Bapepam Bicara Dewan Komisioner OJK

Kantor Bapepam-LK (ANTARA)

BERITA TERKAIT

• Debat Pemilihan Komisioner, RUU OJK Buntu
• Pembahasan Pansus OJK Molor Lagi
• Kenapa Perlu Pejabat Pemerintah di OJK?
• BI Peringatkan Risiko Dibentuknya OJK
• DPR: Silakan Isu Suap Rp100 M Dibawa ke Hukum

VIVAnews - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berharap pembentukan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera terealisasi, karena hingga saat ini belum mempunyai titik terang.

''Ya, mudah-mudahan ada titik temu dalam pembentukan Dewan Komisioner tersebut,'' ujar Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, di sela seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 16 Juni 2011.

Menurut Nurhaida, jika Rancangan Undang-Undang OJK diselesaikan, akan ada sejumlah tahapan. Pertama, penetapan dewan komisioner. Kedua, penyusunan perangkat di bawahnya. Dilanjutkan kesiapan sistem informasi teknologi dan sumber daya manusia.

''Dalam rangka persiapan, kami bicarakan gedung dulu untuk running. Kemudian organnya, sampai sistemnya. Lalu nanti, kami ada konsultannya, kira-kira itu," kata dia.

Dia menambahkan, OJK nanti akan mengawasi pasar modal, dana pensiun, pegadaian, asuransi, perbankan, dan jasa keuangan yang mengelola keuangan masyarakat. ''Untuk jasa keuangan mikro sendiri sesuai dengan UU nanti akan diatur peraturan pelaksana,'' kata Nurhaida.

Sebelumnya, pembahasan RUU OJK kembali molor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati untuk memberi waktu pembahasan hingga hari ini.

Masalah yang hingga kini belum mencapai titik temu di antaranya mengenai keanggotan dan tata cara pemilihan dewan komisioner, hak penyidikan, dan penentuan. (art)

Read More

Daerah Tak Optimal Gunakan Anggaran

Mendagri Gamawan Fauzi (Antara/ Yudhi Mahatma)

BERITA TERKAIT

• Asumsi Rupiah 9.100, Ini Alasan Pemerintah
• BI Ragukan Target Ekonomi Pemerintah
• Ini Cara Anggaran Proyek Diputuskan
• Harga Pangan dan Energi Ancam Inflasi 2012
• DPR Minta Pemerintah Tambah Belanja

VIVAnews- Distribusi anggaran pusat ke daerah tahun 2012 mencapai Rp 437,1 triliun, meningkat 50 persen setiap tahunnya sejak tahun 2005.

Distribusi anggaran tersebut mencapai 83 persen dari total pendapatan daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, hanya 17 persen belanja daerah yang dibiayai dari pendapatan asli daerah (PAD).

Kemendagri mencatat, hanya 39 persen APBD yang terserap untuk belanja aparatur atau membayar gaji pegawai. “Saya tidak menyalahkan kepala daerah, tapi harus ada kajian kritis mengenai hal ini,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi  di Padang, Rabu, 15 Juni 2011.

Kritikan tersebut diluncurkan Mendagri untuk mengukur sejauh mana desentralisasi mampu menyejahterakan masyarakat di daerah.“Mendagri sekarang memang agak kritis, maka banyak musuhnya,” ujar Mendagri.

Menurutnya dengan kewenangan besar yang diberikan pusat, daerah seharusnya mampu mengelola anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gamawan menilai capaian demokrasi di tanah air dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbedaan yang kontras. Padahal, anggaran yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah setiap tahunnya menignkat tajam sekitar 50 persen per tahun.

Kebijakan desentralisasi yang berjalan satu dekade belakangan belum mencapai hasil maksimal. Belum ada lompatan besar dari sisi kesejahteraan masyarakat. "Kalau boleh dibilang kita jalan di tempat,” ujar Mendagri.

Laporan: Eri Naldi | Padang

Read More

Dahlan Jelaskan Kenapa Subsidi Listrik Naik

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan (KDW | VIVAnews)

BERITA TERKAIT

• Pengusaha Bingung Beda Persepsi Tarif Listrik
• Produsen Batu Bara Diminta Peduli Listrik
• Pangkas Subsidi Terganjal Kondisi Politik
• Politisi Golkar: Tunda Tagih Kenaikan Listrik
• Hatta: Listrik Gratis, Apa Manfaatnya?

VIVAnews - Kebutuhan subsidi listrik tiap tahun terus meningkat. Subsidi listrik yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 Rp40,70 triliun, ditetapkan naik menjadi Rp53,77 triliun hingga Rp63,17 triliun untuk tahun depan.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Dahlan Iskan, mengungkapkan pada tahun ini saja, kebutuhan subsidi listrik telah meningkat Rp25 triliun dibandingkan 2010. "Kami mencari terus penyebabnya," kata Dahlan saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Senin 13 Juni 2011.

Dahlan menjabarkan alasan mengapa subsidi listrik meningkat besar. Pertama, kenaikan subsidi disebabkan kenaikan harga minyak mentah, batu bara, dan gas. Kenaikan komponen bahan bakar ini menyumbang peningkatan subsidi Rp24,4 triliun.

Kedua, penurunan pasokan gas membuat subsidi tahun ini naik Rp11,4 triliun. Ketiga, keterlambatan pengoperasian unit penampungan dan regasifikasi terapung (FSRU) Rp2,6 triliun.

Keempat, keterlambatan proyek pembangkit listrik 10.000 MW menyumbang kenaikan subsidi Rp3,4 triliun. Kelima, tambahan batu bara komisioning Rp2,2 triliun. Keenam penambahan susut jaringan yang tidak tercapai Rp900 miliar, dan ketujuh, lain-lain menyumbang kenaikan Rp1,1 triliun.

"Tetapi kami dapat menyeimbangkan dengan efisiensi biaya operasi hingga Rp1,9 triliun, dan menaikkan harga penjualan senilai Rp5,1 triliun," kata Dahlan.

Read More

Eropa Krisis, SBY Siapkan Langkah Antisipasi

Presiden SBY pimpin rapat terbatas kabinet (Rumgapres/Abror Rizki)

BERITA TERKAIT

• Hatta: Pelemahan IHSG Fenomena Global
• Bursa Rontok, Asing Lepas Saham Rp800 Miliar
• Schroder: Pasar Reksa Dana Tak Terpengaruh
• Bila Bursa Saham Indonesia Terus Ukir Rekor
• IHSG Makin Dekati Level 4.200

VIVAnews - Pemerintah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi krisis ekonomi global yang sedang melanda negara-negara di Eropa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa krisis ekonomi global yang melanda Eropa harus diantisipasi dengan baik. "Itu harus bisa segera diatasi," kata SBY saat membuka rapat kabinet terbatas bidang ekonomi, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2011

SBY mengingatkan, Indonesia pernah memiliki masalah serupa tiga tahun lalu karena terkena dampak krisis ekonomi global. Ia bercerita, ketika itu krisis dipicu dari Amerika Serikat yang menjalar dan akhirnya menjadi krisis perekonomian global.

SBY berharap, apa yang terjadi di Eropa dan AS hari ini --sedikit banyak mengguncangkan pasar modal dan sejumlah indikator ekonomi yang lain-- bisa segera diatasi. "Agar tidak kembali memicu krisis di tingkat dunia seperti tahun 2008-2009," ujarnya.

Lebih lanjut, SBY mengatakan, meski krisis global di Eropa belum menjalar, ada baiknya melakukan gerak cepat dan langkah-langkah antisipasi dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. "Bila terjadi di dua benua itu atau memunculkan krisis baru, kita bisa segera ambil langkah cepat," tuturnya.

Menurut dia, masih ada kaitan yang relevan jika belajar dari krisis 2008 dan 2009. "Agar tidak ada hal-hal yang perlu terjadi lagi untuk sekarang ini," kata SBY. (art)

Read More

Indonesia Ekspor Beras ke Korea Selatan

Beras (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• Kementan Endus 10 Gudang Penimbun Beras
• Pemerintah Siap Jaga Stok Beras
• Jelang Lebaran, Pemerintah Impor Beras
• Sumbar Bisa Surplus Beras 600 Ribu Ton
• Gagal Panen, Petani Diganti Rp2,6 Juta/Ha

VIVAnews - Di tengah isu impor beras, pemerintah mengeluarkan izin kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk mengekspor beras ke luar negeri. Namun, beras yang akan dijual itu berjenis beras aromatik yang jarang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

"Pemerintah sudah mengizinkan (ekspor beras)," ujar Menteri Pertanian Suswono dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2011.

Suswono menjelaskan, jenis dari beras yang akan diekspor tersebut ialah aromatik lokal dengan kualitas terbaik. Dengan kenyataan ini, Indonesia berpotensi tidak hanya menyuplai untuk dalam negeri, namun juga luar negeri.

Pemda Sulsel, ungkap Suswono, sebelumnya mengusulkan agar pemberian izin ekspor beras aromatik dikeluarkan untuk volume sebanyak 200 ribu ton. Tujuan ekspor dari beras khusus tersebut adalah Korea Selatan.

Namun, pemerintah pusat memutuskan tidak akan mengizinkan seluruh stok beras yang dimiliki Pemda Sulsel untuk diekspor. Kementerian Pertanian hanya mengizinkan Pemda Sulses untuk mengekspor sebanyak 50 ribu ton. 

"Pemda meminta 200 ribu ton untuk diekspor, tapi kami tidak akan melepas sebanyak itu. Karena permintaan dari Korsel hanya sebesar 50 ribu ton," tuturnya.

Mentan menegaskan, pemberian izin ekspor beras kepada Pemda Sulsel tersebut karena beras aromatik selama ini tidak banyak dikonsumsi masyarakat lokal. Selama ini, masyarakat lebih banyak mengonsumsi beras medium. (art)

Read More

Ardhayadi Calon Pengganti Tugas Budi Rochadi

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi (Antara/ Yudhi Mahatma)

BERITA TERKAIT

• Dua Deputi Gubernur BI Dipilih Akhir Tahun
• G20 Akan Perketat Praktik Shadow Banking
• Boediono Ikut Salatkan Jenazah Budi Rochadi
• Darmin: Budi Rochadi Akuntan Andal
• Jenazah Budi Rochadi Disambut Isak Tangis

VIVAnews - Bank Indonesia akan menunjuk salah satu anggota dewan gubernur untuk menggantikan tugas almarhum Budi Rochadi. Deputi Gubernur Ardhayadi menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih tugas Budi Rochadi.

“Itu yang akan kami alokasikan saja. Kami serahkan ke dewan gubernur yang lain. Yang paling sedikit (tugasnya) saat ini mungkin Pak Ardhayadi, jadi dia pasti dapat (peluang) paling banyak,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, usai acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Gedung BI, Jakarta, Kamis 14 Juli 2011.

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (amandemen dari UU Nomor 32 Tahun 1999) menyebutkan pergantian deputi gubernur hanya menyambung sisa waktu yang ditinggalkan deputi sebelumnya. Sementara itu, masa tugas Budi Rochadi habis pada November atau empat bulan lagi.

"Berarti, begitu terpilih, baru dua bulan jabatannya sudah habis. Oleh karena itu, kami memilih nanti saja ketika masa jabatannya habis," imbuhnya.

Pemilihan dewan gubernur pengganti tugas Budi Rochadi itu akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur. Sesudah itu akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur.

Budi Rochadi sebelumnya menangani sistem pembayaran. Sementara itu, saat ini Ardhayadi mengurusi manajemen internal Bank Indonesia. (art)

Read More