Ribuan Rumah Susun Murah Belum Dihuni
|
04.00 |
VIVAnews – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan pemerintah berharap tetap bisa mewujudkan program pembangunan 1.000 menara (tower) rumah susun sederhana milik (Rusunami).
"Dengan adanya Keppres Nomor 22 Tahun 2006 tentang Percepatan Pembangunan Rusunami di perkotaan, semua pihak harus memberi dukungan penuh," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 2 Maret 2011.
Meski demikian, Agung menambahkan, saat ini ribuan unit Rusunami masih belum dihuni, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ia menyayangkan dan cukup terkejut atas kondisi tersebut. Untuk itu, pemerintah akan segera mencari cara penyelesaian yang terbaik, tanpa saling menyalahkan antarpihak terkait.
Sebelumnya, Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Paul Marpaung, mengatakan sebanyak 74 dari 78 menara kembar rumah susun sederhana yang dibangun pemerintah saat ini telantar. Hal itu akibat terkendala infrastruktur, di antaranya belum tersedia sarana air bersih, listrik, dan sarana pendidikan serta akses transportasi.
Atas kenyataan itu, pihak Kementerian Koordinator Kesra meminta para pihak terkait membahas lebih intensif penyelesaian program komitmen membangun 1.000 tower tersebut. "Kami harus bisa menyelesaikan program yang dimulai sejak 2006 tersebut, sambil tetap mengevaluasi mengapa bangunan yang sudah berdiri bisa sampai telantar bertahun-tahun," ujar Agung.
Jika hingga kini belum bisa dihuni, menurut Agung, seperti karena masalah perizinan dan infrastruktur, untuk pembangunan selanjutnya kendala itu diharapkan tidak terjadi lagi. Demikian pula dengan harga bangunan Rusunami, bisa disesuaikan dengan nilai keekonomian, sehingga pengembang dapat memperoleh keuntungan layak tanpa mengesampingkan pelaksanaan program bersifat sosial.
Kemenko Kesra akan mendorong Kementerian Perumahan Rakyat dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, secara bersama untuk aktif terlibat dalam setiap perencanaan penyelesaian program 1.000 tower tersebut. Bila perlu, pemerintah akan memikirkan pemberian subsidi, demi kelangsungan dan suksesnya program penyediaan perumahan bagi rakyat kecil tersebut.
Agung melanjutkan, kelangsungan program pembangunan rumah susun menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pengurangan jumlah warga miskin. Sebab, tersedianya permukiman yang memenuhi standar kesehatan, menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kesejahteraan masyarakat.
Program ini juga digagas untuk lebih mendekatkan masyarakat berpenghasilan rendah dengan tempat kerja atau usaha. Sebab itu, pembangunan rumah susun diupayakan tidak jauh dari pusat kegiatan ekonomi. "Jika berada di pinggir kota, perlu tersedia akses sarana transportasi yang mudah dan memadai," tuturnya. (art)
