TOEFL 600, Kemenkeu Tak Mau Latah
|
04.00 |
VIVAnews - Kementerian Keuangan menilai sepak terjang Kementerian Perdagangan mengharuskan pegawainya memiliki penguasaan bahasa asing dengan skor TOEFL minimal 600 sebagai terobosan yang baik.
Namun, kebijakan tersebut tidak lantas bakal diikuti oleh Kemenkeu. Institusi yang menjadi bendahara pemerintah ini menegaskan masih akan menunggu implementasi dari kebijakan tersebut.
"Kami melihat terobosan itu. Kalau objektifnya, saya rasa baik," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar ketika berkunjung ke kantor redaksi VIVAnews.com di Gedung Standard Chartered, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2012.
Mahendra yang merupakan mantan Wakil Menteri Perdagangan di era Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu ini berharap agar proyek yang kini diusung oleh salah satu kementerian tersebut bisa berjalan dengan baik.
"Objektifnya baik, tapi kami akan melihat nanti implementasinya," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan kebutuhan penguasaan bahasa asing oleh para pegawainya itu diperlukan mengingat tugas dan fungsi dari Kemendag. "Bayangkan untuk negosiasi kan memperjuangkan kepentingan perdagangan 1 juta ton CPO (minyak sawit mentah) yang nilainya US$1 miliar," kata dia.
Bayu menduga, munculnya polemik seputar kebijakan penguasaan Bahasa Inggris tersebut disebabkan adanya kekhawatiran bahwa para pegawai negeri sipil yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris hingga 600 akan diberhentikan. "Sama sekali tidak," tegas dia.
Kemendag berencana untuk menggelar tes kemampuan berbahasa Inggris kepada 1.200 pegawai Kemendag pada pekan depan.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mengatakan, kebijakan penguasaan Bahasa Inggris tersebut tampaknya ditanggapi salah oleh sebagian masyarakat. Kesalahan yang dimaksud adalah anggapan bahwa dirinya hanya mengeluarkan kebijakan tanpa memfasilitasi pegawai untuk menguasai Bahasa Inggris.
"Jadi, ini bagian dari program secara keseluruhan. Kami akan kirim 1.500 karyawan untuk ambil S2 dan S3. Kami mau konkretkan bidang studi, agar sesuai rencana aksi kami," kata Gita. (art)
