Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Kamis, 06 Januari 2011

Hatta Rajasa: BI Tak Perlu Naikkan Bunga

VIVAnews - Menko Perekonomian Hatta Rajasa sepakat dengan keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang masih mempertahankan level BI rate sebesar 6,5 persen.

"Saya sependapat dengan BI, yaitu belum perlu untuk menaikkan BI rate," kata Hatta di sela rapat koordinasi persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis, 6 Januari 2011.

Meski demikian, Dewan Gubernur BI mewaspadai tekanan inflasi yang cenderung meningkat ke depan, seiring dengan gangguan pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok (volatile foods) dan kemungkinan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan pemerintah (administered prices).

Bank Indonesia berpandangan bahwa kenaikan ekspektasi inflasi akan dapat diminimalisasi bila dilakukan peningkatan efektivitas produksi, distribusi, dan ketersediaan bahan pokok di tingkat nasional dan daerah.

Mengenai inflasi kelompok volatile foods yang dapat meningkatkan inflasi, Hatta menuturkan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif. "Yang perlu diwaspadai yaitu cuaca ekstrim," ujarnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), inflasi kelompok volatile foods yang mencapai 17,74 persen (year on year) karena adanya gangguan produksi dan distribusi akibat anomali cuaca. Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Desember 2010 mencapai 0,92 persen (month to month) atau 6,96 persen (year on year).

Namun, Hatta menjelaskan, inflasi inti masih rendah yakni sebesar 4,28 persen (year on year).

Untuk menangani dampak cuaca ekstrim tersebut, menurut Hatta, Kementerian Perekonomian akan terus berkoordinasi dengan Menteri Pertanian. Salah satunya, dengan mempersiapkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai perubahan iklim.

Nantinya, Menteri Pertanian dapat segera mengambil langkah cepat jika terjadi perubahan iklim secara tiba-tiba. Sedangkan Badan Urusan Logistik (Bulog) diharapkan terus melakukan operasi pasar untuk menstabilkan beras. "Intinya kami all out untuk stabilitas harga pangan, karena selama ini terus naik," kata Hatta.

Sebelumnya, BI berharap pemerintah mengendalikan inflasi kelompok volatile foods tersebut. Karena jika tidak dikendalikan, kenaikan harga  pada kelompok volatile foods akan dapat meningkatkan inflasi.

Terkait persiapan KTT APEC pada 2013 di Jimbaran, Bali, penyelenggara nantinya akan membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang semuanya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Untuk pembangunan kami serahkan kepada pengembang. Kami nanti menyewa," kata Hatta.

Pusat-Pusat Belanja Baru di Jakarta 2011

Kuningan City, salah satu mal dan apartemen di Jl. DR. Satrio, Kuningan-Jakarta Selatan (Dokumen Agung Podomoro)

VIVAnews - Sejumlah proyek ritel atau pusat perbelanjaan terus berkembang pesat di tahun ini, seiring perekonomian yang terus bergairah. Sebab, pada tahun ini akan terjadi penambahan pasokan ritel.

Menurut Soany Gunawan, senior manager research & advisory PT Cushman & Wakefield Indonesia, pusat perbelanjaan akan mendapatkan pasokan baru dari sejumlah proyek berskala besar yang diprediksi selesai dibangun tahun ini. 

Proyek-proyek itu adalah superblok Kuningan City seluas 55 ribu meter persegi (m2), Grand Paragon (40 ribu m2), dan Kemang Village sekitar 56 ribu m2.

"Sedangkan yang lain, dapat tambahan dari proyek Tanah Abang Blok B sekitar 4.400 m2, Epicentrum Walk sembilan ribuan m2, dan Area 51 di Pondok Indah Mall kurang lebih dua ribuan m2 yang pada 2010 belum selesai dibangun," kata dia kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu 5 Januari 2010.

Sementara itu, Cushman & Wakefield mencatat, total pasokan kumulatif sampai akhir 2010 mencapai 3,56 juta m2 yang terdiri dari 67,7 persen proyek ritel sewa dan 32,3 persen proyek ritel strata-title (jual putus).

Pasokan itu berasal dari pusat perbelanjaan baru seperti Jakarta Gems Center Rawabening di Jakarta Timur dan Tanah Abang Blok B di Jakarta Pusat, serta Epicentrum Walk (CBD Jakarta), Menteng Central dan C’One Plaza (Jakarta Pusat), dan Gandaria City (Jakarta Selatan). (hs)

Rabu, 05 Januari 2011

Memilih Reksadana Janjikan Untung Tinggi

VIVAnews- Dalam sepuluh tahun terakhir bunga deposito yang terus menurun membuat instrumen ini tidak bisa lagi diandalkan untuk investasi. Apalagi bunga deposito sudah lebih rendah ketimbang inflasi 2010 yang hampir mencapai 7 persen.

Tak pelak, investasi lain pun dilirik. Pilihannya adalah bermain di pasar modal, seperti saham atau reksadana. Namun, sebelum melakukan investasi, alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu apa itu reksadana.

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya.

Director of Research and Investor Relation Bahana Investment Management Budi Hikmat mengatakan untuk investor pemula, sebaiknya memilih produk reksadana dengan aset pasar uang atau dikenal reksadana pasar uang. Tahun 2010, lalu reksadana ini memberikan keuntungan rata-rata 7 persen. Untuk produk ini, yang memberikan tingkat pengembalian paling tinggi adalah DPLK BRI fix dengan return 11,7 persen selama 1 tahun.

Sementara produk reksadana campuran memiliki rata-rata tingkat pengembalian hingga 30 persen. Produk tertinggi imbal hasilnya selama 3 tahun yaitu Brent Dana Fleksi.

Adapun produk  reksadana terproteksi memiliki rata-rata tingkat pengembalian 8 persen. Reksa Dana Terproteksi diinvestasikan pada obligasi dengan tujuan memberikan proteksi atas investasi awal. Mengapa demikian? Intinya ada pada salah satu konsep dasar obligasi, yaitu obligasi pada saat jatuh tempo harganya akan kembali ke 100 (par).

Produk reksadana dengan tingkat pengembalian tertinggi untuk tipe reksadana terproteksi adalah Schroder Regular Income Plan VIII sebesar 23,32 persen per tahun.

Produk reksadana pendapatan tetap dengan dasar obligasi yang notabene memberikan bunga (kupon) secara periodik. Sepanjang 2010, produk ini memberikan return sebesar 10 persen rata-rata. Produk dengan return tertinggi produk Kresna Olympus sebesar 83,41 persen selama 1 tahun. Sedangkan produk tertinggi yang memberikan imbal hasil selama 3 tahun yaitu GMT Dana Obligasi Plus.

Data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menunjukkan hingga 28 Desember 2010 reksadana yang tercatat sebanyak 714 produk dengan nilai aktiva bersih sebesar Rp 142,81 triliun atau meningkat 22,34 persen dari tahun sebelumnya. (hs)

Mengapa Pilih Reksa Dana Pasar Uang?

VIVAnews - Pasar saham dan obligasi Indonesia telah menarik minat investor lokal dan asing sepanjang 2009 dan 2010. Namun, masih tingginya volatilitas pasar saham dan obligasi membuat sebagian investor khawatir.

Laporan First State Investments Indonesia menunjukkan, tekanan inflasi diperkirakan terus berlanjut pada 2011. Faktor pendorongnya, menurut analisis First State antara lain suku bunga yang relatif rendah saat ini yang terus mendorong laju konsumsi, dan kelanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi mencapai enam persen.

Selain itu, First State melanjutkan, tekanan inflasi tersebut didorong kenaikan harga-harga komoditas karena lonjakan permintaan maupun akibat pelemahan mata uang dolar AS, serta peningkatan harga minyak, dan potensi kenaikan harga makanan mentah (raw foods) akibat faktor cuaca yang masih tidak bersahabat.

"Sejauh ini penguatan rupiah telah membantu mengurangi tekanan inflasi, dan BI (Bank Indonesia) juga sudah berusaha menekan laju inflasi dengan menaikkan kewajiban giro wajib minimum (GWM) bagi bank dengan tujuan mengurangi likuiditas dari sistem perbankan," kata Putut E Andanawarih, direktur First State Indonesia dalam laporan itu di Jakarta.

GWM untuk mata uang rupiah dinaikkan menjadi delapan persen, sedangkan mata uang asing akan naik bertahap mulai lima persen pada Maret 2011 hingga delapan persen di Juni 2011.

Hingga saat ini, Putut menjelaskan, BI belum berupaya untuk menaikkan suku bunga acuan (BI rate) guna menekan inflasi. Sebab langkah ini akan menambah aliran dana masuk dari investor asing yang mencari spread positif melalui pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di pasar sekunder dan obligasi pemerintah.

Meski demikian, dia menilai, pada akhirnya laju inflasi karena kenaikan permintaan (demand growth) harus 'direm' melalui kebijakan kenaikan suku bunga. "Konsensus pasar memperkirakan BI menaikkan suku bunga ke level 7-7,5 persen pada 2011," ujarnya.

Kenaikan BI rate, dia menjelaskan, akan diikuti oleh peningkatan suku bunga deposito berjangka dan kenaikan imbal hasil instrumen pasar uang lainnya. Melihat kondisi tersebut, sebagian investor yang telah meraih keuntungan melalui pasar saham dan obligasi sepanjang 2009 dan 2010 memilih untuk mengamankan hasil investasi mereka.

Akibatnya, reksa dana pasar uang pun menjadi alternatif investasi yang dicari para investor. Seperti terlihat pada 2010, reksa dana pasar uang tumbuh sekitar 32 persen menjadi Rp7,72 triliun.

"Kami membaca kebutuhan investor untuk mengamankan nilai investasinya setelah memperoleh return yang tinggi dari pasar saham maupun obligasi," tutur Putut.

"Dengan melakukan investasi di reksa dana pasar uang, investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dibanding deposito," kata Eli Djurfanto, Head of Fixed Income First State Indonesia.

Eli menambahkan, melalui diversifikasi investasi di berbagai obligasi korporasi yang terkena pajak lebih rendah atas kupon dan capital gain yaitu sebesar lima persen, imbal hasil investasi di reksa dana pasar uang akan lebih tinggi dari suku bunga deposito bank yang diterima investor ritel.

Menurut dia, dana investor akan ditempatkan di berbagai instrumen seperti deposito berjangka, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), SBI, serta obligasi pemerintah dan korporasi yang bertenor di bawah satu tahun.

"Pemilihan instrumen didasarkan pada seberapa menarik imbal hasil yang akan diperoleh dibandingkan dengan likuiditas instrumen dan faktor risiko lain yang ada di instrumen tersebut misalnya risiko kredit," tutur Eli.

Saat ini, First State memiliki First State Indonesia Money Market Fund yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 25 November 2010 dan ditawarkan ke masyarakat mulai 5 Januari 2011 dengan nilai aktiva bersih (NAB) tetap senilai Rp1.000 per unit penyertaan. (sj)

Inflasi Lampaui Target, BI Rate Tetap 6,5%

VIVAnews- Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan kembali mempertahankan BI Rate di level 6,5 persen. BI Rate di level 6,5 persen ini telah bertahan 18 kali semenjak Agustus 2009.

Meski inflasi cukup tinggi, BI tetap mempertahankan BI Rate dengan alasan inflasi lebih banyak disebabkan oleh volatilitas harga bahan makanan. Gubernur BI Darmin Nasution menjelaskan BI mencermati tingginya tekanan inflasi tahun 2010 yang disebabkan kenaikan harga sehingga inflasi Desember sebesar 0,92 persen atau 6,96 inflasi sepanjang 2010.

Angka tersebut lebih tinggi dari target inflasi yang ditetapkan pemerintah yaitu 5 persen plus minus 1 persen. Inflasi tersebut terjadi lebih banyak disebabkan volatilitas harga makanan akibat gangguan produksi akibat anomali cuaca.

"Kenaikan volatile food yang tajam tersebut juga dialami negara-negara di kawasan," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Rabu 5 Januari 2011.

Di sisi lain, momentum pemulihan ekonomi global yang meningkat meski dibayangi risiko krisis utang di Eropa di tengah melemahnya negara maju. Namun kinerja ekonomi negara berkembang tetap menunjukkan peningkatan.

BI juga mencermati harga komoditas yang terus meningkat, dan beralihanya investor ke pasar komoditas akibat melemahnya dolar AS. Sementara itu respons negara maju juga mempertahankan suku bunganya di level rendah.

BI optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dapat mencapai 6 persen, yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV yang diperkirakan 6,1 persen atau lebih tinggi dibanding triwulan III. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang permintaan domestik oleh rumah tangga dan pertumbuhan investasi.

"Untuk itu kami mempertahankan BI Rate pada level 6,5 persen," ujarnya. (hs)

BPS: Indonesia Raksasa Ekonomi, Bukan Mimpi

VIVAnews - Badan Pusat Statistik optimistis Indonesia bisa menggapai target pertumbuhan ekonomi 6,4 persen pada tahun ini. Bahkan, pemerintah Indonesia bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 7 persen pada tahun-tahun berikutnya.

"Kita punya potensi menggapai target Produk Domestik Bruto US$1 triliun dalam beberapa tahun mendatang," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan saat dihubungi VIVAnews di Jakarta.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan pemerintah Indonesia menargetkan bisa meraih PDB US$1 triliun beberapa tahun ke depan. Bahkan, Hatta percaya Indonesia bakal masuk 10 raksasa ekonomi dunia pada 2025.

Sebelumnya, sejumlah lembaga keuangan dunia juga sudah memperkirakan Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi dunia baru. Mereka menggunakan berbagai istilah. Misalnya, Goldman Sach dengan sebutan The Next Eleven, CLSA dengan Chindonesia, Morgan Stanley dengan istilah BRICI, dan majalah top The Economist dengan istilah CIVETS. Bahkan, Standard Chartered Bank memperkirakan Indonesia masuk jajaran lima besar ekonomi dunia pada 2030.


Menurut Rusman, saat ini PDB Indonesia mencapai US$700 miliar. Untuk mencapai PDB US$1 triliun, Rusman memperkirakan bisa dicapai pada 2014. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi menjadi raksasa ekonomi dunia seperti disampaikan oleh Hatta Rajasa dalam tempo 15 tahun lagi. "Potensinya ada, itu bukan mimpi."

Caranya, pemerintah harus melakukan sejumlah pembenahan yang selama ini menghambat pertumbuhan tinggi, seperti infrastruktur. Sekarang, kata dia, perhatian pemerintah sudah jelas terlihat dari APBN 2011 yang mengalokasikan dana infrastruktur sangat besar.

Poin kedua, kata dia, pemerintah juga memberi peluang bermitra dengan dunia swasta, baik asing dan lokal. Selama ini, pembangunan infrastruktur terhambat karena menunggu pemerintah berjalan sementara pemerintah tidak punya uang. Padahal, jika dilakukan melalui kerja sama dengan swasta, maka Indonesia bisa menggapainya.

Termasuk membangun infrastruktur Selat Sunda. Menurut Rusman, jika hanya mengandalkan pemerintah, maka megaproyek itu hanya mimpi belaka. "Namun, jika dibangun dengan konsorsium, dunia usaha terlibat termasuk dari luar negeri, maka itu bukan mimpi."

Baca Juga: Lima Raksasa Ekonomi Dunia 2030

Kerja di rumah

Popular Posts