7 Tantangan Indonesia Versi SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (VIVAnews/Tri Saputro)

BERITA TERKAIT

• Kadin Dukung Indonesia Ketua APEC 2013
• Ini Tantangan Baru Dunia Usaha
• Gelar Rapimnas, Kadin Fokus Tiga Hal
• Kiat Kadin Agar TKI Mampu Bersaing di ASEAN
• Rapimnas Kadin Usung Agenda Infrastruktur

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dunia usaha harus menganggap tantangan yang ada di Indonesia sebagai peluang. Jika belum membaca tantangan sebagai peluang, maka pengusaha dianggap belum memiliki jiwa wirausaha yang baik.

"Sebagaimana falsafah dua sisi dari satu uang logam, di sini tantangan di sisi lain sebetulnya peluang," kata SBY saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Jumat, 1 April 2011.

SBY pun kemudian memaparkan, ada tujuh tantangan di Indonesia yang sebenarnya berpotensi peluang bisnis. Pertama, Indonesia membutuhkan sumber daya besar untuk mengembangkan perekonomian 15 tahun mendatang.

Pada tahun 2025, SBY menjelaskan Indonesia menargetkan Produk Domestik Bruto sebesar US$4 triliun. "Kita ingin struktur ekonomi dikembangkan, manufaktur harus dikembangkan di negara ini, ditambah inovasi," ujar SBY. "Ini business oportunity yang harus dijemput," lanjutnya.

Kedua, SBY mengatakan Indonesia memiliki tantangan untuk mengembangkan ekonomi di luar Jawa. Saat ini, rasio pengembangan ekonomi mencapai 58 persen di Jawa. Ini menyebabkan eksplorasi kegiatan ekonomi hanya terjadi di pulau Jawa. "Kita harus mengembangkan ekonomi luar Jawa, dan harus juga pada high impact industry," ujar SBY.

Ketiga, Indonesia masih memiliki kebutuhan energi yang besar, sekitar 3.500 megawatt per tahun. "Silakan tangkap opportunity itu. Ada peak opportunity di sektor kelistrikan," ucap SBY.

Keempat, Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah. Peluang ini menjadikan dunia usaha memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam sejumlah pembangunan yang menunjang konektifitas.

"Banyak yang harus kita bangun. Dermaga, bandara, jalan tol, transportasi. Itu juga opportunity. Jangan disia-siakan," kata SBY.

Kelima, jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak mengakibatkan semakin meningkat pula kebutuhan akan pangan, energi, dan air bersih. SBY meminta dunia usaha melihat ini sebagai peluang yang harus dimanfaatkan.

Keenam, SBY melihat komitmen pembangunan ekonomi di Indonesia masih relatif tinggi. Setidaknya ada sekitar US$300 miliar total komitmen yang siap diinvestasikan ke dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan. SBY kemudian meminta dunia usaha untuk ikut memikirkan bagaiman mengelola keuangan ini.

Ketujuh, SBY berharap semua pihak bekerja sama dan memastikan agar kebijakan harus tepat. "Regulasi harus tepat, pro bisnis, kebijakan dan regulasi perpajakan, mungkin fiskal yang lain, regulasi pembebasan tanah, jaminan negara, dan sedemikian rupa yang membawa manfaat untuk negara dan rakyat," jelas SBY.

Read More

Nasabah Tewas, BI Panggil Citibank

Kantor Citibank di California, Amerika Serikat (AP Photo/Paul Sakuma)

BERITA TERKAIT

• PPB Siapkan Gugatan ke CItibank
• BI: Debt Collector Sudah Ada yang Awasi
• BI Diminta Tertibkan Debt Collector
• Polda: Debt Collector Harus Terdaftar
• Bos Debt Collector Citibank Belum Diperiksa

VIVAnews- Bank Indonesia memanggil Citibank terkait tewasnya nasabah untuk meminta penjelasan. Regulator perbankan itu meminta agar Citibank menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait kejadian itu.

"Hari ini Citibank dipanggil untuk menjelaskan dari versi mereka, namun BI juga meminta penjelasan secara tertulis," ujar Kepala Biro Humas BI Difi A Djohansyah kepada VIVAnews di Jakarta, Jumat, 1 April 2011.

Menurut Difi, Citibank harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pasalnya bank tersebut yang merekrut pihak ketiga untuk penagih atau debt collector. BI juga meminta agar Citibank terbuka kepada publik. "Citibank harus menjelaskan kepada BI, aparat dan publik," ujarnya.

BI memang memperbolehkan bank menggunakan jasa ketiga untuk penagihan kredit. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran BI No.11/10/DADP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Dalam halaman 38 disebutkan penerbit kartu yang menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit dapat dilakukan jika, pertama, jika kualitas tagihan kartu kredit telah termasuk kolektibilitas diragukan atau macet.

Kedua, penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerjasama antara Penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggungjawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain.

Menurut Difi yang harus bertanggung jawab adalah pimpinan bank tersebut, karena ia yang menugaskan debt collector. Dalam fit and proper test, pimpinan harus mengerti aturan yang dikeluarkan BI.
"Dalam ketentuan tersebut terdapat kode etik, jangan menggunakan kekerasan, itu yang harus diperhatikan bank," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, Country Corporate Affairs Citi Indonesia Head Ditta Amahorseya mengatakan Citibank memiliki dan mematuhi kode etik yang ketat sehubungan dengan proses penagihan utang. Menurutnya, seluruh karyawan agensi yang mewakili Citibank dituntut untuk mematuhinya di setiap interaksi dengan nasabah.

"Kami bekerja sama dengan polisi dalam proses penyidikan ini, untuk melihat apakah karyawan agensi kami mematuhi kode etik kami," ujarnya kepada VIVAnews, di Jakarta, Jumat, 1 April 2011.

Seperti diketahui, sorotan mengenai debt collector kembali muncul setelah adanya kasus nasabah Citibank, Irzen Octa yang meninggal dunia di halaman Menara Jamsostek, setelah mempertanyakan jumlah tagihan kartu kredit yang membengkak hingga Rp100 juta.

Menurut korban, tagihan kartu kreditnya semula hanya Rp48 juta. Tidak mendapat penjelasan mengenai hal itu, korban justru dibawa ke ruang bagian penagihan dan dipaksa oleh tiga tersangka untuk membayar. Tiga orang ditetapkan jadi tersangka. (SJ)

Read More

5 Maskapai Paling Mengagumkan di Dunia

Delta Airlines (Istimewa)

BERITA TERKAIT

• Bandara Terburuk di Dunia
• Penumpang Pesawat Murah Ini Dibikin Sengsara
• Maskapai AS Kian Kreatif Buat "Tarif Ekstra"
• Rekor Baru Pesawat Tercepat di Bumi
• British Airways Diganggu Aksi Mogok Kerja

VIVAnews - Majalah Ekonomi Global terkemuka, Fortune, baru-baru ini merilis nama-nama maskapai penerbangan paling mengagumkan di dunia.

Fortune melakukan penilaian berdasarkan tanggung jawab sosial, kualitas produk, serta kriteria yang terkait dengan bisnis lain, seperti kualitas manajemen dan daya saing global. Berikut pemenangnya:

1. Delta Airlines
Maskapai penerbangan asal Amerika Serikat ini menjadi maskapai paling mengagumkan tahun ini. Delta melompat dari peringkat ketiga tahun lalu.

"Peningkatan luar biasa dalam satu tahun ketika Delta harus bersaing dengan kenaikan harga bahan bakar dan badai musim dingin yang brutal," tulis laporan itu, seperti dikutip dari CNNMoney.

Meskipun banyak tantangan, Delta berhasil berfokus pada pelayanan pelanggan. Delta juga meng-upgrade app Facebook, sehingga penumpang mudah membeli tiket dan mencetak boarding pass dengan mudah.

2. Singapore Airlines
Fortune menilai Singapore Airlines selalu menciptakan kemewahan dalam terbang. Maskapai ini tercatat sebagai pengguna pertama superjumbo Airbus A380 yang berkapasitas 471 kursi pada 2007.

"Mereka melengkapi fasilitas kabin yang mewah dan lega," kata laporan itu.

Baru-baru ini,  dalam survei yang dilakukan perusahaan konsultan Clear Ide, Singapore Airlines mendapat penghargaan sebagai merek yang paling diinginkan di Singapura.

Perusahaan telah menaikkan tarif, namun pelanggan tetap bersedia membayar lebih untuk mendapatkan perjalanan yang nyaman. Pada kuartal terakhir tahun lalu, Singapore Airline membukukan kenaikan pendapatan 12 persen, dan keuntungan bersih US$225 juta.

3. Southwest Airlines
Tidak seperti maskapai lain, Southwest tidak menerapkan biaya tambahan pada penerbangannya, termasuk kepada penumpang yang membawa binatang piaraan.

Southwest telah mengambil sikap bahwa ini layak diberikan kepada pelanggan setia mereka.

Maskapai bertarif rendah yang berbasis di Dallas, Texas, Amerika Serikat ini juga tidak mengenakan biaya pembatalan penerbangan maupun perubahan jadwal terbang.

4. Lufthansa
Pelanggan Lufthansa mengharapkan bisa menikmati penerbangan yang segar di bawah kepemimpinan baru. Pada September 2010, Christoph Franz, mantan CEO Swiss International Airlines mengambil alih maskapai asal Jerman ini.

Saat pidato pertama, Franz akan menghabiskan US$4,7 miliar untuk membeli 48 pesawat baru. Pesawat-pesawat ini  dijadwalkan datang pada 2012.

Lufthansa juga bekerja sama dengan NetJets, perusahaan jet pribadi milik Warren Buffett. Layanan ini memungkinkan penumpang menyewa jet pribadi keliling Timur Tengah dan AS.

Pada musim panas ini, Lufthansa juga berencana membuka layanan baru ke Antayla di Turki, Palermo di Italia, dan Trondheim di Norwegia.

5. Air France
Akhir-akhir ini, Air France berfokus pada perluasan jangkauan, sehingga pelanggan dapat terbang ke berbagai tujuan dengan mudah. Berkat kemitraan dengan Delta dan Alitalia, Air France bisa memiliki koneksi yang mudah di Atlanta, Roma, dan kota-kota lain.

Setelah gempa Jepang, Air France menambah kursi untuk penerbangan Paris-Tokyo. Ini merupakan respons terhadap meningkatnya permintaan. Maskapai asal Perancis ini juga memotong biaya tiket penerbangan dari Tokyo.

Air France memiliki armada pesawat muda yang efisien, dan berencana meningkatkan kapasitas perjalanan musim panas. (umi)

Read More

Kemenkes Minta Bea Masuk Bahan Obat Ditinjau

Ilustrasi Kegiatan Farmasi (ANTARA/Andika Wahyu)

BERITA TERKAIT

• Industri Farmasi Indonesia Tumbuh Rp37 T
• Gara-Gara Century, Investor Kakap AS Mundur
• Luxembourg Jajaki Investasi Farmasi
• Grup Farmasi Asing Ajukan Judicial Review
• Kebijakan Pemerintah Memberatkan PMA Farmasi

VIVAnews - Kementerian Kesehatan meminta Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali tarif bea masuk bahan baku obat sebesar 5 persen.

Menurut Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sri Indrawaty, menteri kesehatan telah mengirimkan surat kepada menteri keuangan terkait hal itu. Tarif bea masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ongkos produksi obat dan berdampak terhadap harga jual obat non generik di pasaran.

"Tarif bea masuk bahan baku minta diuji kembali. Kemenkes bersama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi akan membicarakan kembali tentang masalah ini. Untuk tahun ini, kami imbau mereka (perusahaan farmasi) agar tidak menaikkan harga (obat) dulu," kata Sri Indrawaty, saat kunjungan ke PT Indofarma Tbk, Cibitung, Bekasi, Kamis 31 Maret 2011.

Bahkan, dia melanjutkan, bagi perusahaan farmasi yang telah menaikkan harga obat, diharapkan dapat menurunkan kembali. Pemerintah meminta industri farmasi mengantisipasi tingginya ongkos bahan baku dengan mengurangi margin melalui pengurangan biaya promosi dan perolehan keuntungan.

Saat ini, dia melanjutkan, bahan baku obat di Indonesia, sebesar 90 persen adalah impor. Banyak hal yang menjadi kendala sulitnya Indonesia memproduksi bahan baku obat sendiri. Mulai dari faktor industri kimia dasar yang belum memadai hingga biaya produksi yang belum tentu bisa ditanggung sendiri.

"Secara ekonomis, kalau kami produksi bahan baku sendiri, belum tentu juga biaya produksinya lebih murah. Jadi, kami perlu waktu. Tapi, menurut saya, yang paling potensial untuk Indonesia adalah memproduksi bahan baku herbal karena belum ada saingannya," katanya.

Menanggapi  hal ini, Direktur Utama Indofarma, P Sudibyo, mengakui tingginya harga bahan baku berdampak terhadap kenaikan ongkos produksi. Perolehan margin juga akan berkurang, bahkan perusahaan bisa merugi.

Dia menjelaskan, tarif bahan baku obat sebesar lima persen memang tidak akan menaikkan harga obat hingga lima persen. Namun, kenaikan harga obat juga didorong faktor lain seperti harga bahan bakar minyak (BBM), pembatasan BBM bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) serta kenaikan upah buruh.

"Tarif bahan baku merupakan komponen penting dalam ongkos produksi, karena sebanyak 80 persen komponen ongkos produksi berasal dari biaya bahan baku," katanya. (SJ)

Read More

"Mau Tak Mau Harus Bantu Mandiri Sekuritas"

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini (Bank Mandiri)

BERITA TERKAIT

• BNI Ajukan Izin Prinsip Merger Bahana
• Mustafa: BUMN Perlu Bantu Underwriter Garuda
• Serap Saham Garuda, Likuiditas Danareksa Aman
• Penjamin Emisi Acuhkan Koreksi Harga Garuda
• Saham Garuda Jatuh, Apa Kata Dirut Bursa Efek

VIVAnews - PT Bank Mandiri Tbk berjanji akan memberikan bantuan modal kepada PT Mandiri Sekuritas, jika anak perusahaan tersebut kesulitan likuiditas.

Namun, hingga saat ini, Mandiri Sekuritas dianggap masih memiliki likuiditas yang kuat, dan belum tentu mengalami kerugian akibat menyerap saham PT Garuda Indonesia Tbk yang tidak terbeli investor.

Seperti diketahui, tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di industri sekuritas itu sempat mengalami penurunan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) akibat harus menyerap saham penawaran umum perdana Garuda Indonesia. Ketiga sekuritas pelat merah itu adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Danareksa Sekuritas.

"Kalau mereka mengalami kondisi kurang baik, sudah pasti akan kami bantu. Itu sudah menjadi kewajiban kami," kata Direktur Utama Bank Mandiri, Zukifli Zaini, di acara Media Gathering Bank Mandiri dengan pimpinan media massa di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Menurut Zulikifli, hingga saat ini, keuangan Mandiri Sekuritas masih dalam kondisi baik dan bisa menjalankan operasional perusahaan. "Kalau ada kesulitan likuiditas dan ada loss (kerugian), kami mau tidak mau membantu mereka," katanya.

Bank Mandiri sebagai induk Mandiri Sekuritas menyatakan, penjualan saham perdana Garuda Indonesia di satu sisi memang menguntungkan perseroan, karena masuknya dana segar hingga Rp1,4 triliun dari penjualan saham Garuda milik Mandiri.

Namun, di sisi lain, paska penyerapan saham perdana Garuda Indonesia, Mandiri Sekuritas harus menahan saham perusahaan penerbangan nasional itu untuk sementara, karena harga saham yang lebih rendah dari harga perdana.

Zulkifli menilai, rendahnya harga saham Garuda dan keputusan Mandiri Sekuritas untuk menahan pelepasan saham tidak bisa dikatakan bahwa perusahan sekuritas tersebut mengalami kerugian.

"Selama belum dijual dengan harga di bawah harga IPO (initial public offering), sebetulnya kerugiannya masih berupa potential loss," katanya.

Mandiri Sekuritas, dia melanjutkan, bisa saja melepas saham Garuda Indonesia jika memang harga saham perusahaan penerbangan nasional tersebut sudah berada di atas harga IPO. Meski tidak tertutup kemungkinan, Mandiri Sekuritas bisa melepas saham di saat harga saham masih di bawah harga perdana.

"Sejauh mana mereka masih kuat, mereka akan hold," ujar Zulkifli.

Read More

28 Ribu Liter BBM Subsidi Diselewengkan

Pengisian Tangki BBM di SPU Pertamina (VIVAnews/Tri Saputro)

BERITA TERKAIT

• Mobil Pribadi Antre Premium Siap Disindir
• DPR: Subsidi BBM, Pemerintah Tak Tegas
• Pertamina Klaim Pertamax Lebih Irit 50 Persen
• Pertamax Naik, Konsumen Kurangi Pembelian
• Pembatasan BBM Tak Jelas, Perketat Pengawasan

VIVAnews - Baru tiga bulan pertama tahun 2011, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) melaporkan jumlah penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan mencapai 28 ribu liter BBM yang berasal dari 25 kasus dengan tersangka sebanyak 34 orang.

Data tersebut diperoleh dari sejumlah operasi pengendalian BBM bersubsidi yang dilakukan bekerjasama dengan Mabes Polri. Penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa dilakukan dalam bentuk kuota yang melebihi batas, penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya, maupun menimbun BBM.

"Kalau kita tidak melakukan apa-apa maka 2011 subsidi BBM mencapai 42 juta KL," kata Anggota BPH Migas Ibrahimm Hasyim disela jumpa pers Sosiasialisasi Pengendalian BBM subsidi di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2011.

Data Mabes Polri menunjukan, sepanjang 2010, Polisi telah menindak 161 kasus penyelewengan BBM dengan 220 tersangka dan 187 ribu liter BBM disita. Volume penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut menurun dibandingkan posisi tahun 2009 yang mencapai 385 ribu liter berasal dari 112 kasus dengan 135 tersangka.

Volume penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut masih kalah jauh dibandingkan hasil temuan pada tahun 2008 lalu. Kala itu, aparat kepolisian yang menggelar operasi besar-besaran berhasil mengamankan 8,5 juta kiloliter BBM subsidi dengan 1.325 kasus dan 1923 tersangka.

Ibrahim mengatakan, BPH Migas mencatat selalu tiga bulan pertama 2011, terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang memperoleh kuota BBM bersubsidi melebih ketentuan yang berlaku. Daerah itu diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Jakarta, dan Banten.

Selain menggalang kerjasama dengan Kepolisian, BPH Migas juga telah merintis cara-cara untuk menekan agar BBM subisidi tidak melebihi kuota. Salah satu caranya adalah membagi kuota nasional menjadi kuota badan usaha (Pertamina, AKR dan Petronas) lalu dibagi kembali menjadi kuota kabupaten/kota lalu dididistribusikan secara tertutup.

"Distribusi tertutup itu pernah kita buat untuk solar dijatah 10 ton per SPBU setelah habis tidak akan ditambah lagi. Yang premium akan kita buat kuotanya seperti apa," jelas dia.

Prinsip dari mekanisme tersebut, lanjut Ibrahim, adalah konsumen akan diarahkan untuk membeli BBM non subsidi (Pertamax cs) jika kuota BBM subsidi telah habis. Namun diakui, cara ini membutuhkan waktu lama untuk mengatur alokasi dan sosialisasi ke SPBU serta masyarakat.

"Subsidi kita berikan kuota ke setiap SPBU kemudian kekurangan kita gunakan non-subsidi. Kalau jatahnya mau habis dipasang pengumuman kuota mau habis," jelasnya. (SJ)

Read More