StanChart: Ekonomi RI Bisa Tumbuh 8%, Asal...
|
06.00 |
VIVAnews - Global Research Standard Chartered Bank menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sesuai potensinya, yaitu sekitar delapan persen per tahun. Itu jauh lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 6,4 persen.
Lalu apa yang sebenarnya yang menjadi kendala, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah potensinya?
Pengamat ekonomi Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan ada enam masalah utama yang dikeluhkan investor, terutama investor sektor riil.
Pertama, ketidakpastian hukum. Kedua, korupsi. Ketiga, Otonomi Daerah, khususnya peraturan yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat. Keempat, infrastruktur yang tidak memadai. Kelima, mengenai perburuhan dan Keenam, perpajakan dan Bea Cukai.
"Namun saat ini, masalah infrastruktur menempati urutan pertama sebagai kendala pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang sangat tidak memadai menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Fauzi saat paparan penelitiannya mengenai Indonesia-Infrastruktur Bottle di Jakarta, Senin 21 Februari 2011.
Dia mengaingatkan meski ada potensi tumbuh delapan persen, namun karena infrastruktur tidak memadai, Indonesia hanya bisa tumbuh enam persen. "Tiga infrastruktur yang perlu dibenahi adalah pembangunan jalan tol, ekspansi pelabuhan, dan pembangkit tenaga listrik."
Pemerintah sendiri menyatakan dalam pembagunan infrastruktur selama lima tahun ke depan membutuhkan dana sebesar US$150 miliar. Dari dana sebesar itu, pemerintah hanya sanggup memenuhi 20 persen, sedangkan 80 persen berasal dari swasta.
Namun, tentunya swasta membutuhkan kepastian mengenai utamanya masalah pembebasan lahan, fleksibilitas tarif, kepastian hukum dan kontrak investornya ingin minta kepastian dari pemerintah.
Lebih lanjut, menurut Fauzi, UU Pembebasan lahan sangatlah penting. Dia berharap, UU pembebasan lahan segera diselesaikan. "UU ini sedang dibahas DPR, semoga semester II-2011 selesai. Seandainya selesai pun, baru dapat diimplementasikan pada 2012," kata dia.
Dia juga menuturkan, yang harus diperhatikan lagi ialah, masih terkonsentrasinya infrastruktur di Pulau Jawa, di mana 59 persen dari total populasi negara serta menempati sekitar tujuh persen dari luas daratan Indonesia tapi menyumbang sekitar 58 persen dari jumlah GDP Indonesia.
"Sebagai hasil dari ketimpangan distribusi sistem angkutan darat nasional tersebut, pembangunan pulau-pulau di luar Jawa yang kaya akan sumber daya alam, masih jauh di bawah potensi mereka," ujar Fauzi.
Sementara itu, pengamat Standchard lain Eric Sugandi manyatakan bahwa pemerintah belum mengalokasikan dana yang cukup untuk infrastruktur, berbeda dengan China.
Guna membantu membiayai kebutuhan infrastruktur negara, pemerintah, kini tengah mempersiapakan penerbitan obligasi infrastruktur untuk tahun depan. Salah satu obligasi infrastruktur pertama yang dijadwalkan akan terbit sekitar tahun 2011-2012, yaitu Sukuk infrastruktur yang akan dikeluarkan Departemen Keuangan untuk membiayai proyek-proyek dalam anggaran nasional yang disetujui. (hs)
