"Jika Kuota BBM Bengkak, Anggaran Cukup"
|
12.00 |
VIVAnews - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax kini mencapai Rp9.050 per liter. Harga tersebut sudah mencapai dua kali lipat Premium yang sebesar Rp4.500 per liter.
Kenaikan harga tersebut dikhawatirkan membuat pengguna Pertamax beralih ke Premium, sehingga kuota BBM bersubsidi akan membengkak. Untuk itu, pemerintah mengimbau pengguna Pertamax tidak beralih ke Premium.
"Karena dana (subsidi BBM) akan dialihkan untuk masyarakat tidak mampu," kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden , Jakarta, Selasa 3 Mei 2011.
Menurut Hatta, kuota BBM bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 bersubsidi dipatok sebanyak 38,6 juta kiloliter. Karena sudah merupakan komitmen yang dituangkan dalam undang-undang, pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar kuota tersebut mencukupi.
"Karena sudah ada dalam APBN 2011, maka setiap perubahan harus selalu dibicarakan dengan Komisi VII DPR," ujar dia.
Meski demikian, Hatta tidak menutup kemungkinan adanya migrasi pengguna Pertamax ke Premium tersebut. Bila itu terjadi, bisa saja kuota BBM bersubsidi membengkak.
"Untuk itu, mari disiplin menjaga kuota dan nilai subsidi sebesar Rp98,2 triliun," tuturnya.
Hatta mengingatkan, pada 2010, kuota BBM bersubsidi membengkak dari 36,4 juta kiloliter menjadi 38 juta kiloliter.
Namun, ketika itu, karena rata rata harga minyak Indonesia di bawah US$80 per barel dan nilai tukar rupiah sudah mulai menguat, anggaran subsidi tidak meningkat.
Sementara itu, Hatta menambahkan, dengan rupiah yang menguat di kisaran Rp8.500 per dolar AS dibanding Rp9.250 dalam asumsi APBN, pemerintah diperkirakan masih bisa mengatasi jika terjadi lonjakan kuota. Saat ini, harga minyak mentah dunia sudah menembus di atas US$110 per barel.
Ditanya berapa tambahan kuota maksimum yang bisa ditoleransi, Hatta harus membicarakannya dulu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi Energi DPR.
"Jadi, kalau ditanya, pemerintah tugasnya menjaga kuota yang sudah ada di dalam APBN. Apakah ada mekanisme untuk melakukan perubahan, sekarang belum sampai ke sana," tuturnya.
Untuk itu, Hatta cenderung mengimbau pengguna BBM berdisiplin. Meski sifatnya tidak wajib, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan Pertamax. "Itu terus dilakukan. Jadi bersifat imbauan moral," ujarnya.
