Tiket Citilink Habis untuk Lebaran

Pesawat Citilink  

BERITA TERKAIT

• Masjid Katangka, Tonggak Islam di Sulsel
• Kisruh Pilot Garuda Selesai Sebelum Lebaran
• Sejarah Kampung Kauman dan Gapura 'Ampunan'
• Citilink Akan Datangkan 50 Pesawat
• Ada Pasar Rakyat di Tanjung Barat

VIVAnews - Anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk, Citilink memastikan bahwa tiket untuk libur Lebaran habis terjual.

"Tiket Citilink habis, karena semua orang mencari tiket murah duluan," kata Vice President Strategic Citilink, Elisa Lumbantoruan, saat ditemui di Kantor Garuda, Cengkareng, Tangerang.

Elisa menuturkan, sedangkan untuk tiket Garuda juga hampir habis dalam libur Lebaran untuk satu dan dua minggu menjelang Lebaran. "Total tiket yang disediakan, 85 persen sudah habis terjual," ujarnya.

Namun, kata dia, maskapai Garuda berencana menambah 30 ribu tempat duduk dalam menghadapi mudik Lebaran tahun ini.

Sementara itu, Citilink mengungkapkan, akan ada penambahan pesawat Airbus A320s dalam menghadapi mudik Lebaran. "Kalau memungkinkan dipercepat 1 September sudah bisa beroperasi. Tapi kalau lihat jadwal kita, sekarang pesawat tersebut datang 20 September 2011," kata Elisa.

Elisa menuturkan, tambahan satu armada tersebut dapat menambah jumlah penerbangan minimal lima frekuensi. "Kalau bisa, minggu pertama September bisa tambah kursi. Jadi, ada 180 kursi untuk satu armada. Kalau lima landing itu lumayan," ujarnya.

Read More

Hatta: Tambahan Anggaran Subsidi BBM Tepat

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Antara/ Prasetyo Utomo)

BERITA TERKAIT

• Defisit Melebar, DPR Ingatkan Tiga Hal
• Anggaran Belanja Negara Naik Rp91,9 Triliun
• Pertamina Beri Sanksi 61 SPBU "Nakal"
• Harga Bensin Eceran di Padang Capai Rp11.000
• Pejabat BUMN Siap Tak Pakai Premium

VIVAnews - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menilai angka yang tertuang dalam APBN-P 2011 sudah sesuai kebutuhan. Meningkatnya anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai merupakan pilihan yang tepat.

Menurutnya pilihan pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM di tengah tingginya harga minyak merupakan kebijakan untuk mencegah timbulnya efek sosial lainnya.

"Karena kita tidak ingin justru menimbulkan efek lain misalnya inflasi yang mengakibatkan kemiskinan," ujarnya saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Jumat, 22 Juli 2011.

Anggaran subsidi BBM ini, diakuinya memang dapat menutup peluang pembangunan sektor lain seperti infrastruktur yang merupakan salah satu pilar pembangunan nasional. "Kita kehilangan peluang untuk membangun infrastruktur dari dana yang tersedot besar untuk subsidi. Tapi itu pilihan kita," tuturnya.

Sebelumnya, DPR menganggarkan belanja pemerintah pada 2011 yang semakin besar. Dari rencana awal sebesar Rp1.229,56 triliun, belanja pemerintah tahun ini naik Rp91,19 triliun menjadi Rp1.320,75 triliun. Jumlah anggaran untuk subsidi BBM sendiri dalam APBN-P 2011 adalah sebesar Rp592,08 miliar. (kd)

Read More

Utang Melonjak, BI Waspadai Ancaman Krisis

Bank Indonesia (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• Menkeu: Tak Mudah Hapus Piutang Pajak
• Pemerintah Akan Batasi Utang
• Berapa Besar Utang Pemerintah Indonesia
• Enam Tahun SBY, Utang Bertambah Rp326 Triliun
• Bayar Utang, Pemerintah Pilih Debt Switching

VIVAnews - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri pemerintah Indonesia yang terus meningkat dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis.

"Utang luar negeri patut diwaspadai, dari tahun ke tahun terus meningkat. Total utang luar negeri dari 2006 naik berlipat-lipat," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah, dalam acara diskusi di Gedung BI, Jakarta, Kamis 30 Juni 2011.

Utang luar negeri pemerintah, menurut dia, lebih besar dari swasta. Pada akhir 2010, utang pemerintah mencapai US$118,6 miliar, sedangkan swasta sebesar US$83,8 miliar.

Sementara itu, pada April 2011, utang pemerintah telah meningkat menjadi US$128,6 miliar dan swasta US$85,6 miliar. Secara keseluruhan, pada akhir 2010, total utang luar negeri Indonesia mencapai US$202,4 miliar dan per April 2011 mencapai US$214,5 miliar.

"Ini harus terus dimonitor BI untuk menjaga dan mengantisipasi krisis," ujarnya.

Dia menjelaskan, utang luar negeri terus menjadi sorotan sejak krisis ekonomi pada 1997. Sejak tahun tersebut, grafik utang luar negeri Indonesia terus meningkat. "Sorotan termasuk dari lembaga pemeringkat utang," tuturnya. (eh)

Read More

Bertahap, Jumlah Pengiriman TKI Dikurangi

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (kiri) (ANTARA/Ismar Patrizki)

BERITA TERKAIT

• Dalam Rekrutmen yang Berperan Broker Kampung
• Muhaimin: Kasus Ruyati, Pemerintah Marah
• Menperin: Green Industry Tekan Ekspor TKI
• Menlu Harus Klarifikasi Bantahan Dubes Saudi
• "Saya Dipaksa Mengaku Membunuh"

VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, kementeriannya berhasil mengurangi jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara signifikan sejak Januari 2011. Kendati demikian, langkah tersebut tidak secara tiba-tiba berhasil.

"Kita harus mengurangi secara bertahap jumlah TKI. Sejak Januari, kita telah lakukan pengetatan secara total dan sudah mulai berhasil," ujar Menakertrans dalam diskusi Polemik di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 25 Juni 2011.

Muhaimin bahkan mengklaim, angka keberangkatan TKI sejak awal tahun ini menurun signifikan. Menurutnya, angka tersebut akan terus ditekan.  "Dari per Desember 2010 sekitar 30-50 ribu per bulan. Jadi, sejak Desember sudah berkurang menjadi 12 ribu saja per bulannya," katanya.

Dia membantah, bila selama ini pemerintah dikatakan gagal dalam mengurus soal TKI. "Memang, di tengah kerja keras kita dan upaya sistematis, melalui perubahan seluruh regulasi. Kita mendapatkan cambuk untuk mencari jalan, tidak ada pilihan. Tapi usaha itu benar-benar ada, ada tanda tangannya kok, ini jelas," ujar Menakertrans.

Read More

BPK Evaluasi Negara Tujuan TKI

TKW terlantar di Jeddah, Arab Saudi (ANTARA/SAPTONO)

BERITA TERKAIT

• Moratorium Hanya untuk Pekerja Rumah Tangga
• Arab Saudi Bantah Minta Maaf kepada Menlu
• Ini Rekomendasi BPK Soal TKI
• Komnas Perempuan: Pidato SBY Kontradiktif
• Kisah Eka yang Siap Diberangkatkan ke Saudi

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan berencana untuk mengevaluasi negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Upaya itu sebagai masukan terkait kebijakan penghentian sementara atau moratorium TKI ke mancanegara.

Menurut Anggota III BPK RI, Hasan Bisri, pada semester dua tahun ini, pihaknya merencanakan untuk mengevaluasi kembali negara-negara penerima TKI, seperti Korea. "Presiden meminta kami melakukan pemeriksaan ini," ujar Hasan saat jumpa pers di Auditorium Kantor BPK, Jakarta, Jumat 24 Juni 2011.

Sebelumnya, kata dia, BPK melakukan pemeriksaan atas kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. "Sebagai sampel, BPK mewawancara 200 orang yang berada di Jeddah serta di Kuwait sebanyak 400 orang," tutur Hasan.

Sementara itu, terkait moratorium yang disarankan kepada pemerintah, menurut Hasan, keputusan apakah dihapuskan atau ditarik kembali, diserahkan kepada pemerintah.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara atau moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi yang mulai efektif 1 Agustus 2011. Kebijakan itu sebagai sikap pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi. (art)

Read More

SBY: Pemotongan Anggaran Kejahatan Serius

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (VIVAnews/Tri Saputro)

BERITA TERKAIT

• SBY Sindir Pejabat yang Masih Boros
• Anggaran Gaji Melonjak, DPR Evaluasi BI
• Kurangi Dinas Luar, Pemerintah Hemat 10%
• Hemat Anggaran, Hatta Larang Seminar di Hotel
• BPK: Laporan Perjalanan Dinas Presiden Normal

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemotongan anggaran merupakan kejahatan serius. SBY meminta masyarakat langsung melaporkan kasus pemotongan anggaran ke kantornya.

"Saya masih mendengar informasi kasus pemotongan anggaran oleh tangan-tangan gelap. Ini kejahatan serius. Saya menunggu laporan bagi yang merasa dirugikan atau menjadi korban kejahatan, sampaikan langsung ke kantor saya," ujar Presiden SBY pada saat membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 28 April 2011.

SBY meminta laporan itu tidak berupa fitnah karena Presiden akan mengecek kebenarannya. Jangan sampai, lanjut SBY, karena ada urusan pribadi mengirimkan laporan tidak benar.

Menurut dia, pemotongan anggaran itu melukai rakyat, terutama anggaran yang diselewengkan. Padahal, dia menambahkan, pemerintah sudah bekerja susah payah untuk meningkatkan ekonomi.

Yudhoyono juga ingin mengurangi tanda tangan yang mengizinkan pejabat negara diperiksa dalam kasus hukum karena menyalahgunakan anggaran. "Alangkah bahagianya saya kalau tahun demi tahun jumlahnya menyusut dan tidak ada lagi," ujarnya. (art)

Read More