DPR: Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM
|
16.00 |
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan penghematan dan penambahan pajak yang diberlakukan saat ini cukup menjadi alasan untuk menutupi anggaran subsidi.
Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan, DPR telah menyetujui penambahan anggaran Rp27 triliun untuk menutupi kenaikan harga minyak dunia sebesar 15 persen. "Jadi, total dana pemerintah untuk BBM masih Rp40 triliun dan listrik Rp57 triliun," kata Harry di sela Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Jawa Barat-Banten-Jakarta di Hotel Santika, Bogor, Kamis 14 Juli 2011.
Sisa Anggaran Lebih (SAL) pemerintah, dia melanjutkan, turut memberikan kontribusi pada lebarnya ruang fiskal, sehingga beban subsidi masih bisa ditutupi. Dana SAL saat ini mencapai Rp79 triliun.
"Selain itu, ditambah penerimaan baru dari pajak dan cukai sebesar Rp56 triliun. Jadi, penerimaan pajak saja meningkat dari Rp850 triliun menjadi Rp875 triliun," tuturnya.
Jika pemerintah benar menerapkan kebijakan kenaikan harga BBM, menurut dia, hal ini bisa menyebabkan kenaikan inflasi dan tekanan psikologis masyarakat yang berdampak pada kekacauan. "Saya yakin tidak ada kenaikan BBM, kalau pembatasan, ya bisa saja. Lihat saja nanti," tuturnya.
Senada dengan Harry, di tempat yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A Sarwono, mengatakan kenaikan harga BBM akan menyebabkan meroketnya harga-harga pangan. Seperti diketahui, variabel pangan merupakan penyumbang terbesar inflasi.
"Dalam sisa tahun ada kemungkinan opsi kenaikan atau pembatasan BBM, nah ini akan mempunyai dampak terhadap inflasi. Dampak kenaikan BBM rambatannya ke kelompok pangan. Biaya transportasi yang mahal menjadikan kenaikan harga-harga pangan," katanya.
Deputi Menko Perekonomian, Erlangga Mantik, memberikan alasan atas polemik ini bahwa kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan pemerintah untuk menekan anggaran subsidi. "Seharusnya (anggaran subsidi) bisa dialihkan ke sektor produktif," katanya.
Sebelumnya, pemerintah sedang membahas kenaikan harga BBM subsidi. Hal ini dilakukan karena total subsidi BBM yang bakal dikucurkan pada 2011 sudah terlalu tinggi yaitu sebesar Rp120,7 triliun. (art)
