Ronald Waas Lebih Fokus Penguatan UMK
|
20.00 |
VIVAnews - Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Ronald Waas membawa isu penguatan usaha mikro dan kecil (UMK) serta penetrasi dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI. Ronald menyoroti fokus bank sentral terhadap UMK.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia itu, Ronald menyampaikan program 5+1 untuk penguatan usaha mikro dan kecil serta penetrasi sistem pembayaran. Program ini sesuai dengan visi misinya yaitu melakukan optimalisasi potensi domestik yang secara khusus mendukung pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Program eksternal pertama adalah menata lembaga keuangan untuk memperkuat usaha mikro dan kecil melalui segmentasi lembaga keuangan. Kedua, program inisiasi lembaga untuk memperkuat UKM. Ketiga, mendorong distribusi dan penggunaan rupiah di daerah perbatasan. Keempat, memanfaatkan potensi domestik dalam pengelolaan uang, sedangkan kelima, program penetrasi sistem pembayaran non tunai.
"Sedangkan program internal yaitu akan mendukung program eksternal, meningkatkan tata kelola internal BI," ujar Ronald di hadapan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin, 5 Desember 2011.
Ronald juga fokus dengan jumlah UKM yang mencapai 52 juta pelaku usaha atau 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Menurut dia, sektor UMK di Indonesia menyumbang 56-60 persen produk domestik bruto (PDB) dan mempekerjakan 97 persen tenaga kerja.
Menurut dia, masalah saat ini hanya 25 persen atau kurang lebih 13 juta UMK yang memiliki akses ke bank. "Oleh karena itu, pintu masuk penguatan UMK adalah dengan menyediakan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Untuk itu, Ronald melanjutkan, Indonesia perlu memiliki lembaga yang bertugas melakukan koordinasi fungsi-fungsi kegiatan usaha mikro dan kecil secara menyeluruh atau end to end.
"Mulai dari inisiasi, pembiayaan, promosi, pengelolaan, pengembangan, termasuk pembinaan sumber daya manusia. Hal yang tidak penting adalah menyediakan infrastruktur yang dapat membantu pertukaran informasi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha," ujarnya. (art)
