Kemenpera Tidak Akan Buka FLPP
|
14.00 |
VIVAnews - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan Kementerian Perumahan Rakyat tetap bersikeras tidak akan membuka fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) jika suku bunga KPR tidak diturunkan menjadi 5 persen.
"Pak Menteri tetap ngotot tidak akan membuka FLPP jika bunga tidak turun menjadi 5 persen" kata Ketua APERSI, Eddy Ganefo kepada VIVAnews.com di Jakarta, Senin 16 Januari 2012.
Eddy mengatakan, bahwa pihaknya sudah beraudiensi dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Pusat bahwa Perjanjian Kerja Operasional BTN dan Badan Layanan Umum Kementerian Perumahan Rakyat sudah berakhir.
"Ya memang kami tadi beraudiensi dengan BTN Pusat, bahwa tidak bisa lagi menggunakan FLPP karena PKO sudah berakhir antara BTN dengan BLU jadi jika itu dipaksakan maka BTN tidak dibayar oleh Kemenpera" kata Edy.
Ditambahkan Edy, saat ini kementerian sedang menunggu dari BTN untuk menurunkan suku bungan KPR dari 8,5 persen menjadi 5 sampai 6 persen. "Penurunan suku bungan itu kan karena melihat BI Rate menjadi 6 persen" kata Edy.
Maka dari itu, Edy menuturkan pihak Kemenpera meminta kepada APERSI untuk bersabar sampai negosiasi ini berjalan sesuai kesepakatan. "Kemenpera meminta kepada APERSI untuk bersabar 1 minggu sampai 2 minggu" kata Edy lagi.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan tetap berjalan di tahun 2012. Rencananya, program ini akan berjalan di awal bulan Februari mendatang.
Terhentinya program FLPP ini dikarenakan belum bertemunya negosiasi ulang perjanjian kerja sama operasional (PKO) antara pemerintah dengan para perbankan mengenai penetapan suku bunga KPR.
"Ya memang mati sementara atau berhenti sejenak. Namun untuk nanti di awal bulan Februari akan aktif kembali," kata Sri Hartoyo, Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat.
