalah WNI di luar negeri. Namun, kadang-kadang di tiap perwakilan itu belum tentu cukup uangnya," kata Herry di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu 22 Juni 2011.
Untuk penambahan anggaran TKI dalam APBNP 2011, menurut Herry, tentunya semua akan melihat ruang fiskal terlebih dahulu. Sementara itu, untuk membayar denda para TKI seperti dalam kasus Tenaga Kerja Wanita bermasalah Darsem yaitu senilai Rp4,6 miliar guna membebaskan seorang tenaga kerja Indonesia.
Herry menuturkan, dia tidak mengetahui bagaimana kebijakan Kemenlu mengelolanya, sebab itu merupakan tanggung jawab dari kementerian Luar Negeri namun seharusnya ada klasifikasi ada untuk menangani masalah itu.
Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan bahwa sudah ada anggaran perlindungan bagi para TKI di luar negeri. Jika diperlukan, penambahan anggaran bagi para TKI akan dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011.
"Anggaran bagi perlindungan TKI berada di Kementerian Luar Negeri. Jumlahnya, di kantor Kementerian Rp6 miliar, sedangkan sisanya, sekitar Rp95 miliar, tersebar di seluruh perwakilan-perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Sehingga, jika ada TKI bermasalah, anggarannya sudah ada," kata Agus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa 21 Juni 2011. (adi)
