BBM Dibatasi, Polisi Diminta Jaga SPBU
|
06.00 |
VIVAnews - Terjadinya peristiwa pembakaran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sarolangun, Jambi, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu membuat PT Pertamina meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi dan melakukan penjagaan di masing-masing SPBU.
Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, menjelaskan Pertamina memerlukan dukungan pemerintah agar pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir kuartal pertama 2011 dapat berjalan lancar. Salah satunya adalah penjagaan keamanan dari kepolisian sejak H-7.
"Perlu bantuan penjagaan keamanan dari H-7 sampai program pengaturan ini terimplementasi secara merata di Pulau Jawa-Bali," kata Karen saat sosialisasi persiapan pengaturan BBM bersubsidi pada 2011 di Jakarta, Rabu 22 Desember 2010.
Selain itu, Karen meminta kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha dan operator pompa di SPBU. "Itu semua agar implementasi ini berjalan kondusif di lapangan," kata Karen.
Hal terakhir yang perlu mendapat dukungan pemerintah adalah pinjaman dari bank untuk investasi tangki pendam dan dispenser bagi pengusaha SPBU dengan bunga rendah.
Karen mendengar dari pengusaha SPBU yang mengharapkan bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank untuk investasi penambahan infrastruktur SPBU.
"Pengusaha membutuhkan dana untuk investasi bagi penambahan infrastruktur. Bunga rendah dapat diambil dari dana penghematan pembatasan BBM bersubsidi," tutur Karen.
