Mengapa Biaya Logistik di Indonesia Melonjak
|
05.00 |
VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengungkapkan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus memiliki sistem logistik yang kuat, efektif, efisien, dan aman.
"Sebab, hal itu adalah syarat mutlak untuk dapat memenuhi kebutuhan distribusi pasar domestik dan berdaya saing di tingkat internasional," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, di kantornya, Jakarta, Rabu 2 November 2011.
Namun, Suryo menambahkan, alih-alih bersiap untuk menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015, sistem konektivitas Indonesia belum begitu baik.
"Sangat disayangkan, pembangunan infrastruktur kita masih minim. Padahal, itu adalah mutlak sebagai solusi jangka panjang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang," kata dia.
Saat ini, Suryo melanjutkan, infrastruktur logistik nasional masih jauh dari memadai, sehingga menyebabkan tingginya biaya. Kondisi seperti ini masih menjadi momok dalam pergerakan arus barang dan memerlukan pembenahan yang cepat.
"Ada beberapa faktor yang menyebabkan besarnya lonjakan biaya logistik, di antaranya adalah akibat dari minimnya infrastruktur jalan, telekomunikasi, rusaknya pelabuhan, hingga rendahnya pasokan alat berat dan kendaraan logistik," ungkapnya.
Suryo menambahkan, pembangunan infrastruktur untuk transportasi harus dipercepat karena pengusaha harus dapat memenuhi kebutuhan distribusi, terlebih untuk arus ekspor barang yang kerap membutuhkan waktu ekstra dan memiliki tenggat waktu sesuai perjanjian dengan pihak asing.
"Jika pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan cepat dan hambatan-hambatan diatasi, akan bisa menurunkan beban biaya untuk logistik dan ini menguntungkan bagi kegiatan industri dan perdagangan kita," tutur Suryo.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur menambahkan, biaya logistik di Indonesia dinilai masih tinggi jika dibandingkan dengan Jepang yang hanya lima persen dari total biaya yang dikeluarkan pengusaha.
Sementara itu, dia menambahkan, di kawasan ASEAN, biaya logistik di Filipina hanya tujuh persen, Singapura enam persen, sedangkan Malaysia hanya delapan persen. "Kami ingin menurunkan biaya logistik di Indonesia yang sekarang 17 persen setidaknya menjadi 10 persen," ujar Natsir.
Tidak hanya berhenti pada persoalan pembangunan infrastruktur, Natsir melanjutkan, logistik nasional juga dihadapkan pada masalah pengadaan alat berat dan kendaraan niaga yang kurang mendapat perhatian. Sekitar 20-30 persen kendaraan logistik jenis truk seperti truk ringan, tronton, gandeng, dan kelompok alat berat sepertri eskavator mulai tidak terurus.
"Perusahaan pengguna logistik seperti manufaktur dan jasa pemasaran setidaknya harus didukung dengan pasokan 10 ribu unit per tahun. Selain diperlukan regulasi yang tepat, pemberian insentif dari pemerintah juga dibutuhkan untuk pengadaan alat angkut," kata dia.
"Peran stakeholder dalam membangun sistem logistik yang memadai harus dioptimalkan," tambah Natsir. (art)
