Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Selasa, 28 Juni 2011

Semen Gresik Bagi Dividen 50%

VIVAnews - PT Semen Gresik Tbk memutuskan pembagian dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2010. Tahun lalu, Semen Gresik mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,63 triliun.

"Pembagian dividen 50 persen itu setara Rp1,82 triliun atau Rp306 per saham," kata Direktur Utama Semen Gresik, Dwi Soetjipto, usai rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Total dividen itu termasuk dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp344 miliar. "Sisa laba sebesar Rp1,68 triliun dialokasikan sebagai cadangan untuk pengembangan usaha perseroan," ujarnya.

Pemegang saham, Dwi melanjutkan, juga menyetujui alokasi anggaran program kemitraan pada 2011 sebesar 1,85 persen atau Rp67,2 miliar dan program bina lingkungan sebesar dua persen atau Rp72,6 miliar.

Sementara itu, Dwi juga menjelaskan, perseroan pada 2010 telah menyalurkan dana sebesar Rp111,4 miliar, yang terdiri atas Rp33,7 miliar untuk hibah pemberdayaan sosial masyarakat, pinjaman lunak Rp64,5 miliar, dan Rp13,1 miliar guna hibah pelatihan atau promosi mitra binaan.

Jumlah ini secara keseluruhan naik sebesar 20,8 persen dibanding penyaluran dana pada 2009.

"Pemberdayaan potensi usaha masyarakat pun berdampak signifikan, yaitu jumlah mitra binaan pada 2010 menjadi 14.409 unit dari 11.270 unit pada 2009 atau naik 27,85 persen," ungkapnya.

Selama 2010, pendapatan Semen Gresik relatif sama dengan 2009. Hal tersebut karena total volume penjualan perseroan turun 2,8 persen secara domestik dan ekspor.

Penurunan penjualan tersebut, menurut Dwi, disebabkan terhambatnya kegiatan produksi yang antara lain karena masih adanya dampak gempa di Padang, Sumatera Barat, pemotongan tungku pembakaran di Semen Tonasa serta pelaksanaan proyek debottlenecking.

"Namun, EBITDA margin perseroan meningkat dari 33,2 persen pada 2009 menjadi 34,6 persen pada 2010, yang menunjukkan semakin meningkatnya efisiensi pengelolaan operasional perseroan," tuturnya.

FOTO: Desain Megaproyek Jembatan Selat Sunda

VIVAnews - Rencana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda terus digodok. Jika terealisasi, ini akan menjadi jembatan dengan bentang tengah terpanjang kedua di dunia.

Jembatan dengan total panjang sekitar 29 kilometer itu dibangun menggunakan dua buah jembatan suspensi sebagai jembatan utama dengan panjang bentang mencapai 2.500 meter. Jembatan ini akan dilengkapi infrastruktur seperti transmisi gas, rel kereta api, transmisi listrik, dan transmisi air minum.

Sementara itu, untuk pengembangan kawasan, akan disusun berbagai macam zona seperti zona industri, pariwisata, energi, logistik, pengembangan teknologi, dan pengolahan ekspor.

Menurut bahan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan Jembatan Selat Sunda ini mempertimbangkan lonjakan lalu lintas sebagai dampak perkembangan ekonomi.

Lalu lintas antar Pulau Jawa-Sumatera itu diperkirakan dapat mencapai 20.000-27.000 kendaraan per hari pada 2025. Padahal, jumlah kendaraan pada 2007 sebanyak 11.500 unit per hari.

Belum lagi dibutuhkan waktu panjang untuk bongkar muat dan transfer dibutuhkan 2-6 jam. Kelemahan jalur transportasi selama ini yaitu kemacetan parah, terutama musim liburan dengan waktu tunggu mencapai lebih dari 24 jam, dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Rencananya jembatan ini akan mulai dibangun pada 2014 dan memakan waktu sekitar 10 tahun untuk pengerjaannya. Nilai proyek juga berubah-ubah, dari awalnya diperkirakan Rp100 triliun, kini meningkat menjadi Rp215,37 triliun. Namun, biaya itu masih bersifat estimasi awal berdasar kuantitas atau volume pekerjaan dan harga satuan pekerjaan.

Rincian itu juga memerlukan pendalaman lebih lanjut karena belum dimasukkan harga pengadaan lahan, biaya perencanaan, biaya finansial, dan sebagainya.

Penasaran dengan desain Jembatan Selat Sunda? Klik fotonya di tautan ini. (art)

Korea Siap Investasi di 6 Sektor Ekonomi RI

VIVAnews - Korea Selatan siap berinvestasi di Indonesia dalam enam sektor. Untuk itu, pemerintah berjanji akan memberikan insentif pada beberapa sektor tertentu.

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Young Sun beserta beberapa CEO perusahaan besar asal Korea berkunjung ke kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, Selasa sore 28 Juni 2011. Dubes Korea menyampaikan bahwa negaranya sangat sangat tertarik melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia dalam sejumlah sektor usaha.

1. Bidang Keuangan
Korea ingin mengembangkan industri asuransinya di Indonesia. Namun, Hatta meminta, agar Korea memperkuat saja perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah ada di Indonesia. "Jadi semacam diakusisi," kata Hatta.

2. Bidang Pengembangan Renewable Energy (Energi Terbarukan).
yaitu mengenai pengembangan energi gelombang dan energi terbarukan lainnya. Pemerintah menjanjikan insentif untuk investasi di bidang energi yang terbarukan itu.

"Saya katakan kepada mereka, khusus untuk renewable energi, pemerintah memberikan insentif untuk itu karena masuk ke dalam kategori investasi yang diberikan insentif yaitu advance teknologi ke depan," kata Hatta.

3. Bidang Polyetilen
Ingin mengembangkan industri terintegrasi di Indonesia mulai dari Polyetikan kemudian beserta pabrik divisinya.

"Mereka meminta dimana lokasi untuk etilennya, karena bahan bakunya etilen, apa Pertamina memiliki itu," kata Hatta.

4. Bidang Tambang Batu Bara
Hatta menyarankan mereka untuk mengembangkan upgrading. Hal ini sejalan dengan UU Minerba karena pemerintah bertekad mulai tahun 2012 tidak lagi mengekspor bahan mentah jadi harus diolah didalam negeri. "Jika tertarik, kami akan beri insentif berupa mobil elektrik," kata Hatta.

5. Bidang Pariwisata (Pengembangan Resor)
Pemerintah menawarkan untuk pengembangan resor di Pulau Lombok dengan nilai investasi diperkirakan mencapai US$1-2 miliar. "Mereka (Korea) tertarik dan akan berkunjung ke sana (Lombok)," kata Hatta.

6. Petrochemical
Mereka meminta skala 300 ribu barel per hari. Nilai investasi di bidang ini US$3-5 miliar. Bidang ini akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Hatta menegaskan bahwa Korea betul-betul serius berinvestasi di Indonesia dan meminta kepada Pemerintah untuk segera memberikan mengenai data-data. "Mereka akan kembali lagi untuk menekuni investasi itu," kata Hatta.

Tantangan Indonesia Menjadi Negara Besar

VIVAnews - Bank Dunia menyatakan Indonesia berpotensi menjadi negara besar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Potensi tersebut tidak terjadi dengan sendirinya melainkan harus dicapai melalui berbagai tantangan.

Ekonom Senior Bank Dunia, Shubham Chaudhuri, menyebutkan terdapat tiga tantangan jangka pendek dalam enam hingga satu tahun kedepan yang bakal dihadapi oleh Indonesia. Tantangan tersebut terkait harga pangan lokal, Euro zone dan krisis ekonomi dunia.

"Walau harga beras turun, rumah tangga miskin masih tetap lemah terhadap ancaman goncangan produksi domestik. Serta ketidakpastian zona Euro disebabkan krisis Yunani mempengaruhi aliran modal jangka pendek," jelasnya pada acara diskusi di Kantor Badan Koordinasi Pasar Modal, Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.

Bank Dunia juga menilai, tingginya harga minyak akibat krisis global pada tahun 2011 telah meningkatkan belanja pemerintah pada subsidi energi. Belanja subsidi yang lebih tinggi sebetulnya dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan lain seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan infratruktur.

"Hasil penghematan juga bisa digunakan untuk program bantuan langsung tunai yang dapat membatasi dampak pada rumah tangga miskin," ungkapnya.

Ditempat yang sama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu, menyatakan Indonesia telah memiliki masterplan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Masterplan tersebut menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas. "Kadang kita lupa integrasi antar lokal yang dapat menumbuhkan perekonomian," sebutnya.

Hal senada turut diungkapkan oleh Country Director Bank Dunia, Stefan Koeberle, mengatakan peningkatan konektivitas adalah bagian utama dalam mendukung potensi pertumbuhan Indonesia kedepannya. Besarnya investasi swasta di Tanah Air harus dapat difasilitasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kemitraan di antara keduanya. "Buruknya kualitas infrastruktur menjadi salah satu kendala terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang beroprasi di Indonesia," tuturnya. (eh)

BPS: Harga Sembako Juni Diprediksi Naik 0,5%

VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan inflasi kembali terjadi selama Juni 2011. Namun, perkiraan kenaikan harga pada Juni sekitar 0,5 persen, masih lebih rendah dibandingkan posisi bulan yang sama tahun lalu.

Perkiraan tersebut didasarkan pada laporan data inflasi hingga pekan ketiga Juni 2011. Laporan ini mengungkapkan tingkat harga untuk komoditas beras, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, cabai merah dan cabai rawit, gula pasir, bawang merah, telur ayam, serta kedelai.

"Juni tahun lalu inflasi sebesar 0,97 persen, sekarang year on year bulan Juni akan lebih jauh ke bawah mendekati 0,5 persen," ujar Kepala BPS, Rusman Heriawan, dalam diskusi informal dengan wartawan di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Pada komoditas beras, BPS mengungkapkan telah terjadi inflasi sebesar 1,24 persen pada pekan ketiga Juni. Namun, kenaikan harga beras itu tetap konsisten dibandingkan rata-rata bulan Mei lalu.

"Untuk ayam ras, inflasi sebesar 4,2 persen dan bisa diperkirakan naik ketika lebaran," ujar Rusman.

Dia menambahkan, harga sapi secara bulanan sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan posisi Mei, mengingat stok yang masih aman. Namun, ketika pemerintah Australia memutuskan penghentian sementara ekspor sapi ke Indonesia, BPS mengakui adanya kenaikan harga sebesar Rp600 per kilogram. "Hanya naik 1 persen," ujar Rusman.

Komoditas lain yang diperkirakan mengalami kenaikan harga adalah bawang merah sebesar 15 persen, telur ayam, dan daging ayam sebesar 5,8 persen.

Sementara itu, untuk komoditas penyumbang inflasi lain seperti minyak goreng, gula pasir, dan cabai merah, BPS mencatat adanya kenaikan harga di pasaran. Bahkan, untuk cabai merah dan cabai rawit, BPS mencatat adanya penurunan harga sampai pada titik terendah.

"Mudah-mudahan ketika lebaran harga gula tidak naik karena gula merupakan bahan dasar untuk kebutuhan saat lebaran," kata Rusman. (art)

Mekanisme Pensiun Dini PNS

VIVAnews - Kementerian Keuangan mengusulkan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki usia pensiun. Hal ini sebagai langkah antisipatif meningkatnya jumlah PNS. Di sisi lain, hal ini dapat memacu kinerja PNS agar lebih baik.

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, mengatakan anggaran belanja pegawai terutama di daerah sudah membebani anggaran. Program reformasi birokrasi selama ini juga mencakup reformasi kelembagaan dan reformasi sumber daya manusia. Bagaimana mekanisme pensiun dini itu?

Anny menjelaskan, kinerja PNS saat ini dihitung berdasarkan merit system yaitu penilaian berdasarkan prestasi. Nantinya, setiap pegawai memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang dapat diukur. Jika pegawai tidak memenuhi standar performa, akan diberikan pelatihan agar dapat memperbaiki kinerjanya.

Namun, jika setelah dilakukan pelatihan, kinerjanya tetap belum meningkat, dilakukan pengecekan posisi atau bagian.

"Jangan-jangan salah penempatan, sehingga harus ditaruh di posisi lain yang lebih cocok," jelas Anny di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Selanjutnya, jika pegawai telah dipindahkan dan ternyata tak bisa beradaptasi, harus dilakukan tindakan karena menjadi beban negara. Nanti, pegawai itu bisa ditawarkan program pensiun dini atau penawaran lain. "Itu kan bagian dari solusi," ujarnya.

Dengan metode merit system, pegawai yang tidak bagus kinerjanya tidak mendapat tunjangan kinerja secara penuh. Dengan dasar ini, diharapkan menjadi pemikiran PNS agar dapat memberi kinerja lebih baik atau dengan uang pensiun itu dapat mengembangkan usaha lain yang lebih baik.

"Nantinya, pegawai berpikir, daripada tidak mendapat tunjangan kinerja penuh, ditaruh di tempat lain, tapi kinerjanya tidak meningkat, akan menjadi pengangguran tersembunyi, lebih baik pensiun dini," kata dia.

Kajian ulang ini akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk mengkaji formasi PNS. Pemerintah juga mengkaji ulang penerimaan calon pegawai negeri sipil terutama di daerah. (art)

Kerja di rumah

Popular Posts