Peluang Bisnis Online Tanpa Ribet - Serta Info terbaru seputar dunia bisnis indonesia terupdate dan terpercaya

Rabu, 01 Desember 2010

Mustafa: Dirut Garuda Tak Harus Dicopot

VIVAnews - Kekacauan jadwal penerbangan maskapai Garuda Indonesia akibat perubahan sistem membuat Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar melakukan penilaian terhadap Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar. Namun penilaian itu bukan berarti pencopotan Emirsyah.

"Saya kira tidak harus semerta-merta seperti itu (dicopot). Nanti kita akan nilai secara proporsional betul. Sebab, jika setiap ada kejadian, kemudian kita langsung ambil tindakan mundur, maka bisa habislah nanti CEO-CEO kita," kata Mustafa usai diskusi di DPD RI, Jakarta, Jumat 26 November 2010.

Mustafa menjelaskan jika memang kesalahannya ada di tingkat jajaran Direksi, maka akan dievaluasi. "Jadi tak tertutup kemungkinan semua Board of Director itu mengalami evaluasi," katanya.

Mustafa pun meminta kepada para direktur Garuda agar mengevaluasi semua anak buahnya. "Karena tempo hari kan kita dengar ada yang mengatakan satu kabel copot. Apakah itu copot sendiri? sepertinya tidak mungkin. Mungkin ada kesengajaan, usut itu," kata Mustafa.

Jika memang ada unsur kesengajaan, Mustafa mendesak agar ditindak tegas. Menteri tidak mau mentolerir kesalahan jika memang dibuat dengan sengaja. "Jangan biarkan jika ada kesengajaan seperti itu. Itu bisa tergolong seperti sabotase kan? Jadi harus ditindak tegas," kata Mustafa. (hs)

DPR Pertanyakan 2 Opsi Batasan BBM Bersubsidi

VIVAnews - Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau premium pada awal Januari 2011. Namun, proposal distribusi BBM tertutup tersebut hingga saat ini belum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintai persetujuan.

"Komisi VII DPR hingga saat ini belum menerima pengajuan opsi yang disebut-sebut pemerintah," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, Selasa 30 November 2010.

Seperti diketahui, opsi pertama yaitu menetapkan pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi semua mobil pribadi atau pelat hitam. Opsi ini diajukan dengan pengecualian, yakni setiap kendaraan berpelat kuning, roda dua ditambah BBM untuk nelayan tetap menerima subsidi.

Sedangkan opsi kedua, melarang kendaraan pribadi keluaran tahun 2005 ke atas mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Satya mengakui, rencananya pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru besok, Rabu 1 Desember 2010 menyampaikannya kepada Komisi Energi (VII) DPR. "Tapi, kita tidak akan serta merta menerima dua opsi yang akan diusulkan itu, malah akan kita pertanyakan, kenapa hanya ada dua opsi saja," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah mengaku belum mengetok palu mengenai rencana distribusi BBM tertutup tahun depan (2011). Sebab, Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah harus minta izin ke DPR untuk menentukan kebijakan mana yang akan dipilih.

Demokrat Akui Anas Bertemu Meneg BUMN

VIVAnews - Menteri Negara BUMN Mustofa Abubakar mengakui telah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebelum pelaksanaan penawaran saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel. Fraksi Demokrat juga mengakui hal yang sama.

"Hanya silaturami. Dan saat itu juga pertemuan dilakukan tidak hanya berdua saja," kata Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah di sela Rapat Kerja Fraksi Demokrat, Hotel Crown, Jakarta, Sabtu 27 November 2010.

Menurut Jafar, pertemuan antara Mustofa Abubakar dengan Anas Urbaningrum itu bukan digelar di tempat tertutup, apalagi rahasia. Pertemuan itu berlangsung di tempat umum, terbuka, dan tidak ada yang disembunyikan.

Sebelumnya, Mustofa mengakui telah bertemu Anas sebelum penjualan saham perdana dilakukan. Tetapi, pertemuan itu tidak membahas soal IPO Krakatau.

"Benar ada pertemuan awal Oktober di restoran Nippon Kan, Jakarta. Namun, pertemuan itu terbuka dan tidak ada rahasia-rahasiaan," kata Mustafa dalam diskusi di DPD RI, Jakarta, Jumat 26 november 2010.

Sementara, Jafar menegaskan dan berkali-kali menekankan bahwa Partai Demokrat sama sekali tidak mencampuri urusan penjualan saham perdana Krakatau Steel yang dinilai sangat murah dan menggiurkan itu.

"Partai Demokrat itu sama sekali tidak ikut mengintervensi ataupun membeli saham Krakatau Steel. Apalagi Pak Anas. Beliau tidak akan mengerti saham, karena bukan pebisnis," tegas politisi dari Sulawesi Selatan ini. (umi)

Rapat DPR-Krakatau Steel Berakhir Tanpa Hasil

VIVAnews - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel berakhir tanpa hasil. Dengan alasan besok akan digelar rapat paripurna DPR.

Ide penghentian RDP ini disetujui oleh Ketua Komisi XI, Emir Moeis. Keputusan Emir untuk menghentikan rapat ini diawali dengan munculnya desakan dari para anggota yang menganggap RDP ini tak efektif karena sudah larut malam.

"Kalau memang mau dituntaskan sampai selesai, harus siap sampai pagi. Kalau setengah-setengah, lebih baik dihentikan," ujar anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait di DPR, Jakarta, Senin, 29 November 2010.

Ucapan Ara dan beberapa rekan lainnya kemudian mengundang perdebatan anggota yang tidak setuju rapat dihentikan.

Kemudian dengan alasan akan menghadapi Rapat Paripurna keesokan harinya, Ketua Komisi XI pun sepakat menutup RDP itu. "Kita tutup dan akan kita lanjutkan setelah rapat Paripurna. Kita cari waktu tercepat," katanya.

Dalam RDP antara Komisi XI dengan PT Krakatau Steel diperoleh informasi harga saham yang semula akan dijual paling rendah Rp950 dan paling tinggi Rp1000 perlembar, akhirnya dalam rapat bersama Menteri BUMN disepakati harga saham turun hingga Rp800 dan Rp1150 perlembar.

Perubahan itu kemudian dipertanyakan hampir seluruh anggota komisi XI, namun ketika belum sempat dijawab Direktur Utama PT Krakatau Steel, rapat sudah lebih dulu ditutup.

Jepang-India Jadikan RI Basis Produksi Mobil?

VIVAnews - Pengusaha nasional Chairul Tanjung mendengar rencana dua negara produsen otomotif yang akan mengalihkan basis produksi untuk wilayah ASEAN ke Indonesia. Rencana itu diduga terkait penjualan otomotif di Indonesia yang sangat menjanjikan pada masa mendatang.

Produsen otomotif yang berencana mengalihkan basis produksinya itu adalah sejumlah perusahaan asal Jepang dan India, Tata Motor.

"Saya baru pulang dari Jepang dan kabarnya mereka mau mengalihkan hub-nya ke Indonesia untuk pasar ASEAN," kata pemilik kelompok usaha CT Corporation dalam seminar bertajuk BNI Economic Outlook 2011 di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin, 29 November 2010.

Menurut CT, sapaan Chairul Tanjung, pengalihan basis produksi sejumlah produsen otomotif tersebut di antaranya dilakukan dengan menambah kapasitas produksi ataupun membuka pabrik baru.

Keinginan produsen otomotif tersebut memang bisa dimaklumi. Sebab, pasar otomotif di Indonesia semakin besar. Kondisi itu terlihat dari melesatnya permintaan mobil hingga lebih dari 700 ribu unit dan delapan juta unit sepeda motor pada 2011.

Namun, keinginan produsen otomotif tersebut tentunya menuntut kesiapan dari pemerintah untuk memfasilitasi mereka. CT menilai pertumbuhan infrastruktur menjadi salah satu hal penting untuk segera diselesaikan.

"Yang harus diantisipasi mungkin kemacetan di Jakarta akan makin parah. Bisa saja waktu perjalanan dari Thamrin ke Kuningan bisa tiga jam pada 2015," ujar CT. (hs)

Garuda Tetap Masuk Bursa 11 Februari

VIVAnews - Meski sempat disorot seiring gangguan sistem yang memicu pembatalan dan penundaan jadwal penerbangan beberapa hari lalu, PT Garuda Indonesia dijadwalkan tetap melantai di Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2011.

Maskapai milik negara itu pun akan menggelar roadshow pada 17-28 Januari 2011.

"Kami tetap (lepas) maksimum 30 persen," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, usai pemaparan singkat kepada otoritas bursa di Jakarta, Jumat 26 November 2011.

Chief Financial Officer (CFO) Garuda Elisa Lumbantoruan menambahkan, target dana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sekitar US$300-400 juta. Perseroan nantinya akan menggunakan laporan keuangan perseroan periode September 2010.

Dengan kondisi pada kuartal I-2011 yang dianggap masih membaik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menurut dia, juga berharap IPO Garuda bisa optimal seiring kondisi pasar modal yang masih dalam tren bullish.

Emirsyah mengakui, perseroan hingga saat ini terus mempersiapkan proses IPO tersebut. Bahkan, pada pekan ketiga November, Garuda sudah menyerahkan dokumen pendaftaran IPO ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Sementara itu, dana hasil IPO tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan serta ekspansi bisnis. Garuda berencana mendatangkan sebanyak 11 pesawat jenis Boeing 737-800 dan satu unit pesawat Airbus 2230 pada 2011. (umi)

Kerja di rumah

Popular Posts