Mandiri Sandang Status Bank Internasional

Gedung Bank Mandiri (VIVAnews/Adri Irianto)

BERITA TERKAIT

• Harga Mandiri Rp5.000, Apa Komentar Analis?
• Rights Issue Bank Mandiri Raup Rp11,6 Triliun
• Suku Bunga Kredit Bank Mandiri Tetap
• Bank Mandiri Cari Dana Rp14,4 Triliun
• Mandiri Siapkan Rp3,5 T untuk Tahun Baru

VIVAnews - Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri Tbk menyetujui rencana penawaran umum terbatas atau rights issue perseroan sebesarRp 11,68 triliun. Dengan tambahan modal itu, Bank Mandiri akan menjadi satu-satunya bank berskala internasional di Indonesia.

"Bank Mandiri akan memenuhi status bank internasional dari sisi modal sesuai ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)," kata Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Dia mengatakan, tambahan dana tersebut juga dapat memenuhi pertumbuhan permodalan perseroan untuk mendukung ekspansi kredit rata-rata 20-22 persen per tahun hingga lima tahun ke depan.

Menurut dia, Mandiri menjadi bank bertaraf internasional karena telah memilki modal Rp50 triliun sesuai peraturan API. Rencana selanjutnya, setelah menjadi bank bertaraf internasional, Bank Mandiri akan membuka cabang di Shanghai, China.

Cabang di Shanghai ini diharapkan dibuka sebelum semester pertama 2011, dan saat ini sedang dalam persiapan teknis, management information system, hingga perekrutan. "Akhir Juni semoga sudah siap," kata Zulkifli.

Setelah Shanghai pada 2011, Bank Mandiri juga akan membuka kantor di Timur Tengah dan Korea guna mengembangkan jasa pengiriman uang (remittance) dari tenaga kerja Indonesia.

Per 30 September 2010, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri mencapai 13,3 persen. CAR Bank Mandiri itu di atas ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar delapan persen. "CAR untuk 2011 diperkirakan 15-16 persen," ujar dia.

Read More

Shell Akhirnya Serahkan Data Migas ke RI

Ilustrasi Kilang Minyak (orrtextile.com)

BERITA TERKAIT

• Cuaca Ekstrim, Kapal Amankan Pasokan Migas
• Hatta: Masalah Migas Diselesaikan Sebulan
• Renegosiasi Gas dengan Singapura Urusan BUMN
• Transaksi Migas Bank Pemerintah Rp48 Triliun
• Tekuk Jabar, Kaltim Jadi Eksportir Terbesar

VIVAnews - Shell International Exploration Production (SIEP) beberapa waktu lalu telah menyerahkan data minyak dan gas (migas) lama dari berbagai daerah di Indonesia yang dimilikinya sejak zaman Belanda hingga 31 Desember 1965.

Data itu selanjutnya akan digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melengkapi data yang dimiliki pemerintah Indonesia.

"Data itu sangat penting untuk menyiapkan pengembangan migas karena akan melengkapi data yang ada," kata Dirjen Migas, Evita H Legowo, di Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Menurut Evita, pemerintah Indonesia sudah lama meminta Shell untuk mengembalikan data-data migas Indonesia itu. Namun, kesepakatan dengan Shell baru tercapai pada 22 April 2009 dan diserahkan kepada pemerintah, Rabu 26 Januari 2011.

"Sebetulnya sudah lama kami proses untuk pengembalian data tersebut. Tetapi, kesepakatan baru tercapai pada 2009," katanya.

Data yang diserahkan oleh Shell terdiri atas 8.867 data sumur dan 220 profil seismik. Data sumur yang diserahkan terdiri atas 44.212 laporan dan 25.748 log data.

Sementara itu, data seismik terdiri atas tiga peta dan 51 laporan. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya, data-data lama itu dalam kondisi yang bagus serta dapat dibaca dengan jelas.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyayangkan terlambatnya data Shell yang diserahkan kepada pemerintah. Menurut dia, jika data tersebut diserahkan sejak dulu, akan lebih bernilai dan bermanfaat. Sekarang ini manfaat data-data tersebut tidak akan optimal.

"Mungkin karena datanya sudah tidak bernilai, baru diserahkan. Kami tidak tahu persis kenapa baru diserahkan dengan sangat terlambat," katanya.

Read More

Ciputra Property Siap Bangun Menara BUMN

Ciputra World, salah satu proyek superblok Grup Ciputra (www.skyscrapercity.com)

BERITA TERKAIT

• Menara BUMN Disiapkan di Empat Lokasi
• Mustafa: BUMN Tower Dibangun di Pancoran

VIVAnews - Salah satu taipan terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes, Ciputra sudah menyatakan minatnya untuk mengikuti tender pembangunan Menara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMN Tower.

PT Ciputra Property Tbk, kelompok usaha Ciputra disinyalir bakal ditunjuk untuk membangun BUMN Tower, bila Ciputra berhasil memenangi tender yang diikuti pengembang lain seperti pengusaha Tommy Winata, PT Adhi Karya Tbk, serta Dana Taspen.

Menurut Artadinata Djangkar, direktur dan sekretaris perusahaan Ciputra Property, pihaknya menyatakan kesiapannya bila memperoleh bagian dari proyek pembangunan Menara BUMN itu. "Kalau ditunjuk, kenapa tidak," ujar dia saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.

Selama ini, Ciputra Property terkenal banyak menangani proyek-proyek besar Grup Ciputra di antaranya properti komersial seperti mal, apartemen, hotel, dan perkantoran. Proyek terbarunya, yakni Ciputra World Jakarta adalah proyek superblok yang terdiri atas mal, apartemen, hotel, dan perkantoran.

Namun, Artadinata mengakui, masih terlalu awal untuk menanggapi proyek BUMN Tower tersebut lebih lanjut. Sebab, perseroan masih harus mengikuti perkembangan proses penawaran pembangunan Menara BUMN itu. "Semuanya masih dalam masa penjajakan," kata dia.

Hal serupa juga diungkapkan Corporate Finance Manager Ciputra Property, Christy Grassela, presentasi yang dilakukan Ciputra di Kementerian BUMN merupakan hal yang biasa dilakukan sebagai seorang pelaku bisnis properti. "Presentasi merupakan sesuatu yang biasa dilakukan, begitu pula membuat proposal," tuturnya.

Menurut dia, walaupun sudah melakukan presentasi dan membuat proposal, terkadang proses tidak jalan serta tidak semua presentasi berakhir dengan baik. Apalagi, dari proses presentasi, masih banyak tahap-tahap yang harus dilalui. "Kami sendiri belum seheboh itu dan mengetahuinya juga dari media," ujar Christy.

Selain itu, menurut Christy, presentasi yang dilakukan pendiri Grup Ciputra di Kementerian BUMN merupakan bentuk penghargaan ide dari Menteri BUMN. (art)

Read More

Perkantoran Tumbuh Pesat di Luar Pusat Bisnis

Gedung perkantoran di Jakarta (VIVAnews/Adri Irianto)

BERITA TERKAIT

• Properti RI Berpotensi Kuasai Pasar Asia
• Tower Baru yang Bakal Hiasi Jakarta 2011
• Ini Proyek Perkantoran Baru di Akhir 2010
• Kawasan Perkantoran Sewa Termahal di Jakarta
• Permintaan Perkantoran Tinggi, Suplai Minim

VIVAnews - Pertumbuhan gedung-gedung baru untuk perkantoran di luar kawasan bisnis utama atau non Central Business District (CBD) Jakarta terus berkembang pesat.

Menurut riset Jones Lang LaSalle, hal itu disebabkan semakin mahalnya sewa kantor di CBD, sehingga membuat beberapa perusahaan lokal memindahkan kantornya.

Riset tersebut menunjukkan, pertumbuhan kantor di non CBD terus meningkat. Pertumbuhan permintaan kantor pada 2010 meningkat dua kali lipat, dari sekitar 25 ribu meter persegi (m2) menjadi 55 ribu m2. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga sewa kantor di kawasan non CBD meningkat menjadi Rp105.000 meter per bulan.

Head of Research Jones Lang LaSalle Indonesia, Anton sitorus, mengatakan untuk kawasan non CBD, tidak ada pengembang-pengembang yang mendominasi suatu kawasan. "Kebanyakan pengembang skala kecil hingga kelas menengah," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.

Menurut Anton, tingkat okupansi kawasan perkantoran non CBD mencapai 85 persen. Kawasan-kawasan favorit perkantoran non CBD belum berubah dari kawasan sepanjang Jalan TB Simatupang (Jagakarsa-Pondok Indah), Kemayoran, MT Haryono, S Parman, dan By-Pass (Cawang-Tanjung Priok).

"Daerah By-Pass kebanyakan perusahaan industri, logistik, dan trading karena akses ke pelabuhan yang mudah," ujarnya.

Untuk proyeksi 2011, Anton melanjutkan, pertumbuhan baru kawasan perkantoran di non CBD meningkat hingga 96 persen. Hal itu membuat tingkat okupansi kantor menurun menjadi sekitar 82 persen. Namun, hal tersebut tidak membuat harga sewa di perkantoran non CBD turun.

"Gedung-gedung perkantoran baru untuk non CBD antara lain di kawasan Central Park dan Gandaria 8," ujarnya. (art)

Read More

Soal Gaji Tinggi, Ini Kata Dirut Bank Mandiri

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini (Bank Mandiri)

BERITA TERKAIT

• Gaji Rangkap Pejabat Negara Dievaluasi?
• Tak Cuma SBY, DPR Juga Diusulkan Naik Gaji
• Cara Singapura Tentukan Gaji Pejabat Negara
• Gaji Pemimpin Republik, BUMN, BI. Besar Mana?
• "Tak Tepat Gaji Presiden Naik Sekarang"

VIVAnews - Sejumlah eksekutif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki gaji yang cukup tinggi. Bahkan, dari beberapa BUMN besar, jajaran direksinya memperoleh gaji di atas Rp100 juta per bulan.

Direksi PT Bank Mandiri Tbk misalnya, berdasarkan hasil rapat umum pemegang (RUPS) 4 Mei 2009, gaji yang diterima direksi Mandiri mencapai Rp166 juta per bulan.

Menanggapi tingginya gaji yang diterima tersebut, Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, justru balik bertanya. "Teman-teman bisa cek, apa gaji saya yang tertinggi atau terendah," kata Zulkifli di kantornya, Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.

Menurut dia, gaji yang diterima direksi bank ada ukurannya dan disesuaikan dengan skala bank. "Apakah bank kecil atau bank besar, remunerasinya berdasarkan ukurannya," ujarnya.

Sambil bergurau Zulkifli lalu menyatakan, "Cobalah dibandingkan sendiri. Kalau memang ternyata gaji saya kecil, tolong beritahu saya." Namun, dirinya juga tidak ingin membandingkan gaji presiden dengan korporasi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan ada gaji direksi BUMN yang mencapai 10 kali lipat dari gajinya. "Tidak apa-apa. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai gajinya 10 kali lipat gaji presiden, namun tidak lebih sregep  (rajin)," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar juga siap mengevaluasi besaran gaji eksekutif BUMN terkait adanya upaya pembenahan struktur gaji pejabat negara.

"Itu semua akan kami evaluasi. Gaji dan bonus kami berikan secara layak. Kami serahkan kepada tim yang mengkaji secara menyeluruh dan komprehensif," ujarnya.

Read More

BUMN Turunkan Target Dividen Jadi Rp27,5 T

Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Dirut PLN Dahlan Iskan (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

BERITA TERKAIT

• BI Usul Kecilkan Dividen, Bank BUMN Senang
• Menteri BUMN: Jangan Setor Dividen Awal Tahun
• 2011, Jatah Dividen BUMN Turun Rp3 Triliun
• Dividen Freeport, Tiga Besar Bagi Indonesia
• Daftar 10 BUMN Setor Dividen Terbesar

VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurunkan target penerimaan dividen pada 2011 sebesar 8,6 persen menjadi Rp27,5 triliun. Tahun lalu, penerimaan negara dari dividen BUMN mencapai Rp30,09 triliun.

"Kami mengurangi porsi untuk memperkuat modal perusahaan BUMN," kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di kantornya, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.

Menurut Mustafa, perusahaan pelat merah memiliki reputasi bagus di mata investor asing. "Dari hasil roadshow, perusahaan kita (BUMN) menjanjikan," ujar dia. Kondisi itu pula yang menyebabkan BUMN publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi saham blue chips dan favorit di lantai bursa.

Dia menjelaskan, sisa dana BUMN yang tidak lagi dialokasikan sebagai dividen tersebut akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. "Kalau perusahaan berkembang, potensi penerimaan pajak negara juga akan meningkat," tuturnya.

Tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan laba bersih dari total perusahaan pelat merah sebesar Rp113,72 triliun. Jumlah itu meningkat 19,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan bersih diperkirakan Rp1.294 triliun atau meningkat 15,12 persen.

Sumbangan laba terbesar akan digenjot dari industri strategis dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 85 persen. "Ini berbarengan dengan anggaran untuk alutsista Kementerian Pertahanan yang juga naik. Jadi, kami berharap pertumbuhan di sektor ini juga akan meningkat," jelas dia.

Sementara itu, di sektor energi, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pertamina pekan lalu, target perolehan keuntungan perusahaan itu tahun ini mencapai Rp17,7 triliun atau meningkat 14,2 persen dibanding prognosa 2010 sebesar Rp15,5 triliun.

Read More