Minyak Mentah Mahal, SBY Ajak Hemat BBM
|
08.00 |
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti dampak kenaikan harga pangan dan energi dunia yang berimplikasi menyeret puluhan juta penduduk dunia dalam garis kemiskinan. Karena itu, Presiden mengajak masyarakat melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Presiden SBY mengatakan, ancaman kenaikan harga pangan dan energi tersebut tidak kalah penting dengan ancaman terorisme. "Dampaknya dirasakan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin," kata Presiden pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011, di Jakarta, Kamis 28 April 2011.
Menurut Presiden, Bank Dunia menyatakan bahwa puluhan juta masyarakat dunia telah masuk kategori masyarakat miskin, karena kenaikan harga pangan. Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi internasional pun, menurut SBY, tidak banyak menyelesaikan masalah.
Pada kenyataannya, masyarakat dunia tidak selalu memberi solusi efektif pada masalah ini.
"Melihat realitas yang tidak dapat diselesaikan, sambil menjalin kerja sama dengan global, mari lakukan sesuatu seraya membantu saudara kita yang masih miskin," kata SBY.
Presiden menekankan tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, gigih meningkatkan produksi pangan dan mengatur distribusi agar barang bisa menyebar dengan baik.
Kedua, terus melakukan stabilisasi harga, utamanya harga pangan nasional. Meskipun harga merupakan bagian dari dinamika ekonomi.
Tidak semua dapat dikontrol pemerintah. Sebab, sejak merdeka, ekonomi Indonesia sudah terintegrasi dengan global. "Ada mekanisme pasar dan hukum-hukum yang berlaku," katanya.
Presiden SBY menegaskan, dunia usaha diharapkan bisa berbagi agar dapat memecahkan masalah ini, sehingga dampak kenaikan harga pangan dapat diminimalisasi.
Ketiga, masalah BBM. Presiden mengkritisi harga minyak mentah yang meningkat tajam, sehingga turut meningkatkan subsidi BBM dan listrik. "Kalau semakin besar akan mengganggu makro ekonomi," ujar Presiden.
"Saya minta pemimpin di daerah upayakan penghematan listrik dan BBM. Kalau perlu dengan mengeluarkan peraturan, agar konsumsi listrik dan BBM dapat ditekan." (art)
