Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Jumat, 01 Juli 2011

BI: Kami Sudah Perkirakan Inflasi Juni

VIVAnews - Bank Indonesia menyatakan kenaikan inflasi saat ini di level 5,54 persen (year on year) sudah diperkirakan sebelumnya. BI meyakini, meski terus naik, inflasi hingga akhir tahun akan turun menjadi 5 persen.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, dugaan tersebut muncul bila melihat dampaknya. Tingkat inflasi year to date Indonesia yang masih di kisaran 1 koma menunjukkan kenaikan harga barang selama enam bulan terakhir baru mencapai 1 persen.

"Jadi, year on year penting. Tapi, kalau sudah setengah tahun atau lebih, year to date perlu diperhatikan. Year to date hingga Mei seingat saya 0,52 persen ditambah 0,55 persen berarti sekitar 1 koma. Bayangkan kalau 6 bulan cuma 1 persen," ujar Darmin saat ditemui wartawan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat 1 Juli 2011.

Perhitungan inflasi, ujar Darmin, seharusnya melihat juga inflasi pada tahun lalu. Dari catatan BI, walau inflasi bulan per bulan dari bulan Juni hingga Desember 2010 terbilang tinggi, namun kecenderungan secara yoy menurun.

"Oleh karena itu, walau inflasinya sudah 0,5 persen lebih, dalam satu bulan tetap saja yoy-nya turun, karena tahun lalu month to month-nya tinggi. Jadi, kita melihat kecenderungan itu, arah inflasi hingga akhir tahun bukan meningkat, tetapi sedikit menurun dari sekarang 5,54 persen," paparnya.

Dia menjelaskan, BI memprediksi inflasi inti yang naik saat ini, pada akhir tahun akan melambat dan berhenti. Namun, dia tidak dapat memperkirakan kapan saat itu akan terjadi.

"Inflasi inti 4,63 persen, naik 0,01 persen. Inflasi inti kenaikannya makin lama makin lambat, menjelang akhir tahun akan berhenti. Saya tidak bisa memprediksi kapan," ujarnya.

Beberapa hal yang mempengaruhi inflasi inti, di antaranya adalah pengaruh barang-barang impor serta volatile food. "Pengaruh dari harga barang-barang impor yang kemudian diperlambat kenaikannya karena rupiah menguat. Hal kedua yang mempengaruhi ialah proses putaran kedua dari naiknya volatile food. Yang harus diperhatikan ialah harga internasional dan kurs," ungkapnya. (art)

3 BUMN Sokong Pembangunan Pabrik Pusri

VIVAnews - Sebanyak tiga perusahaan pemerintah yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Pertagas Niaga berkomitmen untuk membantu operasional PT Pupuk Sriwidjaja.

Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan bakal memasok kebutuhan gas untuk Pusri. Sementara itu, Bukit Asam bakal memasok batu bara.

"Persoalan pupuk merupakan hal paling sensitif, karena ini menyangkut ketahanan pangan, jadi harus dipasok oleh kedua BUMN gas," kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, dalam sambutan penandatanganan nota kesepahaman 5 BUMN di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 1 Juli 2011.

Dalam kesepakatan ini, PGN berjanji untuk memenuhi kebutuhan gas bagi Pusri melalui kerja sama investasi. Hal yang sama akan dilakukan dengan Pertagas Niaga. Pusri akan memperoleh pasokan gas sebanyak 14 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Saat ini, Pusri memang tengah menggeber program revitalisasi perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan program tersebut hanya akan berjalan, jika Pusri memperoleh kepastian pasokan gas sebagai bahan baku pembuatan pupuk.

Dari perhitungan Pusri, program revitalisasi pupuk bakal meningkatkan kebutuhan gas bumi BUMN itu dari 25 mmscfd menjadi 313 mmscfd. Pada tahap pertama, Pusri bakal merevitalisasi pabrik Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV serta mengganti konsumsi BBM dengan gas di atas 30 juta British Thermal Unit (mmbtu) per ton urea.

Selain memperoleh pasokan gas, Pusri juga bakal memperoleh pasokan batu bara selama 20 tahun mendatang. Rencananya, batu bara itu akan digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga uap.

Pada kesempatan yang sama, PGN juga menjalin kerja sama dengan PT Krakatau Steel Tbk melalui pembangunan terminal regasifikasi gas alam cair. Kesepakatan ini diharapkan bisa memperlancar kegiatan jual-beli gas bumi di kawasan industri Krakatau, Cilegon, Tangerang.

Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, mengatakan kerja sama pembangunan terminal regasifikasi dengan Krakatau akan memanfaatkan fasilitas floating storage regasification yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Proyek ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan gas di daerah Sumatera Selatan maupun Jawa bagian barat. (art)

Sektor Bisnis Incaran Investor Prancis

VIVAnews - Delegasi Prancis yang dipimpin Perdana Menteri Fancois Fillon hari ini, Jumat, 1 Juli 2011, memulai kunjungan kerja di Indonesia. Tidak ingin ketinggalan dengan investor lain, sejumlah pemodal dari negeri mode ini juga mulai membidik investasi di sejumlah bidang di Tanah Air.

Sejumlah sektor yang menjadi bidikan pemodal Prancis di antaranya adalah geotermal, transportasi, infrastruktur, energi, dan makanan.

"Pemerintah Prancis menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penting dan melihat Indonesia adalah partner yang sangat potensial dalam beberapa dekade ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai pertemuan dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Pierre Lellouche dan Menteri Transportasi Thierry Mariani di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jalan Wahidin, Jakarta.

Hatta mengatakan keseriusan Prancis untuk berinvestasi di Indonesia bisa terlihat dari banyaknya delegasi yang datang dan menyatakan minatnya mengembangkan bisnis di tanah air.

Bahkan, sambung Hatta, investor asal Prancis ini berniat untuk menanamkan modalnya pada investasi baru dan tidak terbatas hanya untuk meneruskan bisnis yang sudah dikembangkan di Indonesia.

Untuk diketahui, dalam pertemuan kali ini, kedua menteri asal Prancis tersebut didampingi Presiden Kamar Dagang dan Industri (IFCCI) Alain-Pierre Mignon. Sementara dari pihak swasta, tampak hadir para petinggi perusahaan Prancis, antara lain Wakil Presiden Senior Asia Pacific Alstom International (spesialis produksi energi, transportasi, kelautan, konservasi energi) Jacques Beltran; Wakil Presiden Senior Arianespace Sales & Customer (perusahaan transportasi luar angkasa dan peluncuran satelit) Jacques Breton; dan Pemimpin Artelia (perusahaan yang memiliki spesialisasi di bidang manajemen proyek dan rekayasa lingkungan air dan proyek energi, bangunan dan fasilitas industri, pengembangan urban, sistem transportasi dan infrastruktur) Jacques Gaillard; serta 26 delegasi lainnya.

Pertemuan kali  ini, sambung Hatta, merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang pada waktu itu diwakili oleh Menteri Keuangan Prancis Christine Lagarde, yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional atau IMF.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan menambahkan, investasi yang sudah masuk dalam rencana investor Prancis di antaranya adalah pembangunan pabrik peleburan nikel melalui Eramet SA, dengan porsi saham 60 persen dan nilai investasi US$5 miliar. Proyek kerjasama lain adalah di bidang geothermal senilai US@2 miliar.   

"Investasi Prancis bisa mencapai US$10 miliar dalam 4-5 tahun mendatang dan dilaksanakan di berbagai bidang," kata Gita yang menjanjikan akan memperlancar rencana investasi ini dengan menuntaskan persoalan tax holiday

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui ketua umumnya, Suryo Bambang Sulisto, mengharapkan investor Prancis juga dapat ikut andil menggarap sejumlah proyek pemerintah yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Untuk MP3EI mereka akan kembangkan di bidang transportasi, bidang minyak dan gas, geotermal, dan makanan. Jadi, cukup menarik. Banyak yang berminat," kata Suryo. (kd)

RI Rawan Overheating, Ini Jurus BI

VIVAnews - Indonesia termasuk negara yang paling rawan overheating, atau efek kepanasan perekonomian yang disebabkan kelebihan uang beredar di masyarakat akibat inflasi yang tinggi. Untuk menghindari hal itu, Bank Indonesia mendorong kucuran dana ke sektor riil untuk membangun kapasitas produksi.

Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono mengatakan BI akan memantau kredit yang masuk dalam sektor "berbahaya" dan akan diarahkan ke sektor membangun kapasitas produksi untuk menjaga perekonomian. Kredit sektor konsumsi yang berlebih akan membahayakan pertumbuhan ekonomi nasional karena tidak menambah kapasitas produksi dalam negeri."Itu nanti dilihat kredit larinya ke mana," ujarnya di sela perayaan Ulang Tahun BI ke-58 di Gedung BI, Jakarta, Jumat 1 Juli 2011.

Bahaya overheating terjadi jika ada kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berjalan terlalu cepat dibanding kapasitas ekonomi. "Itu kalau demand lebih cepat dari supply. Itu yang harus kita jaga," tambahnya.

Peningkatan kapasitas produksi sangat penting dilakukan agar target  pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa terjadi overheating. Besarnya permintaan bisa dipenuhi dengan ketersediaan suplai. Pemerintah, lanjut dia, juga telah memulai program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kapasitas produksi, seperti program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Jika kapasitas produksi baik, pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak akan overheating. Namun jika tidak, 6,5 persen saja sudah goyang," tambah Hartadi.

Ramalan bahaya akan overheating dihadapi oleh negara berkembang. Profesor Harvard University, Jeffrey Frankel juga pernah mengingatkan Indonesia masuk negara rawan overheating bersama India, China, dan Singapura. Alasannya, keempat negara Asia itu memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun dibalik pertumbuhan tersebut, inflasi keempat negara itu juga terlalu tinggi.

Yang terbaru, laman The Economist menuliskan tujuh negara paling rawan overheating, yaitu Argentina, Brazil, Hong Kong, India, Indonesia, Turki dan Vietnam. (umi)

Presiden Tak Tegas Naikkan Harga BBM

VIVAnews - Perdebatan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena Presiden tidak bisa tegas dalam memutuskan masalah ini. Pemerintah belum berani memilih opsi menaikkan harga BBM.

Kementerian Keuangan selama ini terus mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secepatnya memutuskan kebijakan pembatasan BBM. Namun, program yang dirancang dari akhir tahun lalu molor hingga sekarang.

Alasannya, Kementerian ESDM merasa belum siap melakukan pembatasan BBM bersubsidi. "Jika ada kementerian yang berselisih, seharusnya Presiden tegas" ujar pengamat ekonomi Chatib Basri ketika dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Kamis, 30 Juni 2011.

Menurut dia, jika pemerintah tidak sanggup dengan beban BBM bersubsidi, pemerintah harus menaikkan harga BBM.

Chatib menilai, kenaikan harga BBM jenis Premium yang relevan saat ini Rp1.500 atau menjadi Rp6.000 per liter. Kenaikan harga BBM itu akan memicu tambahan inflasi 2,1 persen, sehingga akhir tahun inflasi berkisar 7-8 persen.
"Inflasi sebesar itu wajar, karena selama ini rata-rata inflasi 7 persen," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah menaikkan angka defisit akibat beban subsidi BBM juga tidak wajar. Idealnya, defisit digunakan untuk membangun infrastruktur atau untuk belanja modal.

"Tapi, kalau defisit membengkak gara-gara untuk membayar uang, itu tidak tepat. Bagaimana mau melakukan kebijakan seperti itu? Menurut saya naikkan saja harga BBM," tegasnya.

Pemerintah tidak perlu takut aspek politis yang akan membayangi jika BBM naik. Buktinya, pemerintah di masa Susilo Bambang Yudhoyono pernah menaikkan BBM selama tiga kali. Bahkan, pada 2005 menaikkan BBM sebesar 30 persen dan 120 persen.

"SBY malah terpilih kembali. Jika ada argumen karena politik, saya tidak melihat di mana," katanya.

Pemerintah menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari 1,8 persen menjadi 2,1 persen. Angka defisit itu tidak berubah lagi asalkan Kementerian ESDM menetapkan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tahun ini. Sebab, tren konsumsi BBM sudah lebih tinggi dibanding biasanya. (art)

TKI Disarankan ke Negara yang Hormati Pekerja

VIVAnews - Pemerintah Arab Saudi menghentikan pemberian izin kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebagai jawaban dari kebijakan penghentian sementara atau moratorium yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Namun, warga yang ingin bekerja di luar negeri disarankan pergi ke negara-negara yang menghormati hak-hak mereka.

Menurut Reyna Usman, Plt Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kesempatan TKI kembali bekerja di Arab Saudi sebenarnya masih ada. "Ya tetap ada. Sebab, moratorium itu kan kita yang mengeluarkan," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 1 Juli 2011.

Tentunya, dia menambahkan, asalkan Pemerintah Arab Saudi sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai perlindungan TKI seperti yang disyaratkan Pemerintah Indonesia. "Tapi, mesti sudah MoU, kalau kita nilai mereka (Arab Saudi) belum bisa melindungi hak asasi TKI, tetap kita tidak akan mengirim tenaga kerja Indonesia ke sana," tutur Reyna.

Reyna juga menuturkan, para TKI yang tadinya ingin bekerja ke Arab Saudi atau negara Arab lainnya tidak perlu berkecil hati. Sebab, mereka bisa disalurkan ke negara-negara yang dinilai Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hak asasi para pekerja dan sudah melakukan MoU mengenai perlidungan TKI.

"Ya, TKI yang berencana bekerja di luar negeri, sebaiknya memilih negara yang tidak terkena kebijakan moratorium seperti di negara Asia," ujarnya.

Hingga saat ini, kata dia, Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea masih bisa menjadi negara tujuan TKI yang ideal untuk mencari nafkah. "Negara-negara itu menghormati hak asasi dari tenaga kerja bersangkutan," tutur Reyna.

Seperti diketahui, Arab Saudi membalas langkah Filipina dan Indonesia yang melakukan moratorium tenaga kerja informal ke negara tersebut. Pada Rabu 28 Juni 2011 waktu setempat, Arab Saudi mengumumkan, akan menghentikan izin kerja untuk tenaga kerja sektor domestik dari dua negara ini.

Seperti dimuat Straits Times, Kamis 30 Juni 2011, Kementerian Tenaga Kerja Arab mengatakan, penghentian pemberian visa kerja akan berlaku efektif mulai Sabtu, 2 Juli 2011. Alasannya, ini terkait tuntutan yang diajukan RI dan Filipina.

"Kementerian Tenaga Kerja akan menghentikan penerbitan bisa kerja bagi tenaga kerja domestik dari Indonesia mulai Sabtu, 2 Juli 2011," kata juru bicara kementerian, Hattab Bin Saleh Al-Anzi, seperti yang dimuat Arab News. (ren)

Kerja di rumah

Popular Posts