Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Rabu, 30 Maret 2011

SBY Boyong Menteri Ekonomi & BUMN ke Bogor

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menggelar retret di Istana Bogor hari ini. Seluruh menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu II tidak luput diundang. Mereka akan menggelar rapat kerja terbatas.

Informasi yang dihimpun VIVAnews dari Staf Khusus Bidang Informasi Presiden, Heru Lelono, acara akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB, Senin 21 Februari 2011.  Selain para menteri bidang ekonomi, para direksi dan komisaris BUMN juga akan hadir dalam rapat terbatas tersebut.

"Memang akan membahas tentang BUMN, seperti yang pernah disinggung Presiden. Intinya adalah bagaimana BUMN bisa memberikan kontribusi yang jelas," kata dia.

Ini bukan pertama kalinya SBY menggelar rapat di luar kota. Rapat serupa pernah digelar di tempat yang sama  dan di Istana Presiden  Cipanas pada 2010 lalu.

Pada retret 30 Desember 2010, SBY menyusun agenda ekonomi secara lebih  konkrit untuk empat tahun ke depan, di antaranya menyangkut soal investasi.

Saat itu rapat dibagi dalam tiga sesi. Pertama, rapat mendiskusikan cara Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 7 - 8 persen dan mencapai Produk Domestik Bruto US$1 triliun.

Sesi kedua,  rapat secara khusus akan membahas kawasan megapolitan DKI Jakarta dan sekitarnya. Kemudian, sesi ketiga, Pemerintah akan merumuskan agenda ekonomi 2011. (sj)

RI Tawarkan Jepang Relokasi Industri Komponen

VIVAnews - Menteri Perindustrian MS Hidayat menawarkan Indonesia sebagai tempat relokasi industri komponen Jepang. Namun, tawaran itu akan dibicarakan dua bulan lagi, karena saat ini masih dalam suasana musibah.

"Tetapi, nanti dalam satu dua bulan lagi, saya ingin menawarkan mereka untuk relokasi," ujar MS Hidayat usai penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) di Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat, 18 Maret 2011.

Hidayat mengungkapkan, dalam jangka waktu lima tahun, Jepang akan memprioritaskan pemulihan pemukiman, infrastruktur dasar, pelabuhan, sehingga kemungkinan berdampak pada ekspor dan impor untuk beberapa komoditas yang volumenya menurun.

Namun, menurut dia, untuk keperluan infrastruktur, karena Jepang ingin melakukan pembenahan secara besar-besaran guna rehabilitasi, kebutuhan akan meningkat.

"Mereka juga akan membutuhkan baja dan alumunium," kata MS Hidayat.

Sebelumnya diberitakan, bencana Jepang akan mempengaruhi ekspor Indonesia karena tahun lalu Jepang merupakan negara tujuan ekspor nomor satu.

Namun, pengaruh ekspor itu hanya sementara karena kebanyakan barang yang di ekspor ke Jepang berupa bahan tambang seperti LNG, gas, yang mempunyai kontrak panjang. Pemulihan Jepang juga akan membutuhkan lebih banyak lagi bahan tambang, seperti logam. (art)

Cicilan Rumah Murah Hanya Rp200 Ribu

VIVAnews - Pemerintah menargetkan 100 ribu unit rumah murah untuk rakyat tahun ini. Rumah murah ini nantinya dapat dibeli dengan angsuran Rp200 ribu per bulan dan tanpa uang muka.

"Kami akan berusaha tahun ini, mungkin akan dibangun 100 ribu unit. Lokasinya di seluruh Indonesia, sebagian di kabupaten di Jawa dan lainnya di luar Jawa," kata Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, usai rapat di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2011.

Menpera selanjutnya akan mengundang daerah potensial untuk merespons penyediaan rumah murah untuk masyarakat tersebut. Kebijakan ini ditargetkan dapat terlaksana pada semester kedua tahun ini.

"Mudah-mudahan ini bisa kami mulai paling tidak pada semester kedua tahun ini," kata Suharso.

Sementara itu, terkait lokasi, Suharso menjelaskan akan membagi beberapa daerah berdasarkan kualitas, penyediaan lahan, dan kesanggupan pemda setempat. Lokasinya juga tergantung dari kesediaan masing-masing daerah.

"Misalnya, menurut kami, daerah itu prioritas, namun tidak merespons, lalu bagaimana," tanya Suharso.

Pembangunan rumah ini menggunakan lahan daerah yang disediakan oleh Pemda. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan sarana dan prasarana dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Meski dapat dikerjakan oleh setiap pengembang, namun rumah murah itu akan lebih banyak dilakukan Perumnas. (art)

Biogas Belum Didukung Penuh Pemerintah

VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai salah satu permasalahan nasional yang harus dipecahkan adalah masalah energi, baik untuk rumah tangga, transportasi dan industri. Salah satu solusinya adalah biogas, sebagai salah satu energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menyadari pentingnya energi bagi Indonesia, dan biogas menjadi salah satu sumber energi yang harus mendapatkan perhatian khusus. "Biogas sebagai energi alternatif terbaik di Indonesia," kata Suryo di Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Menurut SBS, panggilan akrabnya, potensi biogas di Indonesia belum dimanfaatkan optimal, sehingga Kadin mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif bagi pengusaha yang terjun ke industri ini. Insentif, kata SBS, bisa jadi stimulus energi alternatif agar berkembang lebih baik.

"Sampai saat ini industri ini belum ada dukungan optimal dari pemerintah," katanya.

Saat ini baru ada satu proyek biogas dari pemerintah, yaitu Biogas Rumah (Biru). Proyek ini memiliki reaktor berukuran 6 meter kubik yang memerlukan investasi sekitar Rp8 juta dan pemerintah baru memberikan subsidi Rp2 juta per reaktor.

Pemerintah menargetkan pembangunan reaktor biogas sebanyak 8 ribu unit diseluruh Indonesia hingga 2012. Per 31 Januari 2011 telah dibangun 1.686 unit reaktor.

Hatta: Pembatasan BBM Bisa Ditunda

VIVAnews - Rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan ditetapkan per 1 April 2011 terancam ditunda pelaksanaannya oleh pemerintah. Penundaan bisa dilakukan bila terjadi perubahan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Bila menimbulkan distorsi ya harus ditunda," kata Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa usai rapat koordinasi di Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 Februari 2011.

Asumsi-asumsi yang dimaksud Hatta ada tiga. Pertama, jika hasil kajian tentang manfaat pembatasan tersebut tidak menunjukkan hasil seperti apa yang diharapkan. Kedua, masalah kesiapan. Ketiga, dari segi harga minyak yang tinggi. "Maka bisa saja dilakukan penundaan hingga timingnya tepat," kata Hatta

Hatta menjelaskan, masyarakat harus dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi distorsi pada perekonomian. Hal lain yang menjadi kekhawatiran yakni tingginya harga minyak dunia sehingga pengguna bensin pertamax beralih ke premium.

"Di sisi lain, bila harga crude semakin tinggi dan mengakibatkan harga pertamax naik, jangan sampai terjadi migrasi ke premium," kata Hatta. Mengenai hingga kapan ditundanya, akan dibicarakan lebih lanjut dengan DPR pada Maret nanti.

Pemerintah pernah mengungkapkan, penundaan larangan premium itu akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak hingga Rp3 triliun. Asumsi itu mengacu harga minyak mentah dunia mencapai US$80 per barel. 

Prabowo: Kebebasan Impor Matikan Petani

VIVAnews - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto menuding pemerintah tidak bisa mengoptimalkan kekayaan alam di bumi Indonesia.

Dampaknya, kesejahteraan hanya dirasakan kaum elite. Sedangkan masyarakat kelas bawah terus berada di lingkaran kemiskinan.

Menurutnya, pemerintah lebih senang bermain dengan angka statistik. Kenyataannya, angka kemiskinan masih banyak. "Itulah kelemahan pemerintah," kata Prabowo saat melantik jajaran pengurus DPD HKTI Jatim di Surabaya Minggu, 20 Februari 2011.

Menurutnya, penguasa lebih suka mencari kambing hitam dan mengkritisi orang lain terkait kondisi bangsa yang terus terpuruk, termasuk di bidang pangan.

"Sering saya katakan, elite penguasa dari dulu tidak pandai belajar memahami keadaan masa lalu. Sehingga, Indonesia saat ini tidak maju-maju jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, Malaysia, maupun Thailand," lanjut pensiunan letnan jenderal TNI-AD ini.

Ia menuturkan, pemerintah sudah sangat keterlaluan dalam menjalankan perekonomian neoliberal. Pemerintah punya hak mengelola kekayaan alam, tetapi kenyataannya malah membiarkan dikuasai bangsa lain. "Kebijakan ekonomi pemerintah tidak mempunyai strategi jelas. Tentunya, dengan mudah membebaskan produk luar negeri beredar di Indonesia," katanya.

Prabowo menyebutkan, kebebasan impor pangan secara luas tanpa ada proteksi akan mematikan kalangan petani, nelayan, dan pengrajin kecil.

Laporan: Tudji Martudji | Surabaya

Kerja di rumah

Popular Posts