Kementerian Dipaksa Hemat Rp1,4 T untuk TKI
|
18.01 |
VIVAnews - Untuk mengantisipasi penerapan penghentian sementara (moratorium) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi per 1 Agustus mendatang, pemerintah menyiapkan dana Rp1,4 triliun untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mengurangi potensi pengangguran yang akan tercipta dari kebijakan moratorium ini.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengungkapkan pemerintah akan melakukan penghematan yang dananya akan ditujukan kepada infrastruktur dan program penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, dana dari penghematan anggaran tersebut juga diusulkan untuk penambahan dana PNPM mandiri.
"Program PNMPM ini kita targetkan kepada kelompok sasaran, dimana kelompok sasaran itu kepada kelompok sasaran perempuan usia produktif, dan juga kelompok sasaran berdasarkan regional dimana kabupaten kota tersebut adalah sumber-sumber pengiriman tenaga kerja yang mengalami moratorium," kata Hatta Rajasa di Kementerian Perekonomian, Senin 27 Juni 2011.
Hingga saat ini penghematan Kementerian/Lembaga yang sudah terpenuhi mencapai Rp15,1 triliun. Dana tersebut diharapkan bisa menciptakan 1,96 juta lapangan pekerjaan.
"Dengan merealokasi untuk PNPM sebesar Rp1,4 triliun, kita tambahkan lagi dari masing-masing kementerian yang sudah melakukan program PNPM. Dengan ini maka akan ada jumlah penerima manfaat 1,96 juta," kata Hatta.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menambahkan penghematan dari Kementerian/Lembaga yang ditargetkan Rp20 triliun ternyata baru bisa terpenuhi Rp15,1 triliun.
"Saya belum bisa jelaskan, nanti ya, karena belum difinalisasi. Tadi ini program yang Rp15,1 triliun sedang dipertajam untuk meningkatkan anggaran untuk lapangan kerja," kata Agus.
Saat ini teridentifikasi ada 38 kabupaten/kota yang menjadi kantung-kantung pengiriman TKI ke Arab Saudi. Melalui program PNPM ini akan difokuskan untuk membangun atau menciptakan program-program di daerah tersebut mulai dari pemikiran-pemikiran, mengkoordinasikan antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan seluruh kementerian bersinergi dalam program pelatihan tersebut. (umi)
