Lebih Murah, Citilink Pekerjakan Pilot Asing

Pilot Garuda yang mogok kerja (ANTARA/Andika Wahyu)

BERITA TERKAIT

• Tiket Citilink Habis untuk Lebaran
• Kisruh Pilot Garuda Selesai Sebelum Lebaran
• Citilink Akan Datangkan 50 Pesawat
• Kemenhub: Gaji Pilot Asing Boleh Beda
• Menteri BUMN Kaji Pelepasan Citilink

VIVAnews - PT Garuda Indonesia Tbk menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan memperkerjakan tenaga asing sebagai pilot di maskapai penerbangan anak usahanya, Citilink.

"Kita merekrut advisor to boards of director Citilink, Con Korfiatis. Maka, tidak menutup kemungkinan juga menggunakan pilot asing," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, saat ditemui di Kantor Garuda, Cengkareng, Tangerang.

Emir menuturkan, biaya menggunakan pilot asing lebih murah dibanding pilot lokal. "Biaya kita dengan pilot asing lebih murah. Jadi, kalau pilot asing siap terbang. Sedangkan jika menggunakan pilot lokal perlu pendidikan sembilan bulan, jadi satu pilot biayanya besar," ujarnya.

Sementara itu, Vice President Strategic Citilink, Elisa Lumbantoruan, mengatakan bahwa 42 pilot asing yang bekerja tidak membebani pendapatan Garuda. "Pilot asing ini biayanya lebih murah," tuturnya.

Dia menambahkan, untuk pilot Citilink awalnya memang menggunakan pilot asing dan tidak ada batasannya. "Kita menarik pilot asing, karena pilot di dalam negeri masih kurang," ujar Elisa. (ren)

Read More

Perbaikan Jalan Berhenti H-7 dan H+7 Lebaran

perbaikan jalan (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• PT KA Siapkan 29 Rangkaian Baru Untuk Lebaran
• Jelang Puasa, Terminal Rajabasa Berbenah Diri
• Pejabat Negara Geram Jalan Morat-Marit
• DPR Minta Perbaikan Jalinsum Dipercepat
• Salahi Bestek, Proyek Jalan Desa Disoal Warga

VIVAnews- Kementerian Pekerjaan Umum akan menghentikan perbaikan jalan seminggu sebelum dan sesudah lebaran. Semua pekerjaan konstruksi dihentikan untuk membantu kelancaran arus mudik.

"Jika ada perbaikan jalan yang belum selesai, semua peralatan kita harus minggir sehingga para pemudik dapat berjalan dengan lancar," kata Menteri PU Djoko Kirmanto di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2011.

Djoko juga menjelaskan perbaikan jalan selama ini tak hanya menyambut lebaran saya. Karena program itu berjalan sepanjang tahun. Hanya saja menjelang lebaran Kementerian PU mendatangi proyek itu. "Jangan sampai kegiatan konstruksi atau rehabilitasi itu mengganggu arus lebaran," tambahnya,

Jika mengganggu arus mudik,  maka pekerjaan dikebut agar selesai. Jika belum, tambahnya maka peralatan yang ada disingkirkan agar tak mengganggu arus mudik. Sesudah lebaran, pekerjaan itu akan dilanjutkan kembali.

"Jadi salah kalau dibilang dua minggu sebelum lebaran Kementerian PU baru kerja," tegas Djoko. (umi)

Read More

Hatta: BBM Naik, Kemiskinan Bertambah

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

BERITA TERKAIT

• Ini Provinsi Paling Boros Bahan Bakar
• BBM Subsidi Naik, Pemerintah Rogoh 25 Triliun
• Ini Penyebab Kelangkaan BBM
• Mei 2011, Dana Subsidi Sudah Melonjak
• Tahun Ini, Konsumsi BBM Melonjak

VIVAnews- Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan bahwa pemerintah masih mengkaji pengaturan BBM bersubsidi. Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan membuat inflasi melonjak dan menambah angka kemiskinan.

"Inflasi akan meningkat, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kemiskinan," kata dia di Jakarta, Jumat, 8 Juli 2011.

Namun, langkah itu juga akan berpengaruh ke fiskal karena anggaran untuk subsidi meningkat. Selain itu, akan terjadi peningkatan konsumi karena adanya disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan non subsidi.

Belum lagi adanya penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi dari kalangan industri. "Jika masyarakat disipin, maka kuota BBM akan mencukupi, karena itu sudah mengantisipasi pertumbuhan," tambahnya.

Penyalahgunaan BBM, banyak dilakukan di industri perkebunan dan pertambangan. Menurut dia, disiplin dan pengawasan menjadi penting. Oleh karena itu Pemda wajib turun tangan dalam mengawasi.

Hatta mengatakan keputusan terkait subsidi BBM itu tak hanya mempertimbangkan sisi fiskal namun juga dampak kemiskinan dan daya beli masyarakat.

Read More

Juni, Penerimaan Pajak Baru Rp300 Triliun

Dirjen Pajak Fuad Rahmany (ANTARA)

BERITA TERKAIT

• KPK-Menkeu Bahas Peradilan Pajak
• 5 Wajib Pajak Sasaran Pemerintah
• Banten Bisa Bayar Pajak Kendaraan di DKI
• Jalur Prioritas Sumbang Pajak Rp1,2 Triliun
• Dirjen Pajak Tak Tahu Nilai Kebocoran Pajak

VIVAnews - Pemerintah menargetkan pemasukan pajak pada tahun ini sebesar Rp700 triliun. Jumlah itu naik Rp150 triliun dibandingan 2010 yang hanya mencapai Rp550 triliun.

"Tahun ini kami diberi tugas pemerintah untuk mengumpulkan pajak sebesar Rp700 triliun," kata Direktur Jenderal Pajak, Ahmad Fuad Rahmany usai membuka seminar nasional Undang-Undang Pidana Umum dan Perpajakan di Hotel Quality Yogyakarta, Selasa 22 Juni 2011.

Sementara itu, hingga saat ini, atau Juni 2011, pemasukan pajak belum mencapai 50 persen dari jumlah target Rp700 triliun itu. "Ini besar sekali, jadi berat. Sekarang sudah hampir Rp300 triliun," ujarnya.

Fuad agak khawatir penerimaan pajak tersebut agak lambat. Namun, pihaknya akan bekerja keras untuk mencapai target itu. "Kami mengharapkan kenaikan pajak yang signifikan," ujar Fuad.

Kendati demikian, Fuad menuturkan, jumlah yang membayar pajak meningkat tahun ini dibandingkan tahun lalu. "Kenaikannya 1,2 juta yang bayar pajak, terdiri pajak pribadi dan badan," tuturnya. (art)

Laporan: Erick Tanjung | Yogyakarta

Read More

BI Tak Batasi Asing, Tapi...

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (Antara/Yudhi Mahatma)

BERITA TERKAIT

• UU Transfer Dana Batasi Teroris?
• Setelah Kasus Malinda, BI Audit 22 Bank
• Asing Kuasai 30% Kepemilikan di SBI
• Tenor SBI Diubah Jadi 6 Bulan
• DPR Larang Debt Collector Disubkontrakkan

VIVAnews - Bank Indonesia (BI) menyatakan belum akan membatasi kepemilikan asing. Namun akan mengatur kepemilikan tiap pihak. Namun hal itu tidak berlaku untuk bank yang dimiliki negara.

"Sebenarnya bukan pembatasan kepemilikan asing yang akan kita atur. Tapi pembatasan kepemilikan pihak. Tak peduli pihaknya asing atau nasional. Tidak boleh ada (kepemilikan) satu pihak kecuali negara," ujar Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, seusai Rapat Kerja Badan Anggaran di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Rabu 1 Juni 2011.

Darmin menjelaskan di negara mana pun tidak ada satu pihak yang dapat mendominasi kepemilikan bank-bank lokal. Setiap negara memiliki batasan berbeda. Pembatasan mulai dari 15-25 persen. Bahkan di Filipina hingga 35 persen.
"Itu sebabnya di Amerika, Singapura, Australia, dan lain sebagainya semua ada batasannya kepemilikan bank itu" katanya.

Pembatasan ini, menurutnya, bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika bank dimiliki banyak pihak, maka akan saling mengawasi. "Itu uang milik orang banyak," tuturnya. (eh)

Read More

2014, Bahan Baku Tak Boleh Diekspor

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

BERITA TERKAIT

• Eropa Usulkan Bantuan Investasi 30 Juta Euro
• Tsunami Jepang, Ekspor Maret Naik Tipis 1,5%
• Maret, Impor Tembus Rekor Tertinggi
• BPS: Maret, Ekspor ke Jepang Bisa Turun 50%
• BPOM Siap Rilis Makanan Jepang Kena Radiasi

VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Hatta Rajasa menegaskan, guna mewujudkan keberhasilan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ekspor bahan baku akan dilarang pada 2014.

Menurut dia, selama ini perekonomian Indonesia tidak bisa melambung karena industri hilir tak berkembang maksimal. "Hampir 60 tahun Indonesia hanya mengandalkan sumber daya alam," kata Hatta dalam Dialog Ekonomi dan Bisnis di Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, di Surabaya, Senin, 30 Mei 2011.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menegaskan, akibat bergantung pada penjualan bahan baku, masyarakat Indonesia tak lagi kreatif. Barang-barang jadi dari luar negeri sudah banjir, dan industri hilir tak bisa bersaing sehat.

Hatta mengatakan, saat ini harus ada lompatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi dengan mengandalkan teknologi yang ada. "Ini sesuai dengan program MP3EI yang sudah diluncurkan Presiden SBY." (eh)

Laporan: Tudji Martudji | Surabaya

Read More