BPK Awasi Belanja Modal BUMN Rp2.500 Triliun
|
20.01 |
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuturkan nilai belanja modal atau (capital expenditure/capex) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp2.500 triliun harus diawasi agar menjadi penggerak perekonomian masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Ilya Avianti pada pertemuan BPK, Kementerian BUMN, dan BUMN dalam Diskusi 'Fokus Baru Pemeriksaan BPK ke Depan', di Gedung Telkom, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2011.
"BUMN itu mempunyai capex Rp2.500 triliun, jauh lebih besar dari APBN yang Rp1.350 triliun, memang betul-betul barometer perekonomian ada di BUMN, dan menjadi motor penggerak perekonomian," kata Ilya.
Dia mengungkapkan, pada 2010, BPK mencatat setidaknya 26 BUMN belum menjalankan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga auditor negara tersebut. Rekomendasi tersebut muncul dari hasil audit keuangan pemerintah tahun 2010.
Namun, menurut Ilya, pada tahun ini, hampir sekitar 80 persen BUMN telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan BPK.
"Sekarang kalau dilihat, BUMN semua awareness-nya terhadap sistem pengendalian internal sudah luar biasa. Mereka sudah memperbaiki dengan rekomendasi-rekomendasi BPK," kata Ilya. "Semua BUMN sudah melakukan penguatan pengendalian, kami harapkan pada 2012 semua baik."
BPK berjanji, lembaganya akan senantiasa melakukan pemeriksaan tindak lanjut rekomendasi, jika masih terdapat BUMN yang belum menindaklanjuti hasil temuan BPK. "Semuanya sama harus dilakukan, secara serempak di 2012," kata dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Jasa, Kementerian BUMN, Parikesit Suprapto, menuturkan bahwa Menteri BUMN Dahlan Iskan telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada direksi BUMN agar mempercepat tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG).
"The Dream Team BUMN adalah tim yang solid. Akan lebih bagus andai ada instansi yang memonitor perjalanan perusahaan BUMN tersebut," kata dia. (art)
