Pengamat: BI Terlalu Berani Turunkan BI Rate
|
16.00 |
VIVAnews - Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) hingga 50 basis poin dan bercokol di angka enam persen merupakan sesuatu yang mengejutkan di mata pengamat. Pasalnya langkah penurunan ini terlalu drastis.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono menilai bahwa langkah penurunan BI rate merupakan suatu hal yang berani. Menurutnya, alangkah lebih baik jika BI menurunkan acuan suku bunga ini secara perlahan dan bertahap. "Lebih baik turunkan 25 basis poin saja dulu," katanya kepada VIVAnews.com, Kamis 10 November 2011.
Penurunan ini, lanjutnya, disinyalir akan menjadi bumerang yang akan menyerang balik bagi kredibilitas BI, terutama jika tidak disertai dengan penurunan suku bunga industri perbankan. "Sepertinya kebijakan BI rate tidak efektif mempengaruhi suku bunga bank," tuturnya.
Padahal, dia mengatakan, penurunan BI rate ini akan berdampak positif kepada masyarakat jika diikuti penurunan suku bunga bank. Sebab dengan begitu akan membantu mendorong pertumbuhan sektor riil.
"Namun itu tidak otomatis, mengingat selama ini bank cukup rigid dalam hal suku bunga, tidak berjalan paralel dengan penurunan BI rate," ungkapnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia secara mengejutkan menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin dari 6,5 persen menjadi 6 persen. Penurunan ini karena BI melihat perkembangan inflasi yang rendah yaitu di ambang 4 persen hingga akhir 2011.
"Turunnya BI Rate karena tren inflasi yang menurun," kata Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah.
Dia menjelaskan, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen. Sektor yang diperkirakan menjadi penopang ekonomi adalah industri, perdagangan, hotel, transportasi, dan komunikasi.
Suku bunga pasar uang antar bank akan cenderung menurun seiring tersedianya likuiditas yang memadai. Penurunan BI Rate ke level 6 persen ini diharapkan dapat memperbaiki struktur suku bunga.
Sementara itu, cadangan devisa pada akhir Oktober 2011 mencapai US$114 miliar atau setara 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. (eh)
