40% Cadangan Panas Bumi Ada di Indonesia

Pembangkit listrik tenaga panas bumi (richard-seaman.com)

BERITA TERKAIT

• RI Jamin Risiko Investasi Panas Bumi Rp1,16 T
• Kembangkan Panas Bumi, Capex Supreme Rp16 T
• Jepang Komitmen Biayai Pembangkit Energi
• Indonesia-Islandia Kembangkan Panas Bumi
• Ganti Diesel ke Panas Bumi Hemat Rp 1 Triliun

VIVAnews - Energi panas bumi telah dikembangkan sejak 30 tahun lalu. Namun, hingga kini Indonesia baru memanfaatkan 1.198 megawatt atau empat persen dari potensi panas bumi nasional.

Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Hadiyanto, mengatakan, potensi panas bumi sebesar itu bisa dimanfaatkan hingga Indonesia menjadi kiblat panas bumi dunia. "Pengembangannya masih terbuka lebar," kata Hadiyanto dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Panas Bumi Indonesia di Jakarta, Selasa 22 Februari 2011.

Menurut Hadiyanto, potensi panas bumi sebesar 28.000 megawatt, menempatkan Indonesia di posisi teratas dalam cadangan panas bumi terbesar di dunia. "40 persen cadangan panas bumi dunia saat ini berada di Indonesia," tuturnya.

Pemerintah berharap energi panas bumi bisa dikembangkan maksimal. Selain murah, panas bumi merupakan energi yang bersih dan rendah emisi karbon. "Filipina saat ini menjadi produsen panas bumi terbesar kedua di dunia," katanya.

Untuk mempercepat pengembangan panas bumi, tahun ini pemerintah mengalokasi dana sebesar Rp350 miliar guna melakukan mitigasi risiko hulu dengan melakukan pemboran di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. "Pemerintah tahun ini mengalokasikan Rp350 miliar untuk memitigasi risiko hulu pengembangan panas bumi," ujarnya. (art)

Read More

Harga Minyak Bisa Tembus US$120 per Barel

Senja di lapangan minyak Bahrain (AP Photo/Hasan Jamali)

BERITA TERKAIT

• BKF: Spekulan Minyak Manfaatkan Isu Timteng
• Kapal Iran Dekati Mesir, Harga Minyak Naik
• Mubarak Mundur, Harga Minyak Turun
• WikiLeaks: Persediaan Minyak Saudi Menipis
• Harga Minyak Turun ke Tingkat Terendah

VIVAnews - Situasi geopolitik yang terus memanas di Libya dan Iran akhir-akhir ini dimanfaatkan oleh spekulan minyak untuk terus mengerek harga minyak. Jika konflik terus berlanjut maka harga minyak dapat tembus hingga diatas US$120 per barel.

Senior Vice Presiden Direktur Standart Chartered Bank, Fauzi Ichsan menjelaskan Libya dan Iran merupakan dua produsen minyak besar di dunia. Libya pemasok terbesar untuk benua Afrika, sedangkan Iran pemasok terbesar di Timur Tengah.

"Jika kondisi konflik politik di kedua negara tersebut berlanjut dapat mengakibatkan produksi minyak di kedua negara berhenti sehingga harga minyak dapat melonjak," kata Fauzi Ichsan di Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Menurut Fauzi, ini akan menimbulkan efek bola salju terhadap harga minyak. Pertumbuhan ekonomi global saat ini masih relatif rentan, sehingga krisis geopolitik akan berpengaruh terhadap ekonomi dunia.

Saat ini, lanjutnya, harga minyak tidak lagi dikontrol oleh sektor riil lagi melainkan spekulan minyak. Spekulan ini melihat jika kondisi geopolitik di kedua negara ini tidak ada solusi, maka harga minyak dapat menembus hingga di atas US$120 per barel.

"Melihat kondisi ekonomi global, jika ada penyelesaian maka harga minyak diprediksi masih dibawah US$ 100 per barel sesuai fundamental," katanya. (hs)

Read More

Operasi Bandara Lombok Kembali Molor

Bandara Internasional Lombok (Antara)

BERITA TERKAIT

• Pembangunan Bandara Lombok Tersendat
• Bandara Internasional Lombok Siap Operasi
• Pemerintah Siap Uji Coba Bandara Baru Lombok
• Jalan Menuju Bandara Lombok Masih Terkendala
• 17 Desember, Bandara Lombok Dibuka

VIVAnews - Rencana pengoperasian Bandara Internasional Lombok kembali molor hingga Oktober 2011. Sedianya bandara yang terletak di Tanakawu, Praya, Lombok Tengah ini akan dioperasikan pada Oktober 2010, lalu mundur Juli mendatang.

Mundurnya jadwal pengoperasian bandara itu diketahui setelah rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi Tirta Hidayat di Mataram, Senin 28 Maret 2011.

Menurut Tirta, mundurnya target pengoperasian bandara karena ada perluasan area terminal dari 14 meter persegi menjadi 21 ribu meter persegi. "Dengan demikian pengerjaan proyek bandara kian bertambah," kata Tirta kepada wartawan.

Tirta menjelaskan, sebenarnya pengerjaan proyek bandara sudah rampung, termasuk pendukung lainnya seperti akses jalan, pengairan, dan listrik.

Ketua Komisi III Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB Lalu Misbach Mulyadi mendesak PT Angkasa Pura I segera menuntaskan proyek bandara, sehingga pengoperasian bandara tidak molor lagi.

Menurut dia, keterlambatan pengoperasian bandara baru sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. "Jangan sampai kita memberi janji-janji kosong pada masyarakat," kata Misbah.

Proyek pembangunan Bandara Internasional Lombok menelan dana Rp829 miliar. Namun belakangan anggaran itu membengkak menjadi Rp945 miliar.

Laporan: Edy Gustan l Mataram

Read More

APBD Belum Kelar, Daerah Ini Kena Sanksi

Menteri Keuangan Agus Martowardojo. (VIVAnews/Adri Irianto)

BERITA TERKAIT

• DPR Terima Pertanggungjawaban APBN 2009
• Menkeu Ajukan RUU Pertanggungjawaban APBN
• RUU APBN Ditolak Gerindra, Menkeu Tak Kecewa
• Hemat Tender, Anggaran 2009 Lebih Rp 38 T
• Anggaran Negara Surplus Rp 38 Triliun

VIVAnews - Pemerintah pusat akan memberi sanksi kepada sekitar 20 daerah karena belum menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011. Pemerintah pusat akan menahan penyaluran 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan lebih dari 20 daerah itu belum dapat menyelesaikan peraturan daerah (perda)-nya. Hal ini akan berdampak pada penyaluran transfer daerah kepada pemda bersangkutan.

"Jumlah dana yang ditahan itu kira-kira 25 persen dari dana yang harusnya disalurkan," kata Agus di Jakarta, Senin, 28 Maret 2011.

Menkeu mengatakan, jika daerah tidak disiplin, pemerintah akan memberikan sanksi. Namun, jika daerah menyelesaikan APBD tepat waktu, pemerintah akan memberikan reward. Pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian insentif bagi daerah yang dapat menyelesaikan APBD tepat waktu tersebut.

Berdasarkan ketentuan, APBD harus diserahkan kepada pemerintah pusat pada 31 Januari 2011.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, daerah yang tidak menyampaikan APBD 2011 dan dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU di antaranya adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bireuen, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Padang Lawas.

Selain itu, terdapat Kabupaten Bekasi, Kabupaten Blora, Kabupaten Jember, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga. (art)

Read More

Eximbank Dapat Kredit Rp1,7 Triliun dari ADB

Ilustrasi Bank  

BERITA TERKAIT

• Utang ADB Untuk Biayai Bantuan Langsung Tunai
• Iwan Jaya Azis Jadi Bos Regional ADB
• ADB Beri Pinjaman Indonesia Rp 1,9 Triliun
• Dana Siaga ADB untuk 2010
• Langkah ASEAN + 3 Bikin AS dan Eropa Sadar

VIVAnews - Bank Pembangunan Asia (ADB) memberi fasilitas pinjaman sebesar US$200 juta atau sekitar Rp1,74 triliun kepada Indonesia Eximbank. Fasilitas terdiri dari pinjaman bertenor lima tahun dan tiga tahun.

Pinjaman sebesar US$100 juta dengan tenor lima tahun terdiri dari US$30 juta akan digunakan bagi pembiayaan proyek efisiensi energi dan pembiayaan persyaratan ISO 50001 untuk meningkatkan daya saing. Sisanya, US$70 juta akan digunakan bagi pembiayaan proyek baru, peningkatan fasilitas modal kerja eksisting debitur dan refinancing.

Sedangkan pinjaman bertenor tiga tahun dari dana bank komersial akan dipakai untuk pembiayaan term lending dan modal kerja sektor korporasi dan usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor. Bank komersial tersebut yakni ANZ Banking Group Limited, The Bank Nova Scotia Asia Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan Wells Fargo Bank, NA.

"Pinjaman untuk menjembatani biaya akibat kesenjangan mata uang," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, I Made Gde Erata, di Jakarta, Senin 28 Maret 2011.

Bersamaan dengan pinjaman tersebut, dia menambahkan, Indonesia Eximbank juga akan menerima hibah berbentuk Technical Assistance-Capacity Development sebesar US$1,45 juta.

"Kami berharap dengan fasilitas pinjaman dan technical assistance akan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia lebih baik di masa depan," kata I Made.

Eximbank tahun ini menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar Rp1,9 triliun.

Read More

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Pengangguran

Waki Presiden Boediono (Antara/Saptono)

BERITA TERKAIT

• Aburizal: Memang Gampang Bikin Revolusi?
• Ditanya Ibas-Aliya, Hatta Pilih Bahas Inflasi
• Tifatul: PKS Tulang Punggung Koalisi
• Persunting Aliya Rajasa, Ibas Minta Didoakan
• Lamaran Saat Ultah Aliya, Pernikahan HUT Ibas

VIVAnews - Wakil Presiden Boediono mengumpulkan hampir semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di Istana Bogor untuk untuk membahas rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2012.

Dalam kata pengantar, Selasa 29 Maret 2011, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan bahwa rapat ini menyangkut pagu indikatif dan fokus program yang betul-betul bisa memberikan dampak pada pertumbuhan dan perlindungan sosial.

Dia menjelaskan sejumlah target yang harus tercapai dalam rapat hari ini, di antaranya, "Refocusing terhadap seluruh program-program prioritas dan program inisiatif yang disampaikan presiden," kata Hatta.

Target lain, imbuhnya, bagaimana Indonesia mencapai dan mengamankan pertumbuhan, serta indikator-indikator makro yang telah ditetapkan bersama DPR tahun 2011. "Bagaimana hasil penghematan yang kita lakukan 2011 betul-betul bisa dimanfaatkan untuk program prioritas seperti diarahkan Presiden," jelasnya. 

Selanjutnya, pembahasan program inisiatif baru dari presiden yang disebut program 6 plus 3 atau cluster 4. "Tidak semua program ini bisa kita laksanakan tahun 2011 namun empat diantaranya sudah dimulai tahun ini," jelasnya.

Dua program yang jadi fokus pembahasan adalah pengangguran dan peningkatan produksi beras. " Program yang harus dimulai gerakannya tahun ini adalah meningkatkan surplus beras menjadi 10 juta ton," tegasnya. 

Di sektor lapangan kerja, Pemerintah ingin mengurangi angka pengangguran 1 juta pertahun dan dimulai tahun ini.

Dalam rapat ini, Wapres memberikan pengarahan kepada menteri dalam ruang tertutup. Hadir pula Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. (umi)

Read More