Beli Newmont, Pemerintah Pakai Uang Sendiri
|
16.00 |
VIVAnews- Pemerintah memastikan bahwa dana pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) murni dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo mengungkapkan pada tanggal 14 April 2011 sudah ditetapkan bahwa pemerintah akan mengambil saham Newmont. Pembelian itu dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
"Administrasinya saat ini sedang dijalankan dan bagi pemerintah statusnya ini sudah diselesaikan," kata dia saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu malam 20 April 2011..
Menurut Menkeu, dana untuk pembelian NNT sudah ditetapkan dari PIP. Sebabm PIP mememilki dana dan dana tersebut bukanlah dana APBN tahun berjalan. "Sebagaimana telah dipahami, dalam kontrak karya menegaskan bahwa diharuskan untuk mendivestasikan saham Newmont kepada pemerintah. Maka dari itu, pemerintah melalui PIP melakukan pembelian saham," ujarnya.
Agus menuturkan, PIP memiliki dana yang cukup untuk membeli saham divestasi Newmont. "Dalam pembelian ini, sepenuhnya dana pemerintah dan itu pun kalo direalisasikan kurang lebih 15 persen sampai 17 persen dari investasi PIP. Jadi artinya, harus jelas bahwa pemerintah tidak bekerja sama dengan siapa-siapa dan pemerintah nggak pinjam dana dari siapa-siapa," kata dia.
Kepemilikan saham Newmont, dia menambahkan, sangat penting untuk mencerminkan bahwa Pemerintah Indonesia dapat mewujudkan pembelian saham sebagai cerminan kepemilikan saham dari 230 juta penduduk Indonesia.
Agus mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki 24 persen dan pemerintah pusat hanya memiliki tujuh persen sesuai kontrak karya. Tentunya, jika pemerintah berhasil melaksanakn divestasi ini akan mencatat prestasi. Sebab, selama ini pemerintah belum perah dapat mewujudkannya. "Insya Allah dengan dukungan semua pihak, kita akan dapat miliki tujuh persen saham Newmont," kata dia.
Sementara itu, Menkeu menyatakan bahwa PIP memiliki legalitas untuk membeli saham Newmont. Meski, legalitas PIP sempat dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat, karena sebelumnya PIP digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur namun mengapa kali ini digunakan membeli saham Newmont.
Menurut Agus, pemerintah dalam melaksankan kegiatan selalu akan menjaga kewenangan, prosedur, dan memastikan bahwa proses itu berjalan dengan benar dan tidak ada conflict of interest. "Jadi, kalau PIP akan melakukan transasksi ini, PIP diyakini memiliki kewenangan," kata dia.
Menkeu menjelaskan, pada awalnya dana PIP memang diperuntukkan untuk infrastruktur, namun setelah itu dana-dana yang disetorkan ke PIP digunakan untuk kepentingan investasi. Dan investasi umum ini termasuk untuk membeli saham Newmont dan lain sebagainya.
Agus mencoba meyakinkan semua pihak bahwa jangan sampai sesuatu yang semestinya dimiliki pemerintah lalu dilakukan upaya untuk memilikinya namun nantinya tidak terwujud. Jika, di dalam kontrak karya sudah waktunya dialihkan kepada pemerintah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga aset-aset nasional.
"Saya agak bingung jika orang justru menyangka sesuatu yang sebetulnya kebanggan nasional, kok menjadi seperti sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Itu sayang," kata Menkeu.
