Penundaan Larangan Premium Hingga Juli?

VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan penundaan program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak melewati Juli 2011. Penundaan pembatasan premium yang lebih lama dipastikan akan berdampak pada beban anggaran yang lebih berat.
"Kalau (penundaaan) lewat dari Juli, akan ada dampak fiskal, anggaran akan terbebani," kata Agus Martowardojo usai acara ISEI Executive Seminar on Economics and Banking di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu 2 Maret 2011.
Menurut Agus, penundaan pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi khusus daerah Jabodetabek pada awal Maret tidak akan terlalu bermasalah pada anggaran. Sebab, anggaran pemerintah untuk program BBM bersubsidi sebanyak 38,6 juta kiloliter masih bisa bertahan hingga Juli 2011.
"Kalau ditunda tidak apa-apa, tapi dijaga jangan sampai melewati anggaran, " ujarnya.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menyatakan pemerintah hingga kini belum bisa memastikan hingga kapan penundaan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi bisa dilaksanakan.
Alasannya, pemerintah dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga kini belum kunjung menggelar rapat koordinasi yang di antaranya membahas hasil studi pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi. "Juli itu ancer-ancer, jika seluruh Jawa sudah siap semua. Tapi belum pasti kapannya," kata Hatta.
Pertimbangan lain adalah pemerintah masih terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia yang terus bergerak. Kondisi itu diperparah dengan munculnya krisis yang terjadi di Timur Tengah. "Sehingga terus menimbulkan fluktuasi harga," kata Hatta. (art)