Soal Newmont, Gubernur NTB Surati Presiden
|
06.00 |
VIVAnews - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi kembali menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu guna membahas kepemilikan tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) jatah divestasi 2010.
Menurut Zainul, tidak hanya masalah divestasi, pertemuan dengan Presiden tersebut juga membicarakan berbagai permasalahan terkait pembangunan di NTB.
Pemerintah NTB, dia menambahkan, tetap berupaya meminta jatah tujuh persen saham Newmont itu sebelum 18 Mei 2011. Ia juga sudah menyampaikan berbagai dokumen kepada Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.
"Sebelum 18 Mei itu kami masih berupaya untuk memperoleh jatah tujuh persen saham Newmont. Hari ini, kami mengirim surat ke Presiden RI untuk membicarakan berbagai masalah, termasuk salah satunya divestasi saham 2010," kata Zainul Majdi kepada wartawan di Mataram, Rabu 11 Mei 2011.
Menurut Zainul, ada enam poin yang disampaikan Menteri Keuangan terkait pembelian tujuh persen saham itu. Dari enam poin tersebut, pemerintah
pusat ingin masuk dalam industri pertambangan untuk memperkuat pengawasan.
Untuk itu, Zainul mengusulkan agar pemerintah pusat dapat mengontrol perkembangan pertambangan atau Newmont itu dari daerah.
Dia mengatakan, tujuan mulia pemerintah pusat itu seyogyanya dicapai dengan tanpa melukai pemerintah daerah.
Zainul mengaku sangat kecewa jika akhirnya saham tujuh persen itu dibayar oleh pemerintah pusat. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat mengkonfirmasi langsung kepada masyarakat NTB.
Padahal, menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan terkait berbagai harapan masyarakat NTB terhadap tujuh persen saham itu. Bahkan, pemerintah daerah akan merespons jika pemerintah pusat berkeinginan untuk melakukan beauty contest hingga menginginkan posisi komisaris di Newmont.
Terkait hal itu, Zainul belum mendengar kata penolakan dari Menteri Keuangan terkait usulannya tersebut. "Saya nggak dengar kata penolakan, tetapi nggak dijawab. Jadi, belum ada jawaban. Oke lah kalau pemerintah pusat mau beli, tapi, ya dihibahkan pada daerah itu bentuk sayangnya pada daerah kalau memang sayang," ujarnya.
Atas permintaan Pemda NTB tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojo kemarin menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan menghibahkan tujuh persen saham divestasi Newmont itu kepada pemda. (art)
Laporan: Edy Gustan | Mataram
