Hatta: Pemerintah Tak Paksakan Pembatasan BBM
|
08.00 |
VIVAnews - Pemerintah memastikan tidak bakal memaksakan kebijakan pembatasan bahan bakar bersubsidi jika hasil studi tim independen menganggap kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan saat ini. "Demi kebaikan semua," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin, 14 Februari 2011.
Menurut Hatta, landasan pemikiran pelaksanaan pembatasan BBM adalah membatasi subsidi agar tepat sasaran serta mengurangi kebocoran bensin premium yang digunakan oleh masyarakat yang tak berhak menerima subsidi.
Agar bisa menjalankan program itu, pemerintah memastikan memperhatikan kondisi pasar, harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta harga pangan. "Semua itu penting, karena BBM berkontribusi besar dalam inflasi," kata Hatta.
Hatta mengatakan, pemerintah hingga kini masih menunggu hasil studi dari tim independen yang beranggotakan para ahli dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Hasil kajian itu rencananya akan selesai pada Maret 2011 dan dikonsultasikan dengan Komisi VII DPR.
"Secara logika, pembatasan itu alternatif yang baik apabila kesiapan memadai, antisipasi kebocoran, pasokan terjamin, tidak ada distorsi. Studi yang akan menjawab itu," ujar Hatta.
Sebelumnya pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi dengan melarang kendaraan pribadi menggunakan premium. Kebijakan ini, sedianya akan dilaksanakan pada akhir kuartal pertama tahun ini. (hs)
