Lindungi TKI, Anggaran Bakal Ditambah?
|
04.00 |
VIVAnews - Pemerintah membuka peluang untuk menambah dana advokasi guna perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tengah mencari nafkah di negara lain.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Juni 2011.
"Hal-hal mengenai asuransi yang terkait dengan kegiatan untuk menjaga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu menjadi perhatian pemerintah," kata Agus.
Selama ini, pemerintah mengaku telah mengalokasikan anggaran untuk menjaga hak-hak hukum dari setiap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Anggaran tersebut dialokasikan dalam belanja Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.
Usulan untuk menaikkan anggaran, menurut Agus, bisa saja ditempuh karena pembicaraan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 masih membuka peluang tersebut. "Yang juga dijadikan perhatian adalah apakah tersedia dana untuk itu," kata dia.
Terkait usulannya untuk mengeluarkan kebijakan penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang tidak memiliki keahlian dan taraf pendidikan rendah, Menkeu yakin hal itu tidak akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.
Pemerintah justru meyakini, dengan sistem pengiriman TKI yang diperbaiki, perlindungan yang bisa diberikan, dan komunikasi yang diperlancar, kondisi TKI akan menjadi lebih baik.
Selain kedua kementerian tersebut, penelusuran VIVAnews.com juga menemukan dana perlindungan TKI di luar negeri yang tersedia di Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI atau BNP2TKI. Anggaran BNP2TKI untuk perlindungan TKI pada 2007 mencapai Rp11,28 miliar, selanjutnya pada 2008 naik menjadi Rp12,01 miliar, namun pada 2009 justru turun menjadi Rp8,93 miliar. (art)
