Kurtubi: Dampak Buruk Larangan Premium
|
00.00 |
VIVAnews - Rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya premium dan solar, dinilai tidak tepat. Pembatasan konsumsi hanya akan menimbulkan masalah baru pada masa mendatang.
Pengamat energi yang juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi mengatakan bahwa terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat akan terjadi bila pasokan BBM dikurangi.
"Pertumbuhan ekonomi akan terganggu," kata Kurtubi saat dihubungi VIVAnews, Selasa 30 November 2010. "Pembatasan ini menyalahi konsensus kebijakan energi dunia."
Masalah lain yang akan timbul adalah keributan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Bila permintaan tinggi, sementara pasokan dibatasi akan menimbulkan antrean panjang. Akhirnya pasar gelap dan penggelembungan harga pun terjadi.
Kurtubi mengatakan, bila pemerintah akan menurunkan beban subsidi, pemerintah seharusnya belajar dari kebijakan sebelumnya, konversi energi.
Menurut Kurtubi, sebelum konversi elpiji dilakukan pada 2007, subsidi minyak tanah merupakan terbesar dibandingkan dengan premium maupun solar. Kenyataannya, melalui konversi, konsumsi minyak tanah anjlok, dengan sendirinya subsidi juga berkurang drastis.
Pemerintah sebenarnya bisa melakukan konversi premium dan solar dengan bahan bakar gas (BBG). Penggunaan BBG sudah teruji pada Bus Transjakarta, Bajaj, dan sejumlah taksi. "Bajaj saja bisa, masa mobil pribadi tidak bisa?" katanya.
Menurut Kurtubi, biaya konversi BBG tidak seberapa bila dibadingkan dengan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah tiap tahun.
Tahap awal, pemerintah bisa mewajibkan seluruh mobil pelat merah dan angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya untuk beralih pada BBG. Caranya, pemerintah mempercepat pembangunan tangki apung LNG (LNG receiving terminal) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah selesai, pemerintah memasang pipa dari Tanjung Priok ke pool taksi, bus, dan Bajaj.
"Pembangunan pipa gas biayanya tidak jauh beda dengan pipa air," katanya.
Selain membangun pipa, pemerintah juga harus memberikan alat pengkonversi BBG yang dipasang pada tiap kendaraan. "Ini harganya sekitar Rp4 juta per kendaraan," katanya. "Ini mirip pemberian kompor dan tabung elpiji ke masyarakat."
Setelah kendaraan pelat merah dan pelat kuning, pemerintah tinggal mewajibkan kendaraan pelat hitam. Sambil menunggu mewajibkan kendaraan pribadi, pemerintah bisa memfasilitasi pembangunan stasiun pengisian BBG (SPBBG). "Setiap SPBU yang masih memiliki tanah kosong wajib membangun SPBBG," katanya.
"Bila sudah berjalan, konsumsi premium dan solar akan jauh menurun, seperti konsumsi minyak tanah. Subsidi pun akan jauh berkurang."
Kurtubi menawarkan jalan lain dalam menurunkan beban subsidi, pemerintah menaikkan harga premium dan solar. Namun, risikonya pemerintah akan didemo rakyatnya. "Ini jalan paling sederhana. Tapi pemerintah mana yang mau didemo? Kan tidak ada," tutur Kurtubi. (hs)
