Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Kamis, 02 Juni 2011

2012, Inflasi Tergantung Kenaikan BBM

VIVAnews - Bank Indonesia memprediksi angka inflasi pada 2012 sangat tergantung pada kapan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan.

"Masalah inflasi agak sulit diprediksi karena tergantung pelaksanaan kenaikan  harga BBM," kata Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, saat rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Rabu, 1 Juni 2011.

BI menyatakan, di luar persoalan harga-harga yang ditentukan negara (administered price), seperti harga BBM, tahun depan inflasi akan turun dibandingkan dengan tahun ini. BI dan pemerintah sepakat mengendalikan inflasi tahun depan 4,5 persen plus minus 1, atau sama dengan 3,5-5,5 persen. "Ini dengan berbagai catatan," ujar Darmin.

Catatan tersebut, menurut Darmin, jika tahun ini pemerintah menaikkan harga BBM, target inflasi tahun depan bakal tercapai. Namun, jika tahun ini tidak menaikkan, BI memprediksi angka inflasi tahun depan melambung. Ini karena harga minyak mentah masih tinggi, pemerintah mau tidak mau harus melaksanakan penyesuaian harga.

"Jika tahun ini tidak ada penyesuaian harga BBM, perkiraan kami tahun depan baru dilaksanakan. Dan inflasi tahun depan pun akan melewati 5,5 persen," katanya.

Darmin menegaskan, jika penyesuaian harga BBM ditunda dan tahun ini tidak berubah, tahun ini inflasi bisa 5,2-5,3 persen. Tetapi, bila tahun ini harga BBM dinaikkan, inflasi menjadi 6,3-6,4 persen. "Kalau tahun ini harga BBM dinaikkan, tahun depan inflasi hanya 5 persen," kata Darmin.

Dia juga mengungkapkan, waktu terbaik pemerintah menyesuaikan harga BBM adalah April lalu. Sebab, waktu itu terjadi panen raya. (art)

Ini Daftar Bank Terbaik

VIVAnews - Hasil kajian riset Infobank 2011 menunjukkan PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi bank terbaik. Bank CIMB Niaga menempati peringkat pertama, yang disusul PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Tbk di peringkat tiga. Peringkat itu untuk kelompok bank dengan modal di atas Rp10 triliun.

Sementara itu, bank bermodal Rp1-5 triliun, peringkat pertama ditempati PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Bank Jatim dan Bank Jabar Banten menempati masing-masing peringkat dua dan tiga.

Peringkat itu dilakukan terhadap 120 bank, dengan hasil 71 bank meraih predikat "sangat bagus", 37 bank berpredikat "bagus", 9 bank berpredikat "cukup bagus", 1 bank berpredikat "tidak bagus," dan 2 bank absen. Biro Riset Infobank melakukan kajian terhadap 120 bank berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan.

Kriterianya, rasio kecukupan modal (CAR), aktiva produktif, return on average assets dan return on average equity, likuiditas yang diukur dari loan to deposit ratio (LDR), dan tingkat efisiensi.

Menurut Chief of Research Biro Riset Infobank, Ateng Anwar Darmawijaya, meningkatnya modal bank ditambah banjirnya likuiditas membuat bank agresif menyalurkan kredit. "Tebalnya net interest margin (NIM) mendongkrak laba bank yang mayoritas ditopang pendapatan bunga bersih," ujar Ateng.

Sementara itu, Direktur Biro Riset InfoBank, Eko B Supriyanto, menambahkan, kondisi ekonomi yang baik mendorong bank mencatat kinerja gemilang. "Bank yang mecetak predikat "sangat bagus" adalah bank yang berhasil memanfaatkan momentum pertumbuhan," ujarnya. (art)

Rabu, 01 Juni 2011

Larangan Tarik Nasabah Kaya Diputus Besok

VIVAnews - Bank Indonesia akan memanggil 23 bank terkait evaluasi dan pemeriksaan prosedur standar operasional produk wealth management. Sebelumnya, BI melarang 23 bank yang memiliki layanan bagi nasabah kaya, yakni berupa --wealth management dan private banking-- untuk menambah nasabah baru selama satu bulan.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi Ahmad Johansyah, mengatakan dalam evaluasi besok akan ditentukan apakah layanan wealth management boleh dibuka atau tidak. Pemanggilan ini maju satu hari karena Kamis, 2 Juni 2011 libur nasional.

"Besok pemanggilan akan dimulai pada jam 11.00 WIB. Mengenai dibuka atau tidaknya suspensi wealth management, tergantung kesiapan bank penyelenggara," ujarnya di Jakarta, Selasa 31 Mei 2011.

Beberapa syarat BI agar layanan prioritas itu dibuka kembali yaitu, pertama, perbaikan sistem prosedur khusus untuk wealth management. Kedua, personel yang menangani harus memiliki sertifikat wakil agen penjual efek reksa dana dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Bank juga harus memiliki sistem mandatory leave atau kewajiban pegawai yang menangani wealth management untuk cuti. "Terakhir, internal control juga harus ada di setiap bank," ujarnya.

Dalam evaluasi besok, BI akan meminta pernyataan kesiapan pembukaan produk wealth management sesuai dengan persyaratan BI. Pernyataan itu diminta dari direktur kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing bank. (art)

Ini Keuntungan Beli Saham Newmont

VIVAnews - Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memutuskan membeli 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara, hasil divestasi 2010. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pembelian ini diputuskan setelah pemerintah mengkaji manfaat ekonomi atas investasi tersebut.

Agus menegaskan, secara historis Newmont Nusa Tenggara memiliki kinerja keuangan bagus dengan profitabilitas yang cukup tinggi, baik dihitung berdasarkan operating profit margin, net profit margin, return on asset, maupun return on equity.

"Tingginya profitabilitas yang dihasilkan tersebut menunjukkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan dalam menjalankan operasionalnya," kata Agus saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Rabu malam, 1 Juni 2011.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan Newmont Nusa Tenggara akan mendorong peningkatan penjualan konsentrat ke dalam negeri, melalui pengelolaan konsentrat menjadi produk final. Serta mendorong perkembangan industri hilir melalui penyediaan bahan baku yang lebih berkesinambungan. "Berbagai hal tersebut bertujuan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan nasional," katanya.

Berdasarkan hasil kajian pembelian saham divestasi, Agus memperkirakan pemerintah akan mendapat hasil dari pembagian dividen saham Newmont hingga 2028 mencapai US$485,3 juta. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka investasi yang hanya US$246,8 juta. "Benefit and cost ratio mencapai 197 persen."

Menurut Agus, pembelian saham ini juga memiliki potensi peningkatan nilai yang berasal dari capital gain dan potensi penambangan cadangan emas dan tembaga dari Blok Elang yang masih dalam tahap eksplorasi awal.

Berikut beberapa keuntungan lain versi pemerintah dengan pembelian saham divestasi Newmont Nusa Tenggara melalui PIP:
1. Kepemilikan 51 persen oleh beberapa unsur nasional akan menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip international best practice.
2. Mendukung dan memastikan compliance perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti, kewajiban corporate social responsibility sehingga multiplier effect dari industri tersebut dapat lebih dirasakan masyarakat sekitar.
3. Peningkatan transparasi dan akuntabilitas akan menciptakan model bisnis yang lebih baik.
4. Membangun governance dan pengawasan yang lebih baik sehingga menciptakan iklim bisnis dan mekanisme kerja sama pengelolaan pertambangan di Indonesia yang kondusif, adil, dan juga memberi manfaat besar bagi negara.
5. Mendorong Newmont Nusa Tenggara untuk lebih mematuhi ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. Mendorong Newmont Nusa Tenggara untuk segera go public.
7. Pendayagunaan dana PIP untuk menghasilkan return yang lebih baik.
8. Memberikan arahan agar Newmont Nusa Tenggara meningkatkan kinerjanya.
9. Menjadi perekat antar pemegang saham nasional.
10. Bersama pemegang saham nasional mengarahkan Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia umumnya dan rakyat NTB khususnya. (eh)

Libur Panjang, Pertamina Tambah BBM 5-6%

VIVAnews - Memasuki libur panjang akhir pekan ini, PT Pertamina siap memasok tambahan bahan bakar minyak (BBM) Premium dan Pertamax sebesar 5-6 persen.

"Tambahan pasokan ini tergantung dari setiap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), apakah mereka meminta tambahan atau tidak," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo usai Pelantikan Direksi Pertamina di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2011.

Pertamina mencatat, konsumsi BBM jenis Premium di seluruh Indonesia pada hari biasa mencapai 65 ribu Kiloliter (KL) per hari. Sementara itu, untuk BBM subsidi jenis Solar tercatat mencapai 35 ribu KL per hari.

Djaelani menuturkan, selama ini Pertamina senantiasa menyiapkan langkah antisipasi kemungkinan penambahan konsumsi BBM, karena banyaknya pengendara yang berlibur ke luar kota. Hal yang sama sering dilakukan perusahaan setiap adanya libur panjang yang terjadi, karena cuti bersama pada akhir pekan.

Untuk stok BBM, Pertamina mengaku tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan adanya penambahan konsumsi selama libur panjang. Saat ini, Pertamina memiliki stok BBM sebanyak 3,2 juta KL yang diperkirakan cukup untuk memenuhi konsumsi hingga 22 hari mendatang.

Seperti diketahui, mulai Kamis 2 juni 2011 yang merupakan hari libur nasional, sebagian besar pekerja akan menikmati libur akhir pekan lebih panjang. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan Jumat 3 Juni 2011 sebagai hari cuti bersama untuk pegawai negeri sipil.

Kebijakan ini, biasanya diikuti pekerja swasta di seluruh perusahaan. Artinya, pada pekan ini, hari efektif untuk bekerja hanya akan berlangsung sampai besok hari, Rabu 1 Juni 2011. (eh)

BBM Dijual Ilegal, Kuota Membengkak

VIVAnews - Kasus maraknya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual bahan bakar minyak secara ilegal dinilai sebagai salah satu faktor pemicu meningkatnya volume BBM bersubsidi.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, banyaknya SPBU yang melakukan praktik penjualan BBM bersubsidi secara ilegal merupakan masalah yang harus ditangani secara serius.

"Masalah ini salah satu persoalan yang paling penting, karena terjadinya peningkatan volume itu akibat adanya penjualan BBM ilegal," kata Hatta di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 Juni 2011, usai menghadiri peringatan Hari Lahirnya Pancasila.

Saat ini, dia menambahkan, pemerintah sedang berupaya menjaga kuota volume BBM bersubsidi sebanyak 38,6 juta kiloliter. "Praktik-praktik ini menjadi salah satu faktor yang membuat bobolnya kuota yang ditetapkan pemerintah," ujar Hatta.

Untuk itu, Hatta mengatakan, harus dilakukan langkah antisipasi berupa tindakan penertiban dan pengawasan. "Hal ini harus ditertibkan," tegas Hatta.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas sendiri saat ini terus mengawasi dan menyisir SPBU di sejumlah daerah. Mereka tengah menyelidiki oknum penjual BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan atau yang dijual ilegal.

Menurut Anggota Komite BPH Migas, Adi Subagyo, dari penyisiran tersebut ditemukan sejumlah SPBU yang melakukan praktik penjualan BBM bersubsidi secara ilegal dengan menggunakan wadah penampungan minyak (jerigen) atau tangki kendaraan yang telah dimodifikasi. Selain itu, oknum diduga menjual jatah bahan bakar yang diterima instansinya kepada industri atau masyarakat dengan harga di bawah standar.

SPBU-SPBU itu ditenggarai banyak terdapat di Pulau Jawa seperti di Bekasi, Tangerang, dan Cilegon. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, kebanyakan di Kalimantan seperti Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak, serta di Sumatera Utara. (art)

Kerja di rumah

Popular Posts