Australia Stop Ekspor Sapi, Ini Kata WTO
|
00.01 |
VIVAnews - Direktur General World Trade Organization, Pascal Lamy, mengatakan Australia memiliki hak membatasi perdagangan sapi jika impor yang dilakukan dinilai berbahaya bagi kesehatan. Namun negara itu harus dapat membuktikannya.
"Negara harus dapat mempertimbangkan risiko dampak perdagangan, apakah proporsional atau tidak," ujar Pascal di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2011.
Menurutnya, semua negara memiliki hak membatasi perdagangan jika diangap membahayakan masyarakat. Namun jika hal ini menimbulkan masalah, misalnya antara Indonesia dan Australia, maka kedua negara harus membicarakan masalah ini.
Pascal menekankan untuk masalah pangan, WTO memiliki komitmen perdagangan terbuka dan melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini termasuk masalah pemotongan hewan oleh negara anggota.
Sementara Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan mayoritas rumah potong hewan di Indonesia telah memenuhi standar halal, kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. RPH yang tidak memenuhi standar jumlahnya sedikit, namun hal ini yang menjadi kekhawatiran Australia. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian saat ini tengah melakukan kajian terhadap RPH di Indonesia.
"Yang dimaksud tidak memenuhi standar itu jumlahnya kecil, tetapi itu yang dikhawatirkan Australia," kata Mari di Hotel Shangrila, Selasa 14 Juni 2011.
Pemerintah, lanjut dia, memiliki komitmen nasional untuk menyediakan makanan halal dan aman. Untuk itu pemerintah akan mengintensifkan implementasi rencana aksi yang sudah ada termasuk Australia.
"Kami meminta Australia menetapkan standar yang sama terhadap importir lain," kata Mari. (umi)
