Pemerintah Kaji Teknologi Pengawasan Premium
|
14.00 |
VIVAnews - Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilaksanakan pada akhir kuartal I-2011. Namun, hingga saat in€€€€€€i pemerintah belum menentukan teknologi apa yang akan digunakan untuk mengawasi pelaksanaannya.
Ada beberapa teknologi yang sedang dikaji, antara lain RFID (Radio Frequency Identification), stiker barcode, dan smart card.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo, menjelaskan seluruh opsi tersebut akan masuk tahap pembicaraan pada Januari 2011 dan diperkirakan terealisasi pada Oktober 2011. Untuk saat ini, pengawasan akan dilaksanakan dengan visualisasi pelat hitam dan pelat kuning.
"Kami inginnya Juli 2011 sudah bisa. Tapi susah, karena tender segala macam, saya tidak mengerti. Sepertinya Oktober baru bisa diterapkan," kata Evita di Jakarta, Rabu 22 Desember 2010.
Anggota Komite BPH Migas, Adi Subagyo, menjelaskan saat ini lembaganya sedang mengujicobakan smart card di Bangka Belitung. Jika sukses, bukan tidak mungkin penggunaan smart card akan digunakan dalam pengawasan pembatasan BBM bersubsidi.
Sedangkan untuk penggunaan RFID, Adi menjelaskan, sistem itu menggunakan sinyal frekuensi radio, sehingga BPH Migas sedang mengkaji batasan frekuensi yang diperbolehkan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kelebihan RFID antara lain tanpa menunjukkan kartu data sudah dapat terbaca.
"RFID itu kan sama saja contohnya kalau ke jalan tol. Bisa masuk tanpa menunjukkan kartu. Karena dengan RFID sudah bisa terbaca data dari kendaraan yang masuk ke jalan tol," kata Adi.
