Beli Aset di Mancanegara Pakai Kas Non Pajak
|
17.00 |
VIVAnews - Kementerian Keuangan mengusulkan agar dana pembelian properti di luar negeri oleh Kementerian Luar Negeri diambil dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Percepatan pengadaan dan pembelian bisa mencapai 90 persen dari realisasi PNBP.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan bahwa besaran nilai PNPB yang dapat digunakan Kemenlu saat ini memang hanya 50,93 persen. Nilai tersebut, diambil dari realisasi anggaran tahun lalu. "PNPB 2011 sebesar Rp150 miliar, karena disesuaikan dengan penyerapan Kemenlu tahun sebelumnya," tuturnya pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin 14 Maret 2011.
Dari tiga opsi yang diajukan Kemenlu soal pembiayaan properti di luar negeri lewat pembiayaan, Anny menyatakan hal tersebut belum diperlukan. "Jika realisasi penyerapan anggaran tinggi, dana PNBP yang dipakai juga tinggi dapat mencapai hampir 90 persen," katanya.
Mengenai proses pengadaan dan percepatan properti di luar negeri, menurut Anny, pemerintah telah memotong jalur birokrasi. "Tapi kemungkinan, kendala proses eksekusi yang tersendat berasal dari perbedaan aturan akuisisi aset di luar negeri," ujarnya.
Deputi Bidang Hukum, Pertahanan Badan Perencana Pembangunan Nasional
Bambang Sutedjo menambahkan, dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintah menetapkan anggaran sarana dan prasarana perwakilan di luar negeri senilai Rp1,135 triliun selama lima tahun (2011-2014).
"Kalaupun anggaran ini dinilai kurang, dapat mengajukan tambahan yang akan dimasukkan dalam anggaran perubahan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2012," katanya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Luar Negeri Triharyono Wibowo menyebutkan tiga opsi untuk pengadaan kantor perwakilan di luar negeri, yaitu menaikkan penggunaan dana PNPB sebesar Rp400-500 miliar, pembiayaan dari perbankan, dan menambah anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA.
